Anies Minta Bantuan Pusat Tangani Banjir, PDIP Singgung Program Naturalisasi Arsip Foto - Warga melintasi banjir di Pela Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (7/11/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp/aa.

MerahPutih.com - Pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk penanganan banjir mendapatkan kritikan dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menganggap, ungkapan itu Anies seolah-olah putus harapan dari program unggulannya naturalisasi sungai yang dianggap bisa membenahi masalah banjir. Tapi di sisa masa jabatan, persoalan banjir tersebut belum selesai.

"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (18/4).

Baca Juga:

Korban Banjir Tagih Anies untuk Menurap Kali Mampang

Dia pun memandang, di ujung masa jabatannya, Anies menutup kegagalan atasi banjir itu dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

"Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," cetus Gembong.

Dalam program normalisasi Sungai Ciliwung ini, Pemprov DKI memiliki tugas membebaskan lahan pemukiman di bantaran kali. Setelah itu, barulah pemerintah pusat mengerjakan pembangunan pelebaran sungai dari lahan yang telah dibebaskan sebagai upaya normalisasi itu.

Baca Juga:

Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, Anies seakan lupa bahwa penanganan banjir tak optimal karena sikapnya sendiri. Sebab, pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan APBN selama tiga tahun berturut-turut untuk menjalankan program normalisasi.

Namun, anggaran itu tak kunjung digelontorkan lantaran Anies dan jajarannya belum juga membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk normalisasi.

Barulah pada tahun 2022, Pemprov DKI menganggarkan sekitar Rp 1,1 triliun lewat pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembebasan lahan pemukiman dalam program normalisasi.

"Baru di tahun ini ada alokasi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan enggak mudah. Tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan, karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Aturan Rampung, Pekan Depan Minyak Curah Dijanjikan Banjiri Pasar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Anak-anak Solat di Jalan Peringati 5 Tahun Jabatan Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anak-anak Solat di Jalan Peringati 5 Tahun Jabatan Anies

Foto tersebut terjadi di Hazaribagh, Jharkhand, India pada 12 Maret 2021. Aksi anak-anak itu merupakan aksi spontanitas karena keluguan mereka.

Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI
Indonesia
Achmad Yani Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi PKS DPRD DKI

Fraksi PKS DPRD DKI melakukan perombakan pengurus, setelah pimpinannya M Arifin meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Tiga Juta Masker Dikirim untuk Masyarakat yang Akan Menyaksikan Langsung PON Papua XX
Indonesia
Tiga Juta Masker Dikirim untuk Masyarakat yang Akan Menyaksikan Langsung PON Papua XX

Hingga hari ini, Rabu (22/9), sebagian bantuan logistik telah tiba di Papua

Pemprov DKI Minta Warga Dapat Maklumi Sistem Ganjil Genap
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Dapat Maklumi Sistem Ganjil Genap

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya memahami ketidaktahuan warga soal adanya aturan ganjil genap di masa penerapan PPKM Level 4.

 Kampus ITB Dibuka, Mahasiswa Gembira
Indonesia
Kampus ITB Dibuka, Mahasiswa Gembira

Era pembelajaran daring ini memang suatu tantangan baru bagi seluruh insan akademis di seluruh Indonesia.

Jaksa Kembali Limpahkan Berkas Tersangka 13 MI Terkait Kasus Jiwasraya
Indonesia
Jaksa Kembali Limpahkan Berkas Tersangka 13 MI Terkait Kasus Jiwasraya

Hakim menilai surat dakwaan terhadap ke-13 terdakwa yang digabung akan menyulitkan proses persidangan

RDP Komisi III dengan Kadensus 88 Antiteror Digelar Tertutup
Indonesia
RDP Komisi III dengan Kadensus 88 Antiteror Digelar Tertutup

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Martinus Hukom, Senin (21/3).

Pemprov Jabar Berencana Hidupkan Kembali Wisata Rindu Alam Puncak
Indonesia
Pemprov Jabar Berencana Hidupkan Kembali Wisata Rindu Alam Puncak

Kawasan wisata Rindu Alam, Puncak, Bogor, Jawa Barat, yang sudah berhenti beroperasi sejak setahun lalu kini direncanakan akan dihidupkan kembali.

 Setelah Terbang 7 Jam dari Inggris, Jokowi Tiba di Abu Dhabi
Dunia
Setelah Terbang 7 Jam dari Inggris, Jokowi Tiba di Abu Dhabi

Presiden Joko Widodo dalam satu pekan ini melakukan kunjungan kerja ke Italia untuk menghadiri KTT G20, dilanjutkan KTT Perubahan Iklim di Inggris.

Ridwan Kamil Sebut Jabar Alami Ketidakadilan Fiskal Dari Pusat
Indonesia
Ridwan Kamil Sebut Jabar Alami Ketidakadilan Fiskal Dari Pusat

Ridwan Kamil dan tokoh Sunda menyepakati pemekaran kabupaten/kota di Jabar menjadi agenda bersama untuk mendapatkan keadilan fiskal.