Anies Harusnya Dorong Masyarakat di Rumah, PSI: Apa Urgensi Pembukaan CFD? Petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung area Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman, Serang, Banten, Minggu (21/6/2020). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/foc. (ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN)

Merahputih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Anies Baswedan untuk menghentikan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) karena pengunjung membludak dan tak menjalankan protokol kesehatan seperti jaga jarak.

Anggota DPRD Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana pun mempertanyakan sikap Anies yang mengizinkan kembali CFD di ibu kota, bukan mengarahkan warga DKI untuk tetap di rumah.

Baca Juga

Ditemukan Reaktif COVID 19, Pemerintah Sesalkan Warga Tidak Disiplin di CFD

“Apa urgensi pembukaan kembali CFD? Pemprov DKI harusnya mendorong masyarakat berolahraga di sekitaran rumah, dengan jaga jarak. Bukan justru berbondong-bondong membuat kerumunan massa dan memicu infeksi virus," kata Justin di Jakarta, Senin (22/6).

Meski masa transisi, kata Justin, Pemda DKI sebaiknya tidak gegabah membuat kebijakan karena angka kasus positif COVID-19 masih setiap harinya. Justin menilai kasus corona tidak akan melandai apabila kegiatan CFD terus berjalan.

"Kemarin pengunjung CFD sudah membludak, minggu depan akan semakin banyak orang datang berbondong-bondong dan kerumunan massa akan semakin tidak bisa dikendalikan," jelas dia.

Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman Jakarta, Minggu (21/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman Jakarta, Minggu (21/6/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Menurutnya, Pemprov DKI harus mendorong masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai tatanan baru di fase transisi, bukan justru mendorong masyarakat bebas berkerumun.

"Tidak usah menambah kegiatan yang tidak jelas tujuannya. Sebaiknya fokus dengan agenda yang sudah ada seperti pengawasan protokol kesehatan dengan pembatasan di pasar," tuturnya.

Baca Juga

Pengguna Sepeda Berkerumun di CFD Jakarta

Apabila terus dibiarkan, Jakarta berpotensi mengalami lonjakan pasien positif COVID-19 baru setelah munculnya berbagai klaster penyebaran covid baru, seperti pasar tradisional.

"Pemprov DKI tidak mengindahkan perjuangan tenaga kesehatan yang terus berperang melawan COVID-19. Segera batalkan kegiatan CFD Jakarta hingga keadaan sudah benar-benar normal,” tutup Justin. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Sebut Harga Tes Swab Rp900 Ribu Sudah Tepat
Indonesia
DPR Sebut Harga Tes Swab Rp900 Ribu Sudah Tepat

Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen menilai, batasan biaya tertinggi tes swab mandiri sebesar Rp900 ribu dirasa pas.

Varian Baru Cepat Menular, Anies Minta Orang Tua Jaga Anak-anak
Indonesia
Varian Baru Cepat Menular, Anies Minta Orang Tua Jaga Anak-anak

"Usahakan di rumah saja. Anak-anak biarkan bermain di rumah saja demi keselamatan semuanya," terangnya,

Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat
Indonesia
Jokowi Diminta Pilih Kapolri yang Bisa Berikan Rasa Aman kepada Masyarakat

Jokowi harus bijaksana dalam memilih pucuk pimpinan di Polri. Ini karena sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.

PSBB Mau Berakhir, PKS Minta Anies Tak Buka Tempat Hiburan Malam
Indonesia
PSBB Mau Berakhir, PKS Minta Anies Tak Buka Tempat Hiburan Malam

Saat ini kasus COVID-19 di ibu kota melonjak signifikan dengan positivity rate 10,5 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Gratis Hanya untuk Peserta BPJS Kesehatan Aktif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Gratis Hanya untuk Peserta BPJS Kesehatan Aktif

Akun Facebook Ainul Mustofa membagikan sebuah gambar yang berisi narasi menyebut Jokowi akan gratiskan vaksin hanya kepada peserta BPJS Kesehatan yang aktif.

Jaksa Pinangki Jalani Sidang Eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta
Indonesia
Jaksa Pinangki Jalani Sidang Eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta

Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

PSI Puji Anies Bekali 5.000 ASN Tes Corona Saat Jaga Pasar
Indonesia
PSI Puji Anies Bekali 5.000 ASN Tes Corona Saat Jaga Pasar

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengatakan tes swab harus terus digalakkan bukan hanya untuk petugas ASN tapi juga pedagang dan pekerja pasar

Pengendalian COVID-19 DKI Dapat Nilai E, PSI Minta Anies Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pengendalian COVID-19 DKI Dapat Nilai E, PSI Minta Anies Tarik Rem Darurat

"Jakarta perlu mempertimbangkan menarik rem darurat untuk meredam infeksi penularan COVID-19. Sehingga mereka yang baru kembali dari luar Jakarta tidak menularkan virus ke warga yang tidak turut mudik, dan tingkatkan kapasitas jumlah SDM dan anggaran puskesmas hingga kelurahan sebagai garda depan pengendalian corona," tambahnya

Tanpa Ada Teladan Kiai, Protokol Kesehatan di Pesantren Bakal Sia-Sia
Indonesia
Tanpa Ada Teladan Kiai, Protokol Kesehatan di Pesantren Bakal Sia-Sia

Ini sebagai ikhtiar agar selamat dari penularan virus

Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar
Indonesia
Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar

Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito mengakui adanya pemberian commitment fee untuk memuluskan perizinan ekspor benih lobster atau benur.