Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Foto: dprdjakarta.go.id)

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah Pemprov DKI yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp12,5 triliun untuk proyek TIM dan stadion JIS ketimbang membangkitkan perekonomian warga.

Anggota DPRD Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan, harusnya dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat itu dialokasikan dalam menggeliatkan ekonomi masyarakat Jakarta dengan memberikan dana tunai ke UMKM.

Baca Juga:

Kadishub DKI: Jalur Sepeda di Jalan Tol Khusus Road Bike

"Mantan Menkeu mengatakan bahwa sebaiknya UMKM digalakkan, dan dana tunai diberikan," ujar Gilber di Jakarta, Senin (26/10).

Gilbert mengingatkan Pemprov DKI memberikan uang tunai ke UMKM bukan seperti sekarang ini dengan sebuah sembako. Uang tunai itu diyakininya dapat membantu warga untuk modal usaha.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan saat groundbreaking rumah dp 0
Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan saat groundbreaking rumah DP 0 rupiah (MP/Asropih)

Mantan Wakil Rektor UKI itu menyayangkan Gubernur Anies yang mengalokasi dana PEN sebesar Rp200 miliar diberikan untuk proyek TIM yang bermasalah sejak awal, dan proyek mercu suar Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebesar Rp1.182 triliun.

Menurutnya, keputusan itu sangat melukai perasaan rakyat. Sebab ia menilai tidak sedikitpun ada rencana alokasi dana langsung bagi rakyat dari Pinjaman PEN.

"Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi," terangnya.

Baca Juga:

Anies Buat Jalur Sepeda di Jalan Tol, Gerindra: Mau Ngapain?

Disamping itu ia mengomentari keputusan Anies yang memperpanjang kembali PSBB transisi selama 14 hari. Sebab kbijakan PSBB transisi, kata Gilbert, jelas tidak gagal menekan penularan COVID-19.

"Dampak pandemi COVID-19 sangat luas, tetapi paling nyata di sektor kesehatan dan ekonomi. Jumlah penderita sangat besar melebihi daya tampung RS, disertai jumlah kematian yang tinggi dan membutuhkan lahan pemakaman baru karena daya tampung lahan yang ada sudah terbatas," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengemudi Ojol Terseret saat Pertahankan Motornya dari Mata Elang di Kebon Jeruk
Indonesia
Pengemudi Ojol Terseret saat Pertahankan Motornya dari Mata Elang di Kebon Jeruk

Aksi tersebut terekam sebuah video amatir yang diunggah akun instagram @cetul222. Korban sempat terseret karena mempertahankan motor yang dibawa kabur sang mata elang.

Kolaborasi dengan GoTix, Polda Metro Jaya Buka Sentra Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kolaborasi dengan GoTix, Polda Metro Jaya Buka Sentra Vaksinasi COVID-19

Polda Metro Jaya berkolaborasi dengan dengan layanan dari Gojek, GoTix, membuka Sentra Vaksinasi COVID-19 di JIEXPO Kemayoran pada Minggu (27/6)

Pandangan Hukum Terkait Hak Pasien Terhadap Isi Rekam Medis Kedokteran
Indonesia
Pandangan Hukum Terkait Hak Pasien Terhadap Isi Rekam Medis Kedokteran

"Kewajiban membuat rekam medis terhadap semua tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi kewajiban dan tanggungjawab dokter, dokter gigi dan rumah sakit yang menangani pasien tersebut," kata Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/8).

Pergerakan Orang di Kawasan Jabodetabek Bisa Tanpa SIKM
Indonesia
Pergerakan Orang di Kawasan Jabodetabek Bisa Tanpa SIKM

SIKM mengacu pada Surat Edaran Satgas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021

Koalisi Antikorupsi: Pernyataan Kepala BKN Bukti TWK Menargetkan Orang-orang Tertentu
Indonesia
Koalisi Antikorupsi: Pernyataan Kepala BKN Bukti TWK Menargetkan Orang-orang Tertentu

Koalisi Masyarakat Antikorupsi menilai pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, membuka kedok Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah ditarget sebelum tes tersebut dilakukan.

Ahok Marah Tunjangan Rumah Dewan Rp110 Juta, Ketua DPRD DKI: Saya Evaluasi
Indonesia
Ahok Marah Tunjangan Rumah Dewan Rp110 Juta, Ketua DPRD DKI: Saya Evaluasi

Prasetyo Edi Marsudi akan mengevaluasi besaran tunjangan rumah anggota yang mencapai Rp110 juta dan tunjangan kendaraan sebesar Rp35 juta.

100 Personel Gabungan Amankan KTT ASEAN 2021 di Jakarta
Indonesia
100 Personel Gabungan Amankan KTT ASEAN 2021 di Jakarta

"Untuk pengawalan saja kami mengerahkan kurang lebih 100 personel gabungan dengan Korlantas Polri," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan , Kamis (22/4).

Catridge Rokok Elektrik Kini Harus Bayar Cukai
Indonesia
Catridge Rokok Elektrik Kini Harus Bayar Cukai

Melalui PMK baru, definisi kemasan ditambahkan menjadi kemasan yang bersentuhan langsung dengan barang kena cukai dan hanya dapat dibuka pada satu sisi.

Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat

Pemerintah (Pemkot) Bandung mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pembatasan sosial PPKM Darurat.

Ahok Cabut Laporan Penghina Keluarganya, Polisi Langsung Bikin Berita Acara
Indonesia