Anies Harus Kerja Keras Kejar Target Pendapatan Asli Daerah Ilustrasi uang. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Wabah virus corona menyebabkan perekonomian dalam negeri melemah dan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) merosot tajam. PAD DKI Jakarta di triwulan kedua tahun 2021 baru teraliasasi 23 persen.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anzani meminta kepada Pemprov untuk terus menggenjot realisasi PAD tahun ini. Dalam APBD 2021 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memproyeksikan target pendapatan di triwulan kedua tahun 2021 sebesar Rp43,37 triliun.

Baca Juga:

Kemendagri Dorong Pemda Percepat Penyerapan APBD 2021

Dengan realisasi yang baru mencapai 23 persen itu, perlu kebijakan strategis yang harus dilakukan Pemerintah DKI di masa pandemi COVID-19.

"Jadi menurut saya Pemprov harus bikin kebijakan yang tepat dan berdampingan," terang Zita di Jakarta.

Pemprov DKI harus menimbang lebih matang menarik rem darurat di saat kasus corona melonjak tajam. Kebijakan ini yang membuat pendapatan bajak DKI semakin parah.

"Jangan terlalu kencang remnya. Dikhawatirkan nanti akibatnya pajak kita drop, karena pencapaian PAD kita saja masih sangat rendah,” ujarnya.

Politikus PAN ini meminta, agar Pemda selektif dalam membuat peraturan terkait jam operasional tempat usaha agar penerimaan pajak bisa segera membaik disaat melonjaknya kasus corona.

Ilustrasi uang. (Foto: Antara)
Ilustrasi uang. (Foto: Antara)

"Menurut saya ekonomi juga harus sama-sama jalan, karena sudah banyak usaha yang collapse, UMKM yang tutup. Jadi tidak perlu semuanya ditutup, harus selektif hanya tempat yang memang basis penularan saja (yang ditutup),” katanya.

Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja kabupaten/kota yang dinilainya masih rendah, realisasi belanja provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen. Rinciannya, realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen.

Padahal, idealnya pada pertengahan tahun realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40 hingga 50 persen.

"Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, untuk eksekusi program, tapi programnya kalau bisa padat karya yang bisa dirasakan masyarakat,” ujar Mendagri Tito Karnavian. (Asp)

Baca Juga:

Kejar Pertumbuhan 7 Persen, Tito Ingatkan APBD Digunakan Buat Belanja Produktif

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Perguruan Tinggi Penerima Mahasiswa Jalur SBMPTN Terbanyak
Indonesia
Ini Perguruan Tinggi Penerima Mahasiswa Jalur SBMPTN Terbanyak

Sebanyak 184.942 siswa dinyatakan lolos SBMPTN 2021 dari total 732.801 peserta yang mengikuti UTBK.

Mahfud MD Yakin Djoko Tjandra Bakal Lebih Lama di Penjara
Indonesia
Mahfud MD Yakin Djoko Tjandra Bakal Lebih Lama di Penjara

Dia mengaku sudah bicara dengan Kapolri dan Jaksa Agung terkait pengusutan kasus Djoko Tjandra tersebut.

KPK Periksa Eks Komisaris Utama Asabri Terkait Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Periksa Eks Komisaris Utama Asabri Terkait Korupsi PT DI

Mantan Irjen Kementerian Pertahanan itu bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT DI, Budi Santoso.

7 Kandidat Vaksin COVID-19, Kenapa Indonesia Pilih Sinovac dari Tiongkok?
Indonesia
7 Kandidat Vaksin COVID-19, Kenapa Indonesia Pilih Sinovac dari Tiongkok?

Indonesia akan mencari vaksin yang terbaik dan tercepat.

Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK
Indonesia
Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK

Dindin sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda tahun yang menjerat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil
Indonesia
Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil

"Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," kata Usman

Pemprov DKI Minta Tamu Kawasan Kemang Tidak Parkir Mobil di Basement
Indonesia
Pemprov DKI Minta Tamu Kawasan Kemang Tidak Parkir Mobil di Basement

Banjir yang mengepung wilayah Jakarta beberapa hari terakhir ini menyebabkan sejumlah kendaraan ikut terendam.

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK
Indonesia
Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

Terkendala Impor Baja Tiongkok, Pembangunan Stadion Persija Bakal Tertunda
Indonesia
Terkendala Impor Baja Tiongkok, Pembangunan Stadion Persija Bakal Tertunda

Kebutuhan baja untuk proyek stadion Klub Persija ini cukup besar, mencapai 25 persen dari total biaya.

Rata-Rata Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Menurun
Indonesia
Rata-Rata Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Menurun

Tertinggi ketiga, di Jawa Tengah sebanyak 5.439 kasus mengalami penurunan