Anies Revisi Perda Penanganan COVID-19 , Pimpinan DPRD: Insyaallah Kami Setuju Penutupan sementara Tipsy Monkey Bar karena ketahuan melanggar PPKM Mikro. (ANTARA/Instagram/satpolpp.dki/Abdu Faisal)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta telah menerima usulan perubahan draf dari Pemprov terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19.

Setelah diajukan, draf perubahan ini bakal dibahas DPRD DKI di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Setelah digodok di Bapemperda, baru kemudian legislator Kebon Sirih memutuskan apakah perda itu jadi direvisi atau tidak.

Baca Juga:

Kabareskrim Janji Sikat Kartel Kremasi Jenazah COVID-19

"Jadi ini kami bahas dulu. Insyaallah kami setuju, karena ini untuk kepentingan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/7).

Meski belum diputuskan, Taufik berpendapat, revisi Perda 2/2020 tersebut untuk kepentingan Jakarta dan kesehatan masyarakat.

Dalam draf perubahan itu, Taufik mengaku, Pemprov DKI menambah beberapa pasal soal sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Jadi ini penguatan Perda Nomor 2 terhadap sanksi-sanksi, tapi yang memutuskan pidana tetap hakim," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Dalam Perda 2/2020 memang belum ada sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Para pelanggar kesehatan pun hanya diberi sanksi sosial dan sanksi administrasi.

Tapi, sanksi yang diberikan itu ternyata belum cukup untuk membuat masyarakat jera, sehingga pelanggaran terus menerus terjadi.

"Kalau kemarin sekadar administrasi saja. Tapi ternyata, itu enggak buat jera juga," paparnya.

Baca Juga:

Otak-Atik Istilah Penanganan Pandemi COVID-19

Selain menambahkan pasal soal sanksi pidana, eksekutif juga, kata Taufik, meminta kewenangan satpol PP ditambah dalam penanganan COVID-19.

Bila draf perda disetujui, satpol PP nantinya memiliki kewenangan seperti polisi untuk melakukan penyidikan. Tapi, penyidikan tersebut hanya sebatas kepada para pelanggar protokol kesehatan.

"Ada ketentuannya PNS juga bisa melakukan penyidikan. Tentunya tidak semua PNS ya," pungkas Taufik. (Asp)

Baca Juga:

Daftar Wilayah yang Berada di PPKM Level 3 dan 4 COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bila Berkerumun, Polisi Bakal Tes Swab Pengunjung Sidang Vonis Rizieq Shibab
Indonesia
Bila Berkerumun, Polisi Bakal Tes Swab Pengunjung Sidang Vonis Rizieq Shibab

Sebanyak 2.300 personel keamanan dikerahkan menjelang pembacaan vonis pada hari ini. Pengaman akan dibagi menjadi tiga ring.

Minta Anak Buahnya Humanis, Kapolri Ingin Tunjukan Loyalitasnya ke Jokowi
Indonesia
Minta Anak Buahnya Humanis, Kapolri Ingin Tunjukan Loyalitasnya ke Jokowi

Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit beda dengan Orde Baru

Dua Rumah di Sukabumi Ambruk Pascagempa, Kerugian Capai Rp300 Juta
Indonesia
Dua Rumah di Sukabumi Ambruk Pascagempa, Kerugian Capai Rp300 Juta

Dua rumah di Kampung Linggaresmi, Kabupaten Sukabumi, Jabar, ambruk pascagempa bumi bermagnitudo 5.0 yang terjadi sekitar pukul 16.23 WIB pada Selasa (27/4).

Baru 54 Persen Lansia di Bandung yang Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Baru 54 Persen Lansia di Bandung yang Disuntik Vaksin COVID-19

Saat ini ibu hamil sudah mulai diperbolehkan mengikuti vaksinasi COVID-19. Syaratnya, usia kandungan ibu hamil harus di atas 12 minggu.

Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran
Indonesia
Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran

Fraksi Golkar DPR menyampaikan sejumlah catatan kritis menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol), yang telah dipaparkan para pengusul pada Selasa (10/11) lalu.

Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan

Alasan anggota dewan memilih rapat di Puncak untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 di gedung DPRD DKI.

Hindari Longsor, Kali Sentiong Dibangun Turap
Indonesia
Hindari Longsor, Kali Sentiong Dibangun Turap

Kini Kali Sentiong tengah dilakukan proses pengerukan lumpur hingga sampah lainnya

8,8 Juta Keluarga Bakal Disuplai Bansos Tahap II
Indonesia
8,8 Juta Keluarga Bakal Disuplai Bansos Tahap II

Pemerintah bakal kembali melakukan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap II yang menyasar 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemenag Siapkan Materi Khutbah Salah Jumat
Indonesia
Kemenag Siapkan Materi Khutbah Salah Jumat

“Proses penyusunan naskahnya juga akan dilakukan oleh tokoh agama dan akademisi yang biasa berdakwah dan menyampaikan khutbah,” lanjutnya.

Bersandar di Riau, 4 ABK Warga India Positif COVID-19
Indonesia
Bersandar di Riau, 4 ABK Warga India Positif COVID-19

Sebelumnya, kapten kapal tersebut juga sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19 dengan kondisi "sedang menuju berat". Yang bersangkutan telah pun mendapatkan perawatan khusus di salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru.