Anies Ganti Nama Jalan, Djarot Sebut Lebih Baik Ubah Daerah Kumuh Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. (ANTARA/Syaiful Hakim)

MerahPutih.com - Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengubah 22 nama jalan, gedung, dan zona khusus di ibu kota menuai kritik dari mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, ada yang lebih penting dari sekadar mengubah nama jalan. Yakni, mengubah daerah kumuh di sekitar jalan tersebut agar lebih manusiawi.

"Maka eloknya itu bukan hanya sekadar mengganti nama jalan, yang lebih substansi adalah sebetulnya mengubah kehidupan-kehidupan yang kumuh di sekitar jalan itu menjadi yang lebih manusiawi. Ya, manusianya yang diubah," kata Djarot di gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6).

Baca Juga:

BPN DKI Pastikan Biaya Perubahan Nama Jalan di Sertifikat Tanah Gratis

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, pengabadian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa para tokoh bagi masyarakat.

Djarot menilai, ketimbang mengubah nama jalan untuk mengabadikan jasa para tokoh Betawi, lebih baik Pemprov DKI mengembangkan seni-seni dan budaya Betawi. Termasuk lebih memerhatikan kehidupan para seniman Betawi.

"Hendaknya budaya Betawi ini harus dikembangkan bagaimana dengan lenong kita? Bagaimana dengan palang pintu kita? Bagaimana dengan seniman-seniman Betawi? Bagaimana kehidupannya? Itu yang harus ditekankan daripada sekadar mengganti nama jalan," beber dia.

Baca Juga:

Jalan-jalan ke Uni Eropa Tidak Bebas Biaya Mulai 2023

Menurut Djarot, mengganti nama jalan memang mudah dilakukan. Namun dia menekankan kepada Pemprov DKI dampak dari perubahan nama jalan tersebut.

"Itu punya dampak yang cukup serius, dan ini kalau menurut saya, itu bisa membebankan warga, ya. Sekarang ganti surat itu apa gratis itu? Termasuk ganti BPKB, NPWP, nama-nama perusahaan dan sebagainya," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Anies Pastikan Perubahan Dokumen Imbas Pergantian Nama Jalan Gratis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Red Notice Tersangka Korupsi Lahan Sawit Puluhan Ribu Hektare Masih Aktif
Indonesia
Red Notice Tersangka Korupsi Lahan Sawit Puluhan Ribu Hektare Masih Aktif

Tersangka korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare, Surya Darmadi (SD), kini dalam radar aparat penegak hukum.

Dinkes Solo Pasang Stiker pada Hotel dan Restoran yang Karyawannya Sudah Booster
Indonesia
Dinkes Solo Pasang Stiker pada Hotel dan Restoran yang Karyawannya Sudah Booster

Bagi yang lolos skrining akan ditempeli stiker khusus bertuliskan Hotel Ini Aman lengkap dengan waktu verifikasi yang dilakukan oleh DKK.

Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun
Indonesia
Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Viani Limardi merasa pemecatan dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah sebuah kejahatan.

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ancaman Pidana Kebebasan Berekspresi Dinilai Masih Terjadi
Indonesia
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ancaman Pidana Kebebasan Berekspresi Dinilai Masih Terjadi

Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dinilai belum memberikan perlindungan hukum dalam kebebasan berekspresi.

GP Ansor Rintis Kantor Virtual dengan Teknologi Metaverse
Indonesia
GP Ansor Rintis Kantor Virtual dengan Teknologi Metaverse

Gerakan Pemuda (GP) Ansor membuat terobosan berorganisasi lewat pemanfaatan kemajuan teknologi terkini. GP Ansor resmi membuka kantor kepengurusan secara virtual, yakni dengan memanfaatkan teknologi metaverse.

Gubes IPB Ingatkan Ketidakstabilan Sosial Politik Akibat Lonjakan Harga
Indonesia
Gubes IPB Ingatkan Ketidakstabilan Sosial Politik Akibat Lonjakan Harga

Pemerintah seharusnya dapat mengubah masalah melambungnya harga-harga komoditas pangan tersebut menjadi peluang meraih pendapatan yang signifikan.

Menkeu Sri Mulyani Sebut Presiden Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Sebut Presiden Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Sri Mulyani Indrawati menyatakan alokasi anggaran khusus dalam bentuk dana abadi salah satu komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peningkatan kualitas di bidang pendidikan.

Pengesahan Anggaran Jadi Langkah Awal Penyelenggaran Pemilu 2024
Indonesia
Pengesahan Anggaran Jadi Langkah Awal Penyelenggaran Pemilu 2024

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengungkapkan, pengesahan anggaran menjadi pangkal penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat
Indonesia
Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat

Benny menyampaikan, Peraturan MA Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil juga mengatur termohon dalam permohonan uji materiil merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Tragedi Bom Marriott Jadi Pengingat Adanya Ancaman Terorisme
Indonesia
Tragedi Bom Marriott Jadi Pengingat Adanya Ancaman Terorisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, tragedi Bom JW Marriott pada 2003 akan jadi pengingat tentang bahaya ancaman terorisme.