Anies Minta Pembangunan Sumur Resapan Tidak Membahayakan Orang Lain Pekerja menyelesaikan pembuatan sumur resapan di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (24/11/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

MerahPutih.com - Pembangunan sumur resapan di Jakarta tengah menuai sorotan. Pasalnya, pemasangannya yang dilakukan di jalanan justru menggangu mobilitas warga.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengawasi para kontraktor yang mengerjakan drainase vertikal (sumur resapan) di setiap titik.

Baca Juga

Anggaran Sumur Resapan Rp 330 Miliar Dicoret, Wagub Riza: Masih Banyak Program Lain

Hal itu untuk memastikan para kontraktor terkait pengerjaan pembangunan sumur resapan agar sesuai standar, sehingga dapat berfungsi dengan optimal dan tidak membahayakan orang lain, terutama pengguna jalan.

"Poinnya adalah agar drainase vertikal [sumur resapan] berfungsi dengan optimal dalam mengatasi banjir/genangan, serta tidak membahayakan kepentingan umum seperti pengguna jalan," ujar Anies kepada wartawan, Minggu (5/12).

Anies juga meminta agar seluruh OPD terkait mengidentifikasi jenis-jenis masalah, kemudian mengambil solusi atas masalah tersebut.

Selain itu, dia meminta agar jajarannya menegur para kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul sesuai dengan prosedur, sekaligus standar durasi waktu penuntasan permasalahan tersebut.

"Tentu kami akan bertindak tegas jika terjadi permasalahan melalui mekanisme penalti terhadap kontraktor terkait jika terdapat penyimpangan," tegas Anies.

Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal menyampaikan pihaknya segera menjalankan instruksi dari Anies untuk menyelesaikan permasalah yang timbul dalam pembagunan drainase vertikal.

“Kami telah mengevaluasi baik sumur resapan yang sedang dibangun, maupun sumur resapan yang sudah beroperasi agar berfungsi dengan optimal," katanya.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta membangun dua jenis sumur resapan, yaitu sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam. Yang berfungsi menekan genangan air di permukaan tanah dengan cara mengalirkannya ke sumur resapan.

Baca Juga

DPRD DKI Coret Anggaran Sumur Resapan

Adapun, sumur resapan dalam berfungsi untuk menambah cadangan air tanah. Sumur resapan dangkal berpotensi menampung dan menyerapkan air ke dalam tanah sebanyak 11.502.420 m3.

Pemprov DKI Jakarta akan membangun sebanyak 1.150.242 unit sumur serapan dangkal dan 100 lokasi sumur resapan dalam di wilayah DKI. Hingga 9 November 2021, telah dibangun drainase vertikal tipe buis beton sebanyak 16.035 titik dengan daya tampung 31.498 m3.

Sementara itu, daya tampung sumur resapan tipe modular sebanyak 6.633,7 m3. Kapasitas sumur resapan yang sudah ada (buis beton+modular+optimalisasi) sebanyak 38.453 m3.

Yusmada menuturkan, pembangunan sumur serapan atau drainase vertikal menjadi kunci bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi terjadinya banjir di sejumlah titik yang rutin terdampak.

Selain mencegah banjir, gerakan pembangunan sumur resapan juga menjadi solusi menciptakan lapangan kerja sekaligus memperbaiki lingkungan dan konservasi air menuju Jakarta Kota Ramah Air.

Menurutnya, pihak Dinas SDA sudah menginstruksikan kepada kontraktor terkait untuk merapikan pembangunan sumur resapan di Jl Lebak Bulus III sehingga tidak merusak jalan serta tidak membahayakan pengguna jalan.

Selanjutnya, kontraktor membuat lubang air di lokasi sumur resapan yang sudah ditutup aspal sehingga bisa menyerap air hujan ke dalam tanah.

“Kami bergerak cepat jika terjadi permasalah di lapangan dalam proses pembuatan drainase vertikal,” tegasnya.

Yusmada menambahkan, lokasi pembangunannya pun beragam, ada yang di trotoar, persil, dan jalan lingkungan karena tidak bisa menempatkan sumur resapan di tanah pribadi masyarakat sehingga harus dibangun di aset milik pemprov DKI Jakarta. (Knu)

Baca Juga

Harga Bangun Sumur Resapan di DKI, Satu Lobang Sampai Belasan Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Harap Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Membawa Perdamaian Dunia
Indonesia
Anggota DPR Harap Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Membawa Perdamaian Dunia

Jokowi telah sampai di Kiev untuk memulai misi perdamaian terkait konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia yang berlangsung sejak Februari lalu.

Kapolda Metro Rombak Jabatan Ratusan Perwira dan Ganti 23 Kapolsek
Indonesia
Kapolda Metro Rombak Jabatan Ratusan Perwira dan Ganti 23 Kapolsek

Mutasi ratusan anggota ini berdasarkan surat telegram Nomor ST/74/II/KEP/2022 pada 8 Februari 2022 dengan klasifikasi biasa dan kilat yang dikeluarkan Kapolda Metro Jaya.

Sanksi Tilang Dimulai Awal 2022, Pemprov DKI Harus Perbanyak Titik Uji Emisi Gratis
Indonesia
Sanksi Tilang Dimulai Awal 2022, Pemprov DKI Harus Perbanyak Titik Uji Emisi Gratis

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan kanal daring untuk memantau kualitas udara dan pusat informasi terkait aksi perubahan iklim melalui laman rendahemisi.jakarta.go.id

Rayakan HUT ke-6, Fortiber Siap Berkontribusi untuk Kemajuan Bangsa
Indonesia
Rayakan HUT ke-6, Fortiber Siap Berkontribusi untuk Kemajuan Bangsa

Forum Tionghoa Indonesia Bersatu (FORTIBER) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-6, pada Minggu (28/8).

KIB Dinilai Koalisi Cerdas
Indonesia
KIB Dinilai Koalisi Cerdas

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai KIB merupakan koalisi yang cerdas dalam membangun sistem perpolitikan di Indonesia.

Menlu Serukan Krisis Rohingya Harus Terus Jadi Perhatian Publik Internasional
Indonesia
Menlu Serukan Krisis Rohingya Harus Terus Jadi Perhatian Publik Internasional

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa krisis Rohingya perlu terus menjadi perhatian publik internasional.

Jabodetabek Masuk PPKM Level 1, Berikut Sejumlah Aturan Pelonggaran Aktivitas
Indonesia
Jabodetabek Masuk PPKM Level 1, Berikut Sejumlah Aturan Pelonggaran Aktivitas

Pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh daerah, di tengah melandainya kasus COVID-19.

Kapolri Sebut Pemeriksaan Ferdy Sambo Hampir Rampung
Indonesia
Kapolri Sebut Pemeriksaan Ferdy Sambo Hampir Rampung

Proses pemeriksaan terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J hampir rampung.

Baleg Mulai Bahas Aturan Buat Akomodir Omnibus Law
Indonesia
Baleg Mulai Bahas Aturan Buat Akomodir Omnibus Law

Pembahasan RUU PPP tidak akan sekadar menampung pendapat yang menjadi putusan MK terkait Ominbus Law atau dikenal Cipta Kerja (Ciptaker).

Aturan Masuk Mal Selama PPKM Jawa-Bali: Anak Usia 6-12 Tahun Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin
Indonesia
Aturan Masuk Mal Selama PPKM Jawa-Bali: Anak Usia 6-12 Tahun Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Selama kebijakan tersebut berlaku, anak usia 6-12 tahun wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama untuk masuk ke area pusat perbelanjaan/mal. Aturan ini berlaku untuk semua level PPKM.