Anies Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya menggratiskan atau membebaskan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi kendaraan bermotor berenergi listrik di Ibu Kota.

Hari ini, Anies meneken Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020, yang memuat kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Baca Juga:

10 Tahun Lagi Subaru Hanya Akan Menjual Mobil Listrik?

Terkait hal itu, kata Anies, maka bagi warga DKI yang memiliki atau berencana membeli kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat, dapat menikmati insentif pembebasan pajak BBN-KB.

"Jadi, terhitung mulai tahun 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan pajak bea balik nama," kata Anies di Balairung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Anies menegaskan, aturan ini berlaku untuk kendaraan pribadi maupun umum. Syaratnya, harus murni kendaraan listrik.

"Kebijakan ini tidak berlaku untuk jenis kendaraan hybrid ataupun kendaraan semi listrik. Jadi, hanya kendaraan bermotor yang 100 persen menggunakan listrik berbasis baterai," jelas Anies.

Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau 5 tahun ke depan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum listrik berbasis baterai.

Baca Juga:

Cadangan Listrik MotoGP Mandalika Belum Aman, PLN Tambah Pasokan Biar Andal

Pergub Nomor 3 Tahun 2020 ini membantu menopang pemerintah pusat untuk mewujudkan target sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Selain itu, Pergub ini sekaligus turut serta dalam mendukung, mengatur dan mengendalikan kualitas udara di kota Jakarta.

"Kebijakan ini follow up dari 7 Inisiatif untuk Udara Bersih Jakarta yang ada dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019. Ini salah satu ikhtiar untuk mendorong penggunaan kendaraan bebas emisi di Jakarta akan bisa berjalan baik," tuturnya.

Para pengguna kendaraan listrik bisa menggunakan fasilitas insentif pajak daerah ini di kantor-kantor unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau kantor SAMSAT yang tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Ada Karnaval Mobil Listrik, Koridor TransJakarta Blok M-Kota Dialihkan


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH