Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Penuhi Kebutuhan Vaksin COVID-19 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di blok A Pasar Tanah Abang, Jakarra Pusat, usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi para pedagang, Rabu (17/2/2021). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap untuk terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat ibu kota.

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mempercepat kedatangan dan pengadaan vaksin COVID-19 dari luar negeri. Dengan adanya stok vaksin, Jakarta bisa langsung mendistribusikannya ke warga.

"Kita berharap vaksin segera tiba sehingga tim vaksinasi bisa segera langsung memanfaatkan," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/2).

Baca Juga:

Anies Sebut Kolaborasi Jadi Kunci Mengatasi Pandemi dan Perubahan Iklim Dunia

Kemudian dalam program vaksinasi nasional, kata Anies, pihaknya sudah menggelar tahap kedua terhadap pekerja publik yang dimulai pada pedagang Pasar Tanah Abang. Sebelumnya, DKI melaksanakan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang menangani COVID-19.

"Alhamdulillah lebih dari 1.400 sampai 1.500 orang yang sudah mendapatkan vaksin di kompleks Tanah Abang dari 10 ribu yang sudah terdaftar," papar Anies.

Tak cuma pedagang, kata orang nomor satu di Jakarta ini, Pemprov DKI juga akan memberikan vaksin kepada pelayan publik lainnya. Seperti pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat, pemerintah, ASN, TNI-Polri, petugas pariwisata, pelayanan publik, pekerja transportasi publik, atlet, serta pekerja media.

"Insyaallah akan diteruskan tapi jangkauannya diharapkan lebih luas lagi," ungkapnya.

Gubernur Anies Baswedan bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin di Pasar Tanah Abang saat  vaksinasi massal untuk pedagang, Rabu (17/2/2021). (ANTARA/Livia Kristianti)
Gubernur Anies Baswedan bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin di Pasar Tanah Abang saat vaksinasi massal untuk pedagang, Rabu (17/2/2021). (ANTARA/Livia Kristianti)

Tapi, pelaksanaan vaksinasi pada pekerja publik itu bakal memakan waktu lama, mengingat vaksin yang dimiliki pemerintah terbatas. Untuk itu, pemerintah pusat perlu segera menghadirkan vaksin COVID-19.

"Itu akan perlu waktu," ujar bekas mantan Menteri Pendidikan kebudayaan ini.

Dalam program vaksinasi COVID-19 nasional, pemerintah menargetkan 181,5 juta sasaran vaksin. Mereka adalah masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas. Penerima vaksin mendapat dua kali dosis penyuntikan.

Baca Juga:

Anies Minta Pedagang yang Terdata Mau Disuntik Vaksin COVID-19

Adapun pada tahap pertama, vaksin diperuntukkan bagi 1,5 juta tenaga kesehatan. Per hari ini, tenaga kesehatan yang telah menerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 73,47 persen dan dosis kedua sebanyak 29,85 persen.

Tahap kedua, vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi kelompok lansia dan petugas pelayanan publik. Sasarannya sebanyak 21,5 juta lansia dan 16,9 juta petugas pubik. Program ini berlangsung sampai bulan Mei.

Petugas publik yaitu pedagang pasar, pendidik, tokoh dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat, pemerintah, ASN, TNI-Polri, petugas pariwisata, pelayanan publik, pekerja transportasi publik, atlet, serta pekerja media. (Asp)

Baca Juga:

Istana Jawab Tudingan Penolakan Revisi UU Pemilu untuk Jegal Anies dan Naikkan Gibran

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MK Mulai Sidangkan 35 Sengketa Pilkada
Indonesia
MK Mulai Sidangkan 35 Sengketa Pilkada

Sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi terdiri atas sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.

Hari Ini, MK Putuskan 10 Perkara Pilkada
Indonesia
Hari Ini, MK Putuskan 10 Perkara Pilkada

Dari 32 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur seluruhnya digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring) mengingat kondisi pandemi COVID-19 .

Ini Kekhawatiran Polisi jika John Kei Diberikan Penangguhan Penahanan
Indonesia
Ini Kekhawatiran Polisi jika John Kei Diberikan Penangguhan Penahanan

Bagi seorang pelaku pengancaman pembunuhan, sulit dikabulkan penangguhan penahanan. Pasalnya, itu termasuk kejahatan berat.

Harapan Tokoh Muda NU untuk Sultan Sepuh Ke-XV Keraton Kasepuhan Cirebon
Indonesia
Harapan Tokoh Muda NU untuk Sultan Sepuh Ke-XV Keraton Kasepuhan Cirebon

Maman berharap membawa Keraton Kasepuhan lebih proaktif menanamkan spirit Sunan Gunung Jati.

Kapolri Listyo Minta Kompolnas Evaluasi Total Anak Buahnya
Indonesia
Kapolri Listyo Minta Kompolnas Evaluasi Total Anak Buahnya

Menurutnya, sebagai lembaga pengawas Polri, Kompolnas diminta untuk memberikan masukan dan penilaian agar dapat dijadikan bahan evaluasi, koreksi serta perbaikan di Korps Bhayangkara.

Gugus Tugas Ambil Langkah Responsif Tangani Persoalan RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
Gugus Tugas Ambil Langkah Responsif Tangani Persoalan RS Darurat Wisma Atlet

Kurang dari seminggu dioperasionalkan, terdapat 2.158 WNI repatriasi yang sudah masuk

Penerimaan Pajak Turun, DJP Ketuk Hati Warga Negara
Indonesia
Penerimaan Pajak Turun, DJP Ketuk Hati Warga Negara

"Hari Pajak kali ini kita jadikan sebagai momentum dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo

Ditahan KPK, Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Siap Buka-bukaan
Indonesia
Ditahan KPK, Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Siap Buka-bukaan

Rizal Djalil merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Gibran Jadi Cawali Tunggal Akibat Purnomo Mundur, Rudy: Saya Dukung
Indonesia
Gibran Jadi Cawali Tunggal Akibat Purnomo Mundur, Rudy: Saya Dukung

Pilkada akan diurusi semua oleh DPP dan DPD PDIP Jawa Tengah

Kejagung Periksa Aspri Imam Nahrawi Terkait Aliran Dana Suap KONI ke Eks Jampidsus
Indonesia
Kejagung Periksa Aspri Imam Nahrawi Terkait Aliran Dana Suap KONI ke Eks Jampidsus

Miftahul Ulum merupakan asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.