Anies Klaim Telah Perbaiki Kualitas Udara Jakarta Sebelum Putusan PN Jakpus Kabut polusi udara menyelimuti gedung-gedung di Jakarta, Rabu (11/8/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengaku telah memperbaiki udara di ibu kota sebelum adanya vonis bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ihwal polusi.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan polusi udara yang diajukan Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota). Anies dianggap lalai karena tidak mengawasi kualitas udara sehingga terjadi polusi udara di Jakarta.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan, masalah penanggulangan pencemaran udara di ibu kota, Pemprov DKI telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Baca Juga:

Anies Tak Banding Gugatan Polusi Udara yang Dikabulkan PN Jakpus

"Sebagai quick wins untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara, bahkan sebelum proses sidang dimulai," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9)

Lebih lanjut Anies menuturkan, salah satu poin dalam Ingub Nomor 66/2019 adalah Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

"Dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan dan penyelesaian peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada 2020, sesuai amar keputusan majelis hakim poin 1A" tuturnya.

Orang nomor satu di Jakarta ini juga menilai, sejak diberlakukannya ingub tersebut, perbaikan kualitas udara di ibu kota mulai dirasakan.

Baca Juga:

Jakarta Terancam Tenggelam, PSI Minta Anies Hentikan Segera Eksploitasi Air Tanah

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap.

"Kemudian juga mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung ke angkutan umum massal pada 2020," pungkas Anies. (Asp)

Baca Juga:

Anies Keluarkan Kepgub Ganjil Genap Jalan Menuju Tempat Wisata

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai
Indonesia
Demokrat Minta KPK Transparan Terkait Pemberhentian 51 Pegawai

"Transparansi penjelasan dari KPK ini ditunggu masyarakat karena hukum harus terang-benderang, tidak ada yang disembunyikan, adil dan ada kepastian hukum," kata Herzaky

Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah Bakal Minta Keterangan Pelaku dan Korban
Indonesia
Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah Bakal Minta Keterangan Pelaku dan Korban

Ketua Tim Kajian Sugeng Purnomo menuturkan, narasumber yang diutamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor.

Anies Persilakan Warga Takbiran di Masjid
Indonesia
Anies Persilakan Warga Takbiran di Masjid

"Dilakukan di masjid setempat dengan kapasitas 10 persen, maksimal," ungkapnya.

Sidang Perdana Rizieq, Gedung PN Jakarta Timur Bakal Dijaga Ketat
Indonesia
Sidang Perdana Rizieq, Gedung PN Jakarta Timur Bakal Dijaga Ketat

Meski digelar secara virtual, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap menyiapkan pengamanan.

Impor Beras Coreng Muka Jokowi, PDIP: Nusantara Begitu Kaya
Indonesia
Terkait Aliran Sesat Hakekok, Ini Kata Bupati dan MUI Pandeglang
Indonesia
Terkait Aliran Sesat Hakekok, Ini Kata Bupati dan MUI Pandeglang

Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama polres dan Bakorpakem, tengah menyelidiki video ritual yang konon di sebut aliran Hakekok yang terjadi di Kecamatan Cigeulis tersebut.

Diduga Berbuat Ricuh, 12 Massa dari HMI Digiring ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Diduga Berbuat Ricuh, 12 Massa dari HMI Digiring ke Polda Metro Jaya

Sebanyak 12 massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) digiring ke Polda Metro Jaya setelah diamankan saat menggelar aksi solidaritas Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Bom Bunuh Diri Terjadi di Gereja Katedral Makassar
Indonesia
Bom Bunuh Diri Terjadi di Gereja Katedral Makassar

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol E Zulpan membenarkan terjadinya ledakan bom di Gereja Katedral Makassar

MA Lanjutkan Perkara Pemakzulan Bupati Jember
Indonesia
MA Lanjutkan Perkara Pemakzulan Bupati Jember

Mahkamah Agung memiliki waktu selama 30 hari

KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan
Indonesia
KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.