Anies 'Diserang' Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, NasDem: Terlihat Kelas Dia Lah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Merahputih.com - Politisi partai Nasdem, Bestari Barus menuding balik Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono yang menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sarat dengan muatan politis.

Bestari menduga, justru Gembong yang tengah mencari panggung politik dengan upaya menjatuhkan nama Anies.

Baca Juga:

Presiden Jokowi: Saatnya Masyarakat Belajar, Bekerja dan Beribadah di Rumah

"Jangan bilang gubernur lagi cari panggung poltik di era pandemi Corona padanal terlihat kelas dia lah yang sedang berkampanye untuk tujuan politik tertentu menjatuhkan mitranya yang sedang bekerja keras menyelamatkan nyawa masyarakat Jakarta," ujar Bestari saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/9).

Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono memang tengah menjadi sorotan. Hal itu setelah ia melontarkan tudingan soal kebijakan Gubernur Anies Baswedan dalam perpanjangan PSBB yang dinilainya sarat dengan muatan politis.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. (MP/Asropih)
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. (MP/Asropih)

Ia menilai, selama ini Gubernur Anies tidak pernah secara serius dalam menegakkan aturan PSBB.

Bestari menegaskan kebijakan perpanjangan PSBB tentu telah melalui proses pendalaman yang matang dan telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dengan begitu eks anggota DPRD DKI ini mengingatkan agar Gembong tidak menuduh dan membuat publik gaduh di tengah darurat corona.

Baca Juga:

Pemprov DKI Ubah Jam Operasional MRT, LRT, dan TransJakarta

Semestinya, Gembong memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang ada di ibu kota.

"Seorang politisi tak selayaknya berperilaku seperti itu di masa pandemi Corona," tandas dia. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lili Pintauli Masih Kantongi Rp 87 Juta Per Bulan Meski Gaji Dipotong 40 Persen
Indonesia
Lili Pintauli Masih Kantongi Rp 87 Juta Per Bulan Meski Gaji Dipotong 40 Persen

Dengan menghitung gaji pokok, dan berbagai tunjangan, secara total, take home pay yang diterima Wakil Ketua KPK sebesar Rp 89,45 juta per bulan. Sementara yang dipotong Dewas hanya dari gaji pokok atau sekitar Rp 1,8 juta. Dengan demikian, Lili masih menerima sekitar 87,65 juta per bulan.

Risma Targetkan 564 Ribu Difabel Divaksin COVID-19 Tahun Ini
Indonesia
Risma Targetkan 564 Ribu Difabel Divaksin COVID-19 Tahun Ini

Pemerintah memprioritaskan penyandang disabilitas mendapat vaksinasi COVID-19.

Jokowi Janji Longgarkan PPKM Darurat Pada 26 Juli
Indonesia
Jokowi Janji Longgarkan PPKM Darurat Pada 26 Juli

Dihari terakhir PPKM Darurat pertama, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 38.325 orang, sedangkan yang sembuh bertambah 29.791 orang hingga Selasa pukul 12.00 WIB.

Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan
Indonesia
Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan

Perda PSBB mendesak diterbitkan karena sisi penegakan hukumnya sangat kuat.

Wamenag Sebut PPKM Darurat Bentuk Ajaran Agama Menjaga Keselamatan Jiwa
Indonesia
Wamenag Sebut PPKM Darurat Bentuk Ajaran Agama Menjaga Keselamatan Jiwa

MUI yang melalui kajian fikih telah menerbitkan beberapa fatwa

BPKP Usul Harga Swab Mandiri Enggak Sampai Rp800 Ribu
Indonesia
BPKP Usul Harga Swab Mandiri Enggak Sampai Rp800 Ribu

Namun, biaya itu masih akan dievaluasi oleh tim dari Kementerian Kesehatan

Sistem Penggunaan Senjata di Lingkungan Polri Perlu Diperbaiki
Indonesia
Sistem Penggunaan Senjata di Lingkungan Polri Perlu Diperbaiki

Selalu ada evalusi, terutama terhadap personil yang sudah menunjukkan tanda- tanda aneh

Langgar Kode Etik, Lili Pintauli Siregar Hanya Dihukum Potong Gaji
Indonesia
Langgar Kode Etik, Lili Pintauli Siregar Hanya Dihukum Potong Gaji

Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

KPK Geledah Kantor Penyuap Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Geledah Kantor Penyuap Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

Saat ini proses penggeledehan di lokasi masih berlangsung

DPR Tantang Jokowi Seret Israel ke Pengadilan Internasional
Indonesia
DPR Tantang Jokowi Seret Israel ke Pengadilan Internasional

Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak cukup sebatas mengecam.