Anies Disarankan Maju Pilgub DKI Lewat Jalur Independen Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di perayaan Hari Pers Nasional, Senin (9/2). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menyarankan, Anies Baswedan untuk menggunakan jalur independen jika nantinya mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Emrus lantaran Anies sudah mempunyai bekal sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Terlebih sampai hari ini ia belum memiliki partai sebagai kendaraan maju menduduki kembali kursi DKI 1.

Baca Juga

Survei: Kalahkan Risma, Elektabilitas Anies di Pilgub DKI 42,5 Persen

"Kalau memang dia yakin dan percaya diri dan merangkul rakyat dan percaya di berhasil saya sarankan dia jalur independen," kata Emrus saat dihubungi MerahPutih.com, Senin (15/2).

Dengan maju independen, menurut Emrus, menunjukan kalau Anies mempunyai kekuatan di Jakarta dalam merangkul rakyat untuk mendulang suara di Pilkada DKI nanti.

Tapi, jika dirinya maju melalui partai politik, kata dia, masyarakat akan mempertanyakan kerjanya selama 5 tahun memimpin Jakarta. Artinya, dia belum bisa yakini warga dengan program-program yang dibuat saat menjabat gubernur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung pelaksanaan penyaluran BST di SDN Palmeriam 01 dan SDN Kayu Manis 01, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (13/1) (Ist)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung pelaksanaan penyaluran BST di SDN Palmeriam 01 dan SDN Kayu Manis 01, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (13/1) (Ist)

Diketahui, dalam Pilkada DKI 2017 lalu KPU memperbolehkan calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Tapi, ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon tersebut.

Pada 2017 lalu untuk bisa lolos verifikasi administrasi, balon gubernur independen harus bisa menyerahkan data KTP dengan jumlah minimal 532.213 data KTP.

"Maka dia yakin dengan program-program yang terwujud dan dirasakan masyarakat. Saya sarankan Anies independen," tuturnya.

Untuk bisa mendongkrak elektabilitas dan mengambil suara rakyat, lanjut dia, Anies wajib merealisasikan janji kampanyenya pada Pilkada 2017 lalu. Jika janji kampanye dapat dijalankan dengan baik diyakini Anies bisa mocer lewat jalur independen.

"Untuk Anies dari sekarang 2021 ke 2022 di waktu sejauh mana dia menyelesaikan janji politiknya," jelasnya.

Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei persaingan ketat perebutan kursi jabatan calon gubernur DKI. Posisi Anies Baswedan berada paling puncak diantara 15 nama yang disodorkan.

Anies memperoleh elektabilitas sebanyak 42,5 persen sebagai cagub DKI. Posisi kedua disusul politisi PDI Perjuangan yang juga sebagai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dengan memiliki elektabilitas di bawah Anies Baswedan, yakni 23,5 persen.

Meski elektabilitas Risma di bawah Anies, Survei Median menyebut tren elektabilitas Mensos tersebut mengalami kenaikan dari 4,2 persen pada survei yang dilakukan pada Juli 2020, kini menjadi 23,5 persen.

Ketika ditanya, apakah elektabilitas Risma akan meroket melebihi dan menjegal Anies saat Pilkada DKI nanti. Ia menyebutkan jika elektabilitas keduanya akan bergerak terus, mengingat keduanya masih memimpin dan dapat memanfaatkan jabatan itu.

"Dinamis survei itu, kan potret saat itu, pemilu itu tahun 2024 artinya ada kesenjangan itu untuk 2024," tutup Emrus. (Asp)

Baca Juga

PKB Nilai Glorifikasi Prestasi Anies Kurang Elok

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Reaksi Santai Munarman eks FPI Dituntut 8 Tahun Bui
Indonesia
Reaksi Santai Munarman eks FPI Dituntut 8 Tahun Bui

Munarwan awalnya berpikir jaksa akan mengajukan tuntutan hukuman mati.

Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD
Indonesia
Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD

Kebijakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ribuan ASN Solo sebesar 10 persen sampai 15 persen mendapat protes dari sejumlah organisasi perangkat daerah.

Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR
Indonesia
Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR

DPR akan menggelar Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022, dengan dua agenda pada Selasa siang (18/1).

Aturan PPKM Darurat di Kabupaten Cirebon
Indonesia
Aturan PPKM Darurat di Kabupaten Cirebon

Mulai Sabtu (3/7), Kabupaten Cirebon menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Dampak Bencana Alam Sampai Agustus 2021 Bikin 5,8 Juta Jiwa Menderita
Indonesia
Dampak Bencana Alam Sampai Agustus 2021 Bikin 5,8 Juta Jiwa Menderita

Peristiwa banjir sebanyak 733 kejadian, cuaca ekstrem 475, tanah longsor 342, karhutla 205, gempa bumi 23, gelombang pasang dan abrasi 22 dan kekeringan sebanyak lima kejadian.

Pengamat Sebut Sosok yang Diinginkan Jokowi Adalah Ganjar Pranowo
Indonesia
Pengamat Sebut Sosok yang Diinginkan Jokowi Adalah Ganjar Pranowo

Sinyal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 menguat.

Sembilan Jenis Kendaraan Bebas Aturan Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Indonesia
Sembilan Jenis Kendaraan Bebas Aturan Ganjil Genap saat Mudik Lebaran

Rencana kebijakan ganjil genap mudik 2022 ternyata tak berlaku untuk semua kendaraan.

KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak
Indonesia
KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak

KPK mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah pihak kepada tersangka pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar), Hendra Nur Rahmatullah Karwita.

PON Jadi Kesempatan Tingkatkan Usaha UMKM di Papua
Indonesia
PON Jadi Kesempatan Tingkatkan Usaha UMKM di Papua

Sesuai dengan visi gubernur, kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan Papua dapat dilaksanakan berdasarkan asas keadilan.

Pembatasan Mobilitas Jalan Meluas ke Hampir Seluruh Provinsi
Indonesia
Pembatasan Mobilitas Jalan Meluas ke Hampir Seluruh Provinsi

Hal ini untuk melakukan langkah-langkah meminimalkan kegiatan masyarakat