Anies Menang Kasasi Cabut Izin Reklamasi Pulau H, Harapan Pengembang tinggal PK Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis (28/2/2019). (ANTARA Foto/Iggoy el Fitra/aww.)

MerahPutih.com - Pengembang Pulau H, PT Taman Harapan Indah kembali harus gigit jari setelah Mahkamah Agung (MA) memenangkan Pemprov DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan dalam putusan kasasi pencabutan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

"Menolak kasasi dari pemohon kasasi I (PT Taman Harapan Indah), mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi II (Anies), batal judex facti (PTUN dan PTTUN). Adili sendiri: tolak gugatan," demikian ringkasan putusan MA dikutip dari laman mahkamahagung.go.id, Selasa (23/6).

Baca Juga:

Terkait Reklamasi, Anies Akui Dirinya Pernah Dipanggil BJ Habibie

Perkara yang menolak permohonan kasasi dari pengembang dan mengabulkan kasasi dari orang nomor satu DKI Jakarta itu diputus hakim MA pada 4 Juni 2020 dengan nomor register 227 K/TUN/2020.

anies reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pulau reklamasi (Foto: antaranews)

Sementara itu, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah membenarkan MA memenangkan Pemprov DKI dalam perkara tersebut. Namun pengembang masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi MA.

"Ada upaya hukum luar biasa yang masih bisa ditempuh oleh penggugat melalui PK, apakah mereka mau tempuh upaya tersebut atau tidak, saya tidak tahu tapi kami akan siap," ujar Yayan, dikutip dari Antara.

Gugatan izin reklamasi Pulau H Gugatan izin reklamasi Pulau H bermula ketika Anies menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1409 Tahun 2018 pada 6 September 2018 yang berisi pencabutan izin 13 pulau reklamasi, termasuk izin reklamasi Pulau H.

Baca Juga:

Respons KPK Soal Dugaan Korupsi Terkait IMB Pulau Reklamasi

PT Taman Harapan Indah menggugat hal yang berkaitan dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H dalam SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Februari 2019.

Dalam gugatannya, PT Taman Harapan Indah meminta PTUN membatalkan SK yang terkait pencabutan izin Pulau H. Pengembang tersebut juga meminta PTUN memerintahkan Anies untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau H.

PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah pada 9 Juli 2019. Dalam putusannya, PTUN membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan memerintahkan Anies memproses perpanjangan izin reklamasi tersebut.

Baca Juga:

Anies Tegaskan Tidak Akan Bongkar Bangunan di Kawasan Pulau Reklamasi

Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti upacara HUT ke-74 Republik Indonesia di Pantai Maju, Pulau D, Jakarta, Sabtu, (17/8/2019). Upacara yang dilaksanakan di pulau reklamasi tersebut dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies R. Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang bertugas membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Sebanyak kurang lebih 4.000 ASN ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Merahputih.com/Rizki Fitrianto

Anies kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada 18 Juli 2019. PTTUN memutuskan permohonan banding Anies pada 2 Desember 2019.

Dalam putusannya, majelis hakim PTTUN membatalkan putusan PTUN dan membuat putusan sendiri yang isinya tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut. Namun, PTTUN tidak memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau H.

Kemudian, Anies dan PT Taman Harapan Indah kemudian sama-sama mengajukan kasasi ke MA. Anies mengajukan kasasi karena SK yang diterbitkan untuk dibatalkan oleh PTTUN, sementara itu, PT Taman Harapan Indah mengajukan kasasi karena PTTUN tidak memerintahkan Anies memperpanjang izin reklamasi Pulau H. (*)

Baca Juga

Jokowi Izinkan Reklamasi Jakarta, Pengamat: Kita Butuh Investasi di Tengah Kondisi Sekarang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BUMN Ini Buka Puluhan Lowongan Pekerjaan di Masa Pandemi
Indonesia
BUMN Ini Buka Puluhan Lowongan Pekerjaan di Masa Pandemi

Persyaratan untuk masing-masing posisi berbeda-beda

KPK Telusuri Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Telusuri Vendor Bansos COVID-19

KPK memastikan terus mengusut kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri

Setahun Kerja DPR 2019-2024, Kinerjanya Dinilai Jauh dari Harapan
Indonesia
Setahun Kerja DPR 2019-2024, Kinerjanya Dinilai Jauh dari Harapan

Tolok ukur kinerja DPR kali ini adalah bagaimana mereka mampu menghadapi pandemi COVID-19.

Mendagri Australia Positif Virus Corona
Indonesia
Mendagri Australia Positif Virus Corona

Mendagri mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa ia positif tertular virus corona (COVID-19).

Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing
Dunia
Para Pemenang Nobel Terima Penghargaan dari Rumah Masing-masing

Para pemenang Nobel 2020 menerima penghargaan mereka dalam siaran yang ditayangkan pada Kamis (10/12).

Kisah Warga Ikut Tes Massal COVID-19 RSUD Pasar Minggu, Ini SOP dan Biayanya!
Indonesia
Kisah Warga Ikut Tes Massal COVID-19 RSUD Pasar Minggu, Ini SOP dan Biayanya!

Tes swab hanya bisa dilakukan pasien yang mengalami gejala berat.

Tunggu Vaksin COVID-19 Beredar 2021, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Tunggu Vaksin COVID-19 Beredar 2021, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Masyarakat tetap perlu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan tata laksana lainnya dalam protokol kesehatan

Penerbangan Rute Wuhan-Jakarta Segera Dibuka
Indonesia
Penerbangan Rute Wuhan-Jakarta Segera Dibuka

Beberapa maskapai yang sudah mengajukan permohonan terbang langsung menuju Bandar Udara Internasional Tianhe di Wuhan, Provinsi Hubei

Disuntik Modal BUMD, PD Dharma Jaya Raup Untung
Indonesia
Disuntik Modal BUMD, PD Dharma Jaya Raup Untung

"Pendapatan yang kita bukukan pada 2018 berkisar Rp94,7 miliar. Sejak dibantu Bank DKI pada 2019, pendapatan kita sudah mencapai Rp 20 miliar per Januari 2020," kata Raditya