Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Foto: dprdjakarta.go.id)

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah Pemprov DKI yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp12,5 triliun untuk proyek TIM dan stadion JIS ketimbang membangkitkan perekonomian warga.

Anggota DPRD Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan, harusnya dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat itu dialokasikan dalam menggeliatkan ekonomi masyarakat Jakarta dengan memberikan dana tunai ke UMKM.

Baca Juga:

Kadishub DKI: Jalur Sepeda di Jalan Tol Khusus Road Bike

"Mantan Menkeu mengatakan bahwa sebaiknya UMKM digalakkan, dan dana tunai diberikan," ujar Gilber di Jakarta, Senin (26/10).

Gilbert mengingatkan Pemprov DKI memberikan uang tunai ke UMKM bukan seperti sekarang ini dengan sebuah sembako. Uang tunai itu diyakininya dapat membantu warga untuk modal usaha.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan saat groundbreaking rumah dp 0
Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan saat groundbreaking rumah DP 0 rupiah (MP/Asropih)

Mantan Wakil Rektor UKI itu menyayangkan Gubernur Anies yang mengalokasi dana PEN sebesar Rp200 miliar diberikan untuk proyek TIM yang bermasalah sejak awal, dan proyek mercu suar Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebesar Rp1.182 triliun.

Menurutnya, keputusan itu sangat melukai perasaan rakyat. Sebab ia menilai tidak sedikitpun ada rencana alokasi dana langsung bagi rakyat dari Pinjaman PEN.

"Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi," terangnya.

Baca Juga:

Anies Buat Jalur Sepeda di Jalan Tol, Gerindra: Mau Ngapain?

Disamping itu ia mengomentari keputusan Anies yang memperpanjang kembali PSBB transisi selama 14 hari. Sebab kbijakan PSBB transisi, kata Gilbert, jelas tidak gagal menekan penularan COVID-19.

"Dampak pandemi COVID-19 sangat luas, tetapi paling nyata di sektor kesehatan dan ekonomi. Jumlah penderita sangat besar melebihi daya tampung RS, disertai jumlah kematian yang tinggi dan membutuhkan lahan pemakaman baru karena daya tampung lahan yang ada sudah terbatas," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Minta Pengumandang Takbiran di Masjid Hanya Lima Orang
Indonesia
Anies Minta Pengumandang Takbiran di Masjid Hanya Lima Orang

Takbiran di masjid hanya lima orang itu juga diserukan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta KH Ma'mun Alayubi.

[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Tiongkok Sebut Ngopi Tiga Kali Sehari Cegah COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Tiongkok Sebut Ngopi Tiga Kali Sehari Cegah COVID-19

Methylxanthine sering ditemukan dalam minuman seperti kopi, teh, minuman energi, atau coklat, sama seperti Theophylline dan Theobromine.

RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan Selesai Dibahas, Menaker: Segera Dibawa ke DPR
Indonesia
RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan Selesai Dibahas, Menaker: Segera Dibawa ke DPR

Menaker menegaskan pembahasan dilakukan dalam suasana penuh keakraban meski mengaku terjadi dinamika dalam proses pembahasan yang memberikan warna tersebut.

Komunitas Basket Pramugari adakan Pertandingan Persahabatan Lawan TMI Basketball Academy
Olahraga
Komunitas Basket Pramugari adakan Pertandingan Persahabatan Lawan TMI Basketball Academy

Mayoritas punggawa AGC adalah pramugari dan karyawan di maskapai

BREAKING NEWS: Operasi Dini Hari, KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
BREAKING NEWS: Operasi Dini Hari, KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo

Informasi yang dihimpun MerahPutih.com, Edhy ditangkap dalam dugaan kasus korupsi proyek ekspor benih lobster atau benur.

Pagebluk COVID-19 Momentun Jadikan Rumah Sebagai Pusat Kegiatan Ibadah
Indonesia
Pagebluk COVID-19 Momentun Jadikan Rumah Sebagai Pusat Kegiatan Ibadah

Ramadhan 1441 H akan terjadi pergeseran kebiasaan beribadah

Rencana Pelibatan TNI dalam Tangani Terorisme Berpotensi Langgar Hak Warga
Indonesia
Rencana Pelibatan TNI dalam Tangani Terorisme Berpotensi Langgar Hak Warga

Pasalnya, pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

Gegara Jet Pribadi, Menteri Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK
Indonesia
Gegara Jet Pribadi, Menteri Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/11).

Terapkan 3T dan Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan
Indonesia
Terapkan 3T dan Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Dokter Reisa mengatakan 3T akan menjadi kunci untuk menurunkan angka kasus positif dan menurunkan angka fatalitas yang disebabkan virus COVID-19.

Saut Situmorang: KPK tidak Pernah Terbitkan Surat Ketetapan JC kepada Nazaruddin
Indonesia
Saut Situmorang: KPK tidak Pernah Terbitkan Surat Ketetapan JC kepada Nazaruddin

Nazaruddin telah keluar dari Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung pada Minggu (14/6) setelah memperoleh hak cuti menjelang bebas.