Anies Pastikan Tutup Gedung Kantor dengan Karyawan Positif Corona Sejumlah pekerja beraktivitas di perkantoran kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan salah satu fokus dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang akan mulai berlaku Senin (13/9) besok adalah pembatasan kegiatan di area perkantoran.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah area perkantoran swasta yang belakangan banyak bermunculan klaster-klaster baru.

Terkait kegiatan perkantoran swasta, bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Pimpinan tempat kerja setempat tinggal mengatur dengan pembatasan karyawan 25 persen dari kapasitas.

Baca Juga:

PSBB Total, Nikah Harus di KUA atau Dukcapil

"Selama ini di area kantor pemerintahan sudah berjalan baik, tinggal di perkantoran swasta untuk bisa lebih disiplin lagi,” ujar Anies di Balai Kota, Minggu (13/9).

Menurut Anies, kebijakan ini diambil Pemprov DKI untuk menyelamatkan warga DKI Jakarta dan juga orang-orang yang menjalankan kegiatan di ibu kota.

Ia ingin memastikan bawah semua langkah yang dilakukan adalah untuk memastikan keselamatan warga jakarta dan semua yang berkegiatan di kota ini.

"Dengan prinsip transparansi, keterbukaan, prinsif apa adanya dalam menyampaikan fakta yang dari awal kita pegang. Kita ingin seluruh masyarakat mengetahui secara persis tantangan yang dihadapi kotanya, dengan itu kita memiliki kesamaan pemahaman," sebut mantan Mendikbud ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan pada awak media di Gedung Balai Kota Jakarta, Sabtu (12/9/2020). (Antara/Ricky Prayoga)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan pada awak media di Gedung Balai Kota Jakarta, Sabtu (12/9/2020). (Antara/Ricky Prayoga)

Perusahaan swasta juga bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Mekanisme bekerja di rumah atau work from home (WFH) wajib diatur. Bila sebagian bekerja di kantor, maksimal hanya boleh 25 persen dalam waktu yang bersamaan.

"Kami akan fokus pada pembatasan aktivitas di perkantoran, jam kerja, dan jumlah pegawai yang hadir. Dalam hal ini, kantor-kantor swasta harus ada perubahan," kata Anies.

Jika nantinya ditemukan kasus positif di klaster perkantoran, Anies akan mengambil tindakan tegas.

"Kami akan langsung menutup selama 3 hari. Yang kami tutup, bukan cuma kantor atau pihak penyewanya saja. Tetapi juga seluruh aktivitas di gedung itu akan kami tutup," tegas Anies.

Ia lantas menjelaskan, kantor pemerintah di ibu kota boleh beroperasi pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta yang mulai berlaku Senin (14/9).

Baca Juga:

Anies Resmi Berlakukan PSBB Total Jilid 2, Ini Aturannya

Namun, ada penyesuaian sebagaimana aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Dalam beleid itu disebutkan kantor pemerintah dapat beroperasi dengan maksimal 25 persen pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN).

"Adapun para pimpinan berhak melakukan penyesuaian terkait layanan publik mendasar yang mengharuskan lebih dari 25 persen pegawai, misalnya terkait bencana, hukum, dan lain-lain," jelas dia.

Seperti diketahui, Kementerian PANRB memberlakukan sistem kerja baru bagi ASN dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai work from office (WFO) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengaturan sistem kerja baru bagi para abdi negara tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

Jakarta PSBB Total, Nasib Ojek Online Selamat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Bikin Kelompok Kerja Kerja Sama Ekonomi Dengan Tiongkok
Indonesia
Indonesia Bikin Kelompok Kerja Kerja Sama Ekonomi Dengan Tiongkok

China masih menempati urutan kedua untuk nilai investasi terbesar di Indonesia. Di atas China, Singapura menempati urutan pertama sebagai negara dengan penanaman modal terbesar di Indonesia.

 Monumen Patung Didi Kempot, Wali Kota Solo: Lebih Tepatnya Dibangun di Lokananta
Indonesia
Monumen Patung Didi Kempot, Wali Kota Solo: Lebih Tepatnya Dibangun di Lokananta

"Kami juga menyediakan tempat untuk pembangunan monumen Didi Kempot di aset milik Pemkot Solo," kata dia.

Natalius Pigai Sebut Rasisme Jadi Kejahatan Kolektif Negara pada Orang Papua
Indonesia
Natalius Pigai Sebut Rasisme Jadi Kejahatan Kolektif Negara pada Orang Papua

Menurut Pigai, negara memelihara dan mengelola rasisme sebagai alat pemukul bagi orang yang berseberangan dengan pemerintah. Bahkan, rasisme saat ini telah menjadi kejahatan kolektif negara pada orang Papua.

Ada Salah Paham Soal Konsep Ketuhanan, Bamusi: Justru Dijadikan Alat Memecah Belah
Indonesia
Ada Salah Paham Soal Konsep Ketuhanan, Bamusi: Justru Dijadikan Alat Memecah Belah

Mereka berupaya secara sistematis, masif, dan terstruktur menyebarluaskan informasi yang menyesatkan

Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan

Sanksi denda tersebut didapat dari tiga bentuk pelanggaran yang terdiri dari perorangan terkait penggunaan masker, perkantoran, dan rumah makan.

Sepanjang 2020 Pembiayaan Utang Capai Rp1.226 Triliun
Indonesia
Sepanjang 2020 Pembiayaan Utang Capai Rp1.226 Triliun

Realisasi pembiayaan anggaran selama 2020 mencapai Rp1.190,9 triliun atau meningkat 196 persen dari 2019 yang hanya sebesar Rp402,1 triliun.

DPR Sesalkan Pemerintah Terkesan Tutupi Data Pergerakan Pasien Corona
Indonesia
DPR Sesalkan Pemerintah Terkesan Tutupi Data Pergerakan Pasien Corona

Anggota DPR Komisi IX Saleh Daulay mengkritisi tak terbukanya data persebaran penderita dan pergerakan penderita COVID-19.

Petugas Evakuasi Perempuan Tiba-Tiba Pingsan di Halte TransJakarta Klender
Indonesia
Petugas Evakuasi Perempuan Tiba-Tiba Pingsan di Halte TransJakarta Klender

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 08.00 WIB

Sudah 16 Hari Isolasi Mandiri, Anies Masih Positif COVID-19
Indonesia
Sudah 16 Hari Isolasi Mandiri, Anies Masih Positif COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan masih dinyatakan positif virus corona dari hasil pemeriksaan COVID-19 sebanyak 2 kali.

Polisi Segera Gali Saksi Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Polisi Segera Gali Saksi Kebakaran Gedung Kejagung

Kebakaran di gedung kejaksaan agung melahap gedung yang diisi bidang Intelijen Kejagung dan bidang kepegawaian dan pembinaan serta pimpinan.