Anies Revisi Kenaikan UMP, PDIP Pertanyakan Apa Kerjaan TGUPP Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Keputusan Gubernur Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 mendapat kritikan keras dari Fraksi PDIP.

Partai berlambang banteng moncong putih itu menduga, Anies tidak melakukan kajian secara mendalam dalam menentukan besaran pengupahan buruh tahun depan, hingga sampai ada revisi. Meski demikian, PDIP tidak menegaskan sikap setuju atau menolak terhadap revisi kenaikan UMP DKI yang baru.

"Bicara masalah kebijakannya berubah-ubah soal kenaikan UMP, itu menandakan bahwa kenaikan tidak (dengan) melakukan kajian," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Rabu (21/12).

Baca Juga:

Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi

Anggota Komisi A DPRD DKI ini mengaku heran dengan Anies yang melakukan penetapan penambahan angka UMP tahun depan secara mandiri. Padahal, Anies memiliki puluhan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI yang bertugas melakukan kajian hingga memberi masukan mengenai program Pemprov.

"Padahal dia punya tim yang luar biasa banyak. Ada 76 orang yang digaji rakyat Jakarta, lo. TGUPP opo kerjanya? Kenapa tidak melakukan kajian soal kenaikan UMP?" cetus Gembong.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta menjadi 5,1 persen dengan total gaji tahun depan Rp 4.641.854. Sebelumnya Anies umumkan UMP DKI cuma naik 1,09 persen atau senilai Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935.

Menurut Anies, keputusan menaikkan UMP DKI menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga:

Wagub DKI Klaim Pengusaha Tidak Keberatan UMP Naik 5 Persen

Kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).

Kebijakan ini pun mendapat protes dari asosiasi pengusaha.

Anies menuturkan, keputusan merevisi kenaikan UMP karena ia melihat hasil formula UMP yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula ini menghasilkan angka kenaikan UMP 0,85 persen. Anies mengaku heran, di saat kondisi perekonomian mulai pulih akibat pandemi, kenaikan UMP menghasilkan angka yang kecil.

"Tahun ini ketika kita gunakan formula yang digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja keluarnya 0,8 persen. Bayangkan, kondisi ekonomi yang sudah lebih baik pakai formula malah keluarnya angka 0,8 persen. Kan itu mengganggu rasa keadilan, bukan?" ucap Anies. (Asp)

Baca Juga:

Anies Naikkan UMP DKI Rp 225.667, Apindo: Sangat Aneh Pak Gubernur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rusia dan Ukraina Makin Panas, Jokowi: Perang Tidak Boleh Terjadi
Indonesia
Rusia dan Ukraina Makin Panas, Jokowi: Perang Tidak Boleh Terjadi

Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin mengatakan, dirinya telah menandatangani sebuah dekret tentang mobilisasi.

Tagihan Pelanggar Lalu Lintas saat Operasi Lilin Bakal Dikirim ke Rumah
Indonesia
Tagihan Pelanggar Lalu Lintas saat Operasi Lilin Bakal Dikirim ke Rumah

Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 digelar mulai hari ini hingga 2 Januari 2022.

Sekjen PDIP: Selangkah Lagi Menuju Podium Juara, Ayo Timnas Indonesia
Indonesia
Sekjen PDIP: Selangkah Lagi Menuju Podium Juara, Ayo Timnas Indonesia

"Semoga kali ini Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di partai final. Seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta timnas Indonesia mendoakan saat pertandingan final ditiup wasit. Selangkah lagi menuju podium juara. Ayo Timnas Indonesia!," ujarnya.

HET Dicabut, Politikus PKS: Kemenangan Penimbun Minyak Goreng
Indonesia
HET Dicabut, Politikus PKS: Kemenangan Penimbun Minyak Goreng

Dalam jangka panjang pemerintah harus berani menata niaga minyak goreng ini, agar menguntungkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Tjahjo Berdalih Komponen Cadangan Disiplinkan ASN, Wajar dapat Uang Saku
Indonesia
Tjahjo Berdalih Komponen Cadangan Disiplinkan ASN, Wajar dapat Uang Saku

Peran serta ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara, ternyata memiliki motif khusus

UU IKN Tidak Hapuskan Kekhususan Jakarta
Indonesia
UU IKN Tidak Hapuskan Kekhususan Jakarta

UU IKN mengatur mengenai pengalihan status DKI Jakarta kepada ibu kota negara yang baru, yakni Nusantara.

Gelar Sidang Etik, Dewas KPK Tak Terpengaruh Isu Lili Pintauli Mundur
Indonesia
Gelar Sidang Etik, Dewas KPK Tak Terpengaruh Isu Lili Pintauli Mundur

Dewas KPK menggelar sidang dugaan pelanggaran etik perdana untuk Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (5/7) hari ini.

Vaksinasi COVID-19 Warga di Sembilan Stasiun KRL Tembus 10 Ribu
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Warga di Sembilan Stasiun KRL Tembus 10 Ribu

“Hingga saat ini, sudah 10.034 orang yang divaksinasi,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, Jumat (20/8).

Tingkat Keterisian Rumah Sakit Pasien COVID-19 Alami Peningkatan, Jakarta Tertinggi
Indonesia
Tingkat Keterisian Rumah Sakit Pasien COVID-19 Alami Peningkatan, Jakarta Tertinggi

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian pasien di rumah sakit di tanah air mengalami kenaikan.

 KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi

Dugaan terungkap saat Sekda Kota Bekasi, Reny Hendrawati diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi