Anies Minta Bantuan Pusat Tangani Banjir, PDIP Singgung Program Naturalisasi Arsip Foto - Warga melintasi banjir di Pela Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (7/11/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp/aa.

MerahPutih.com - Pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk penanganan banjir mendapatkan kritikan dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menganggap, ungkapan itu Anies seolah-olah putus harapan dari program unggulannya naturalisasi sungai yang dianggap bisa membenahi masalah banjir. Tapi di sisa masa jabatan, persoalan banjir tersebut belum selesai.

"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (18/4).

Baca Juga:

Korban Banjir Tagih Anies untuk Menurap Kali Mampang

Dia pun memandang, di ujung masa jabatannya, Anies menutup kegagalan atasi banjir itu dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

"Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," cetus Gembong.

Dalam program normalisasi Sungai Ciliwung ini, Pemprov DKI memiliki tugas membebaskan lahan pemukiman di bantaran kali. Setelah itu, barulah pemerintah pusat mengerjakan pembangunan pelebaran sungai dari lahan yang telah dibebaskan sebagai upaya normalisasi itu.

Baca Juga:

Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, Anies seakan lupa bahwa penanganan banjir tak optimal karena sikapnya sendiri. Sebab, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan APBN selama tiga tahun berturut-turut untuk menjalankan program normalisasi.

Namun, anggaran itu tak kunjung digelontorkan lantaran Anies dan jajarannya belum juga membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk normalisasi.

Barulah pada tahun 2022, Pemprov DKI menganggarkan sekitar Rp 1,1 triliun lewat pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembebasan lahan pemukiman dalam program normalisasi.

"Baru di tahun ini ada alokasi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan enggak mudah. Tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan, karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Aturan Rampung, Pekan Depan Minyak Curah Dijanjikan Banjiri Pasar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Segera Cek Rekening, Bantuan Subsidi Gaji Cair Hari Ini
Indonesia
Segera Cek Rekening, Bantuan Subsidi Gaji Cair Hari Ini

Kabar baik datang untuk pekerja yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati
Indonesia
Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati

Ganjar menyampaikan sebanyak tujuh rekomendasi, yang salah satunya adalah keputusan bahwa keputusan calon presiden (Capres) PDIP adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

DPR RI Sebut Tidak Ada Rencana Bahas Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
DPR RI Sebut Tidak Ada Rencana Bahas Pilkada Dipilih DPRD

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan Komisi II DPR tidak punya rencana untuk menghidupkan kembali aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Indonesia Bawa Isu Pangan pada KTT G7 di Jerman
Dunia
Indonesia Bawa Isu Pangan pada KTT G7 di Jerman

Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk melanjutkan perjalanannya ke Ukraina dan Rusia usai kegiatannya di Jerman.

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Usulan Perubahan Nama JIS ke MH Thamrin
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Usulan Perubahan Nama JIS ke MH Thamrin

"Itu bagian dari aspirasi masyarakat, Pemprov harus merespon, sudah sepatutnya untuk melakukan pembicaraan dan pengkajian," papar Syarif

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksinasi Model Baru Anti-Omicron dengan Cara Dibekap
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksinasi Model Baru Anti-Omicron dengan Cara Dibekap

Beredar sebuah postingan video yang diunggah oleh akun Twitter @Wawat_Kurniawan pada 6 Februari 2022.

Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Kenaikan Harga Hewan Kurban akibat PMK
Indonesia
Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Kenaikan Harga Hewan Kurban akibat PMK

Indonesia tengah dilanda wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) jelang perayaan Hari Raya Kurban 2022.

Jokowi Hadiri Pernikahan Anak Guru Ngajinya Gus Karim di Sukoharjo
Indonesia
Jokowi Hadiri Pernikahan Anak Guru Ngajinya Gus Karim di Sukoharjo

Kepulangan Jokowi ke Solo guna menghadiri acara pernikahan anak guru ngajinya, KH Abdul Karim (Gus Karim)

Gibran Gelar PTM 100 Persen Jika Vaksinasi Dosis Pertama Anak 6-11 Tahun Selesai
Indonesia
Imigrasi Tangkap Promotor Asal Korsel Terduga Penipuan Konser K-Pop
Indonesia
Imigrasi Tangkap Promotor Asal Korsel Terduga Penipuan Konser K-Pop

Seorang warga negara Korea Selatan (Korsel) dengan inisial PJ yang merupakan promoter konser K-pop We All Are One ditangkap Ditjen Imigrasi.