Anies Siapkan Aturan Skala Upah Untuk Pekerja di Atas 1 Tahun Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemrintah DKI Jakarta telah menetapkan besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 Rp 4.453.935. Besaran tersebut, merupakan upah untuk pekerja nol pengalaman atau dengan masa kerja di bawah satu tahun serta bagi lajang atau yang belum berkeluarga dan memiliki anak.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta tengah mempersiapkan peraturan skala dan struktur upah, untuk pekerja yang telah kerja di atas 12 bulan. Dengan aturan ini, pekerja akan mendapat gaji di atas UMP yang ditetapkan.

Baca Juga:

Upah Minimum Naik 1 Persen, Indef: Agak Kurang Pas

Kepala Disnakertransgi Andri Yansah menuturkan, penyusunan skala upah ini dilakukan melalui pembahasan tripartit antara Pemprov DKI, tujuh serikat buruh yang ditetapkan, dan asosiasi pengusaha.

Pemda DKI, akan menganjurkan besaran skala upah bagi pekerja yang sudah menjadi pegawai di atas 12 bulan. Selanjutnya, pengusaha akan berdiskusi dengan buruh untuk menetapkan upah pekerja tersebut.

"Yang jelas, angkanya pasti lebih besar dari UMP. Terkait besarannya berapa, tergantung hasil rapat dengan teman-teman di tripartit ," tutur Andri.

Setelah itu, Gubernur Anies Baswedan akan menerbitkan peraturan gubernur mengenai penetapan skala upah pekerja di atas 12 bulan. Pergub tersebut juga akan memuat sanksi bagi perusahaan yang tak mau menuruti batas bawah skala upah itu.

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan besaran UMP tahun 2022. Dalam hitungannya, upah buruh naik 0,85 persen atau sekitar Rp 37 ribu menjadi Rp 4.453.935.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Penetapan UMP tahun ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia.

"Ini untuk menjamin pekerja di atas 12 bulan supaya pelaku usaha tidak pukul rata bahwa semuanya (pegawai) harus seperti besaran UMP," kata Kepala Disnakertransgi DKI, Andri Yansah di Jakarta, Senin (22/11).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. (Asp)

Baca Juga:

Upah Minimum Naik Rp 22.700, Buruh Jatim: Tergerus Inflasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Tito Terbitkan Tiga Inmendagri Tentang PPKM
Indonesia
Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Tito Terbitkan Tiga Inmendagri Tentang PPKM

Inmendagri 31/2021 merupakan instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua

Efek Pandemi, RI Butuh Anggaran Besar Proyek SDGs Nihilkan Kemiskinan 2024
Indonesia
Efek Pandemi, RI Butuh Anggaran Besar Proyek SDGs Nihilkan Kemiskinan 2024

Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal,

Aparat Penegak Hukum di Jateng Diminta Bersinergi Berantas Korupsi
Indonesia
Aparat Penegak Hukum di Jateng Diminta Bersinergi Berantas Korupsi

Inilah wujud semangat anak bangsa untuk perangi korupsi

Iptek Nasional Terancam Mundur, UU Sisnas Iptek Diusulkan Direvisi
Indonesia
Iptek Nasional Terancam Mundur, UU Sisnas Iptek Diusulkan Direvisi

Revisi UU nantinya harus bisa menjamin dukungan serta memperkuat lembaga-lembaga pelaksana kegiatan riset.

Menkeu Sri Mulyani Bilang THR ASN, TNI-Polri Dibagikan H-10 Lebaran
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Bilang THR ASN, TNI-Polri Dibagikan H-10 Lebaran

“THR ini akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5, karena biasanya ini bertahap,” ucap Sri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/4).

Kapolri Sebut Pam Swakarsa Gagasannya Berbeda Jauh dengan Tahun 1998
Indonesia
Kapolri Sebut Pam Swakarsa Gagasannya Berbeda Jauh dengan Tahun 1998

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Pam Swakarsa yang hendak dihidupkan olehnya tak seperti Pam Swakarsa di 1998 silam.

Pabrik Semen Bakal Jadi Tempat Pembakaran Limbah Medis COVID-19
Indonesia
Pabrik Semen Bakal Jadi Tempat Pembakaran Limbah Medis COVID-19

Pabrik semen yang tersebar di berbagai wilayah untuk dapat membantu pemusnahan limbah B3 medis mengingat tungku pembakaran/kiln semen bisa mencapai suhu di atas 1.200 derajat Celcius.

Terdampak Pandemi, Ribuan Buruh Bandung Perjuangkan Pesangon
Indonesia
Terdampak Pandemi, Ribuan Buruh Bandung Perjuangkan Pesangon

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak juga kian sporadis. Hingga kini ada sekitar 5.000-an buruh yang tengah memperjuangkan hak pesangonnya.

Beda dengan Rizieq Shihab, Ini Alasan Dokter RS Ummi tidak Ikut Dipenjara
Indonesia
Beda dengan Rizieq Shihab, Ini Alasan Dokter RS Ummi tidak Ikut Dipenjara

dr Andi Tatat tidak ditahan atas pertimbangan kapasitasnya sebagai dokter yang diperlukan dalam menanggulangi COVID-19 di masa pandemi ini.