Anies 'Diserang' Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, NasDem: Terlihat Kelas Dia Lah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Merahputih.com - Politisi partai Nasdem, Bestari Barus menuding balik Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono yang menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sarat dengan muatan politis.

Bestari menduga, justru Gembong yang tengah mencari panggung politik dengan upaya menjatuhkan nama Anies.

Baca Juga:

Presiden Jokowi: Saatnya Masyarakat Belajar, Bekerja dan Beribadah di Rumah

"Jangan bilang gubernur lagi cari panggung poltik di era pandemi Corona padanal terlihat kelas dia lah yang sedang berkampanye untuk tujuan politik tertentu menjatuhkan mitranya yang sedang bekerja keras menyelamatkan nyawa masyarakat Jakarta," ujar Bestari saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/9).

Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono memang tengah menjadi sorotan. Hal itu setelah ia melontarkan tudingan soal kebijakan Gubernur Anies Baswedan dalam perpanjangan PSBB yang dinilainya sarat dengan muatan politis.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. (MP/Asropih)
Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. (MP/Asropih)

Ia menilai, selama ini Gubernur Anies tidak pernah secara serius dalam menegakkan aturan PSBB.

Bestari menegaskan kebijakan perpanjangan PSBB tentu telah melalui proses pendalaman yang matang dan telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Dengan begitu eks anggota DPRD DKI ini mengingatkan agar Gembong tidak menuduh dan membuat publik gaduh di tengah darurat corona.

Baca Juga:

Pemprov DKI Ubah Jam Operasional MRT, LRT, dan TransJakarta

Semestinya, Gembong memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang ada di ibu kota.

"Seorang politisi tak selayaknya berperilaku seperti itu di masa pandemi Corona," tandas dia. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Kemacetan Lalu Lintas
Indonesia
UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Kemacetan Lalu Lintas

“Memang akan mempercepat proses perizinan tapi berdampak pada bertambahnya kemacetan lalu lintas sekitar lokasi,” kata Munawar

Mengapa Vaksin COVID-19 Harus Uji Klinis? Ini Kata Badan POM
Indonesia
Mengapa Vaksin COVID-19 Harus Uji Klinis? Ini Kata Badan POM

Tim peneliti dan pihak yang terlibat uji klinis vaksin untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan uji klinis tersebut

 Tahun Ajaran Baru Sekolah Perlu Diundur Karena Terlalu Riskan
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Sekolah Perlu Diundur Karena Terlalu Riskan

"Pendidikan karakter juga sulit dilaksanakan ketika proses pembelajaran itu online karena kemampuan orang tua untuk membimbing itu berbeda-beda," katanya.

Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Natuna Utara
Indonesia
Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Natuna Utara

KN Tanjung Datu 301 mendekati kapal ikan tersebut namun kapal ikan melakukan manuver

 MUI Keluarkan Fatwa Terkait Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Pandemi Corona
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Terkait Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Pandemi Corona

“Juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya

Ini Yang Bikin Gempa di Jepara Terasa Sampai NTB
Indonesia
Ini Yang Bikin Gempa di Jepara Terasa Sampai NTB

Sampai saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan yang terjadi akibat gempa tersebut, yang menurut hasil pemodelan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Beredar Kabar Megawati Teken Rekomendasi untuk Gibran, Rudy: Saya Belum Dipanggil DPP
Indonesia
Beredar Kabar Megawati Teken Rekomendasi untuk Gibran, Rudy: Saya Belum Dipanggil DPP

Senter beredar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut telah meneken surat rekomendasi untuk Gibran Rakabuming Raka sebagai cawali di Pilwakot Solo.

Edhy Prabowo Menteri Pertama Rezim Jokowi yang Ditangkap KPK
Indonesia
Edhy Prabowo Menteri Pertama Rezim Jokowi yang Ditangkap KPK

Eks Mensos Idrus Marham dan Menpora Imam Nahrawi jadi tersangka, tetapi tidak ditangkap di tempat.

Kasus Jiwasraya Bukti Kemenkeu dan OJK Abai Lindungi Nasabah Asuransi
Indonesia
Kasus Jiwasraya Bukti Kemenkeu dan OJK Abai Lindungi Nasabah Asuransi

Budi mengatakan bahwa kasus ini tentu menjadi nestapa bagi para konsumen yang berinvestasi di Perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

LPSK: Korban Penyerangan Polsek Ciracas Berhak Mendapatkan Restitusi
Indonesia
LPSK: Korban Penyerangan Polsek Ciracas Berhak Mendapatkan Restitusi

Menurutnya, peristiwa yang terjadi Sabtu dini hari tersebut telah menimbulkan rasa takut masyarakat