Anies Pastikan Perubahan Dokumen Imbas Pergantian Nama Jalan Gratis Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat jumpa pers dengan Kakorlantas Mabes Polri, Irjen (Pol) Firman Santyabudi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/6). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 565 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Jalan, Gedung dan Zona dengan Nama Tokoh Betawi dan Jakarta.

Dalam Kepgub itu, Anies mengubah nama 22 jalan di Ibu Kota dengan memakai nama tokoh-tokoh Betawi. Dengan adanya kebijakan itu, masyarakat yang berada di wilayah tersebut diharuskan melakukan perubahan data kependudukan.

Baca Juga

Korlantas Beri Penjelasan Terkait Pengurusan Surat Kendaraan di Wilayah Ganti Nama Jalan

Anies menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memungut biaya alias gratis kepada warga jika ingin mengurus dokumen kependudukan imbas nama jalan diganti.

"Kami ingin tegaskan bahwa semua perubahan itu tidak membebani biaya maupun yang lain," kata Anies saat jumpa pers dengan Kakorlantas Mabes Polri, Irjen (Pol) Firman Santyabudi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/6).

Pemprov DKI juga tidak mendesak warga yang nama jalan rumahnya diganti untuk segera mengubah data kependudukan. Artinya dokumen administrasi kependudukan yang lama masih berlaku dan diakui secara legal.

"Jadi misalnya kependudukan ketika mengurus KTP baru maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru atau kalau ingin langsung diubah bisa langsung mengubahnya. Tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak kemudian batal dan semua perubahan itu tidak memiliki konsekeuensi biaya sama sekali," urainya

Adapun, ada sejumlah dokumen administrasi yang akan berubah terkait dengan pergantian 22 jalan di Jakarta antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK), sertifikat rumah, NPWP, STNK, asuransi dan BPKB kendaraan.

Baca Juga

Nama Jalan Baru di Jakarta, Perusahaan Tetap Gunakan Alamat Lama hingga Izin Berakhir

Lanjut Anies, untuk nama jalan yang baru, akan diakomodir dalam sistem pencatatan administrasi di instansi terkait, serta disinkronkan dengan basis data kependudukan KTP elektronik.

"Jadi semua aspek itu Insya Allah tidak akan membebani dan kita berharap kesimpangsiuran yang kemarin sempat muncul bisa diklarifikasi. Sehingga, masyarakat juga merasa tenang dan kami berharap ini akan bisa memberikan kepastian pada semua," tuturnya.

Untuk diketahui, terkait proses penerbitan dokumen kependudukan yang baru, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI secara proaktif dan bertahap akan melakukan perubahan berdasarkan wilayah.

Selanjutnya, dokumen kependudukan yang baru akan didistribusikan oleh pihak kelurahan kepada masyarakat melalui RT/RW. Pemberian dokumen kependudukan baru disertai penarikan dokumen lama. Bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan baru yang sifatnya segera, dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

Khusus untuk dokumen perizinan berusaha, sepanjang tidak ada perubahan titik lokasi usaha, tidak diperlukan adanya dokumen perizinan berusaha baru.

Masyarakat yang akan melakukan perubahan dokumen perizinan berusaha, dapat langsung menginput sistem One Single Submission (OSS) dan mengunggah Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama Jalan sebagai lampirannya. (Asp)

Baca Juga

22 Nama Jalan Diganti, Warga DKI Keluhkan bakal Ribet Urus Dokumen

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
20 Negara Boikot Pengiriman Pangan, Pemerintah Kerja Keras Tekan Kenaikan Harga
Indonesia
20 Negara Boikot Pengiriman Pangan, Pemerintah Kerja Keras Tekan Kenaikan Harga

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan inflasi yang diukur atas Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2022 akan meningkat hingga mencapai 4,2 persen.

Jelang Mudik, Warga Tangerang Ikuti Vaksinasi Booster
Indonesia
Jelang Mudik, Warga Tangerang Ikuti Vaksinasi Booster

Yayasan Padepokan Kebangsaan (PK) Karang Tumaritis bekerja sama dengan Polsek Kelapa Dua Kabupaten Tangerang mengadakan kegiatan vaksinasi booster

Penyerangan Pos TNI, Jenderal Andika Langsung Bertolak ke Papua
Indonesia
Penyerangan Pos TNI, Jenderal Andika Langsung Bertolak ke Papua

Pos TNI diserang kelompok sipil bersenjata (KSB) di Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1).

Menkominfo Dorong BUMN dan Swasta Gunakan Produk Dalam Negeri
Indonesia
Menkominfo Dorong BUMN dan Swasta Gunakan Produk Dalam Negeri

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendorong badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan pemerintah, dan rumah tangga serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Arus Balik di Stasiun Malang Didominasi Penumpang Tujuan Jakarta
Indonesia
Arus Balik di Stasiun Malang Didominasi Penumpang Tujuan Jakarta

"Mayoritas penumpang, didominasi tujuan Jakarta. Dan ada 4 KA Jarak Jauh yang berangkat dari Stasiun Malang menuju tujuan Jakarta," tutur Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, Sabtu (7/5).

MAKI Ungkap Dugaan Penyelundupan 23 Kontainer Minyak Goreng ke Luar Negeri
Indonesia
MAKI Ungkap Dugaan Penyelundupan 23 Kontainer Minyak Goreng ke Luar Negeri

"Sebanyak 23 kontainer telah lepas terkirim ke luar negeri dan hanya tersisa satu kontainer di pelabuhan Tanjung Priok," kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis (17/3).

 Kuliah Tatap Muka Perguruan Tinggi Swasta Tergantung Hasil PPKM
Indonesia
Kuliah Tatap Muka Perguruan Tinggi Swasta Tergantung Hasil PPKM

Mahasiswa yang hendak praktikum diperbolehkan ke kampus, namun kapasitas yang dibuka hanya 50 persen.

PDIP Tolak Pecat Arteria Dahlan
Berita
PDIP Tolak Pecat Arteria Dahlan

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan sudah menyatakan permintaan maaf

(HOAKS atau FAKTA): Potensi Tsunami dari Gunung Anak Krakatau
Indonesia
(HOAKS atau FAKTA): Potensi Tsunami dari Gunung Anak Krakatau

Beredar di media sosial Twitter, informasi tentang bahaya tsunami dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dalam postingan tersebut, masyarakat diimbau agar pergi ke pantai lain selain Pantai Anyer dikarenakan status siaga pada Gunung Anak Krakatau sudah berada pada level 3.

Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut
Indonesia
Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut

Sasaran vaksin booster adalah masyarakat berusia 18 tahun ke atas, dengan memprioritaskan masyarakat lanjut usia dan penderita masalah kekebalan tubuh (immunocompromised).