Anies Klaim Telah Perbaiki Kualitas Udara Jakarta Sebelum Putusan PN Jakpus Kabut polusi udara menyelimuti gedung-gedung di Jakarta, Rabu (11/8/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengaku telah memperbaiki udara di ibu kota sebelum adanya vonis bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ihwal polusi.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan polusi udara yang diajukan Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota). Anies dianggap lalai karena tidak mengawasi kualitas udara sehingga terjadi polusi udara di Jakarta.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan, masalah penanggulangan pencemaran udara di ibu kota, Pemprov DKI telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Baca Juga:

Anies Tak Banding Gugatan Polusi Udara yang Dikabulkan PN Jakpus

"Sebagai quick wins untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara, bahkan sebelum proses sidang dimulai," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9)

Lebih lanjut Anies menuturkan, salah satu poin dalam Ingub Nomor 66/2019 adalah Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

"Dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan dan penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada 2020, sesuai amar keputusan majelis hakim poin 1A" tuturnya.

Orang nomor satu di Jakarta ini juga menilai, sejak diberlakukannya ingub tersebut, perbaikan kualitas udara di ibu kota mulai dirasakan.

Baca Juga:

Jakarta Terancam Tenggelam, PSI Minta Anies Hentikan Segera Eksploitasi Air Tanah

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap.

"Kemudian juga mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung ke angkutan umum massal pada 2020," pungkas Anies. (Asp)

Baca Juga:

Anies Keluarkan Kepgub Ganjil Genap Jalan Menuju Tempat Wisata

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Baru Perjalanan Transportasi Darat, Wajib Tes PCR atau Antigen
Indonesia
Aturan Baru Perjalanan Transportasi Darat, Wajib Tes PCR atau Antigen

Buat pelaku perjalanan yang termasuk dalam kategori tersebut wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3x24 jam atau antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan.

Kurangi Beban Kerja, Tahapan Pemilu Bisa Diperpendek
Indonesia
Kurangi Beban Kerja, Tahapan Pemilu Bisa Diperpendek

Komisi II DPR menetapkan dua agenda prioritas untuk diselesaikan pada Masa Sidang III, yaitu uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 dan pembahasan jadwal Pemilu 2024.

Politikus Senior Partai Demokrat Max Sopacua Tutup Usia
Indonesia
Politikus Senior Partai Demokrat Max Sopacua Tutup Usia

Jenazah Max akan diberangkatkan dari RSPAD Gatot Subroto

Inmendagri Terbaru: Masa Berlaku Tes PCR Jadi 3×24 Jam
Indonesia
Inmendagri Terbaru: Masa Berlaku Tes PCR Jadi 3×24 Jam

Peraturan baru tersebut mulai berlaku pada 27 Oktober hingga 1 November 2021

Dalam 24 Jam, Kasus Baru COVID-19 Bertambah 1.726
Indonesia
Dalam 24 Jam, Kasus Baru COVID-19 Bertambah 1.726

Pasien meninggal bertambah tiga orang menjadi 156.717.

KPK Temukan Bekas Pejabat DKI Jakarta Cairkan Cek Rp 35 Miliar
Indonesia
KPK Temukan Bekas Pejabat DKI Jakarta Cairkan Cek Rp 35 Miliar

Potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besar.

KPK Imbau Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Transparan dan Akuntabel
Indonesia
KPK Imbau Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Transparan dan Akuntabel

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta agar pengadaan gorden tersebut transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua DPR Wanti-wanti Lonjakan Kasus COVID-19 pada Libur Natal-Tahun Baru
Indonesia
Ketua DPR Wanti-wanti Lonjakan Kasus COVID-19 pada Libur Natal-Tahun Baru

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

Pekan Depan Kejagung Ekspose Kasus Garuda, Ini Dua Kemungkinannya
Indonesia
Pekan Depan Kejagung Ekspose Kasus Garuda, Ini Dua Kemungkinannya

Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk Satar

Bertemu Joe Biden, Jokowi Minta AS Bantu Indonesia Dalam Transisi Energi
Dunia
Bertemu Joe Biden, Jokowi Minta AS Bantu Indonesia Dalam Transisi Energi

Indonesia tertarik untuk menjadi bagian dari rantai pasok global di bidang kesehatan melalui pembangunan industri kesehatan Indonesia dan menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi terutama dalam pengembangan ekonomi hijau.