Anies Disarankan Cabut Kebijakan PSBB Jakarta Demi Ekonomi Warga Petugas mendata warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat digelar razia penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di wilayah perbatasan DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/

MerahPutih.com - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali diberlakukan di DKI Jakarta dinilai membuat perekonomian rakyat jadi korban.

Pengamat ekonomi Rustam Ibrahim menyarankan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar mencabut aturan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta guna mengantisipasi keterpurukan ekonomi masyarakat.

Baca Juga

Klaster Baru Penyebaran Corona Muncul di Jakarta, Mulai dari Komunitas hingga Hotel

"Seketat apa pun PSBB tidak akan mampu lagi mengendalikan penyebaran COVID-19, terutama di Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa karena sulitnya 'social distancing' di daerah padat penduduk. Alih-alih pandemi COVID-19 hilang, ekonomi rakyat kecil jadi korban," ucapnya di Jakarta, Kamis (24/9)

Rustam menyatakan penerapan PSBB yang diperketat di Jakarta tetap tidak mampu mengendalikan jumlah pasien yang terpapar maupun menangani kasus COVID-19.

Akun Instagram "@dennysiregar" mengunduh foto seseorang memegang kardus warna cokelat bertuliskan "TOLONGLAH PAK, SAYA KENA PHK ISTRI MALAH KABUR, ANAK2 KELAPARAN DI RUMAH MELAWAN CORONA" dan tercantum lokasi Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada 18 September 2020. (ANTARA/HO/akun Instagram @dennysiregar)
Akun Instagram "@dennysiregar" mengunduh foto seseorang memegang kardus warna cokelat bertuliskan "TOLONGLAH PAK, SAYA KENA PHK ISTRI MALAH KABUR, ANAK2 KELAPARAN DI RUMAH MELAWAN CORONA" dan tercantum lokasi Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada 18 September 2020. (ANTARA/HO/akun Instagram @dennysiregar)

Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial itu mengungkapkan PSBB hanya bersifat sementara mengendalikan penyebaran COVID-19.

"Begitu PSBB dilonggarkan kembali maka penyebaran virus meningkat lagi," tutur Rustam dilansir Antara.

Rustam mencontohkan di DKI Jakarta, setelah diberlakukannya PSBB dan dilanjutkan PSBB transisi beberapa kali, justru jumlah penderita COVID-19 tetap meningkat.

Jika PSBB ketat tetap diberlakukan, Rustam mengkhawatirkan kebijakan itu akan berpengaruh terhadap keterpurukan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Baca Juga

PSBB Jakarta Tekan Ekonomi di Semester II

"Bagi rakyat kecil, penyakit akibat kemiskinan atau kelaparan bisa lebih parah dan menyebabkan tingkat kematian jauh lebih tinggi," pungkasnya.

Rustam meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah sinergis dan fokus terhadap pengawasan protokol kesehatan secara tegas, serta konsisten. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siapa yang Paling Bertanggungjawab atas Tenggelamnya KRI Nanggala-402?
Indonesia
Siapa yang Paling Bertanggungjawab atas Tenggelamnya KRI Nanggala-402?

Kapal selam KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam di perairan Bali pada Sabtu (24/4). Kapal buatan Jerman itu terbelah menjadi tiga bagian di kedalaman 838 meter.

Pengusaha Tommy Minta Brigjen Prasetijo Keluar Ruangan Irjen Napoleon: Ini Urusan Bintang 3
Indonesia
Pengusaha Tommy Minta Brigjen Prasetijo Keluar Ruangan Irjen Napoleon: Ini Urusan Bintang 3

Brigjen Prasetijo Utomo pernah memberikan akses kepada pengusaha Tommy Sumardi untuk bertemu Irjen Napoleon Bonaparte yang saat itu menjabat Kadiv Hubinter Polri.

Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media
Indonesia
Sesuai Konsep Presisi, Kapolri Harus Cegah Arogansi Aparat Bukan Larang Media

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mencabut telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian

Akui Jadi Saksi Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq, Wagub DKI: Gak Bisa Hadir
Indonesia
Akui Jadi Saksi Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq, Wagub DKI: Gak Bisa Hadir

Ahmad Riza Patria membenarkan dirinya menjadi saksi dalam sidang perkara kerumunan Petamburan pada 14 November 2020 lalu.

Wahyu Setiawan Akui Ada Dana Tak Terbatas agar Harun Masiku Jadi Anggota DPR
Indonesia
Wahyu Setiawan Akui Ada Dana Tak Terbatas agar Harun Masiku Jadi Anggota DPR

Ada dana operasional tak terbatas agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024.

New Normal, Debitur Mulai Percaya Diri Bayar Utang
Indonesia
New Normal, Debitur Mulai Percaya Diri Bayar Utang

Restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan telah mencapai Rp695,34 triliun yaitu terdiri dari Rp307,8 triliun sektor UMKM dan Rp387,52 triliun sektor nonUMKM.

Mahfud Md: Kepala Daerah Dibiayai Cukong Lebih Berbahaya Ketimbang Korupsi Bahkan COVID-19
Indonesia
Mahfud Md: Kepala Daerah Dibiayai Cukong Lebih Berbahaya Ketimbang Korupsi Bahkan COVID-19

Hal itu menurut dia juga terkonfirmasi oleh hakim peradilan pilkada

Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Perayaan Tahun Baru di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Perayaan Tahun Baru di Jakarta

"Yang pasti di tahun baru ini tidak ada perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'
Indonesia
Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'

Hal ini dikhususkan bagi calon penumpang yang tempat tinggalnya tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid test

Kenapa Anies Tak Undang Influencer Saat Peluncuran Vaksinasi di Jakarta?
Indonesia
Kenapa Anies Tak Undang Influencer Saat Peluncuran Vaksinasi di Jakarta?

Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria tak ikut divaksin