Anies Diperiksa KPK, Nasdem: KPK Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Orderan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau vaksinasi di SMP Bakti Mulya 400 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021). ANTARA/Instagram/@kominfotikjs

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini bertindak profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi lahan Munjul, Pondok Ranggon Jakarta Timur, sebagai program Rumah DP 0 Rupiah.

Hari ini pula, Selasa (21/9), lembaga antirasuah tersebut memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Tentunya KPK tidak boleh bekerja berdasarkan orderan atau pesanan dari pihak mana pun," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (21/9).

Baca Juga:

PSI Minta Anies Izinkan Wisata Kepulauan Seribu Uji Coba Pembukaan

Disampaikan Wibi, kedatangan Anies untuk memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu sebagai saksi dalam kasus yang sedang ditangani KPK adalah bukti Anies taat pada hukum.

"Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tetapi yang pasti, kehadiran Pak Anies ke KPK adalah bukti dirinya taat hukum, dan menghormati penegak hukum," kata politisi muda ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai meresmikan nama baru gelanggang olah raga di Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara sebagai GOR Sekda Saefulloh, Kamis (16/9/2021). ANTARA/Abdu Faisal/pri. (ANTARA/ Abdu Faisal)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai meresmikan nama baru gelanggang olah raga di Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara sebagai GOR Sekda Saefulloh, Kamis (16/9/2021). ANTARA/Abdu Faisal/pri. (ANTARA/ Abdu Faisal)

Wibi meminta agar perkara korupsi program andalan Anies ini dapat diungkap tuntas oleh KPK, dan memastikan seluruh yang terlibat mendapatkan hukuman.

"Tentu KPK memiliki tugas untuk membongkar siapa saja yang bermain atau terlibat. Apalagi, di KPK ini kan tidak ada istilah SP3. Jadi saya harap ini dapat diusut tuntas," jelasnya.

Baca Juga:

Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/9) sekitar pukul 10.00 WIB.

Anies datang dalam kapasitasnya sebagai saksi, orang nomor satu di ibu kota itu akan dimintai keterangan untuk eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles, yang kini berstatus tersangka kasus suap pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. (Asp)

Baca Juga:

KPK Minta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Kooperatif

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang Diresmikan, Lengkapi Tol Metropolitan Jabodetabek
Indonesia
Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang Diresmikan, Lengkapi Tol Metropolitan Jabodetabek

Dengan selesainya jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading ini dapat mempercepat proses distribusi logistis dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong
Indonesia
Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong

Disdag Surabaya akan mengevaluasi perkembangan unit usaha tersebut agar terdeteksi kekurangan yang harus diperbaiki.

Provokator Pemudik di Pos Penyekatan Karawang Diciduk Polisi
Indonesia
Provokator Pemudik di Pos Penyekatan Karawang Diciduk Polisi

Polres Karawang menangkap dua orang provokator yang melawan petugas saat kemacetan di Pos Penyekatan Tanjungpura.

Polisi Bongkar Penyelundupan Narkoba ke Rutan Polres Jaksel dalam Tempe Orek
Indonesia
Polisi Bongkar Penyelundupan Narkoba ke Rutan Polres Jaksel dalam Tempe Orek

Di plastik dengan lauk tempe orek itu terdapat beberapa bungkus sabu 1,54 gram. Mengetahui hal itu, petugas langsung berkoordinasi dengan satuan narkoba dan langsung melacak kedua pengirim tersebut

Warga Depok Ini Tetap Nyoblos meski Menolak Pilkada Digelar saat Pandemi
Indonesia
Warga Depok Ini Tetap Nyoblos meski Menolak Pilkada Digelar saat Pandemi

Dia tetap memakai hak suaranya untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Jawa Barat.

Tiga Bank Syariah Digabung, Ini Permintaan Anggota DPR
Indonesia
Tiga Bank Syariah Digabung, Ini Permintaan Anggota DPR

Merger tiga bank syariah yang dinamakan Bank Syariah Indonesia (BSI) itu dinilai akan menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia bahkan global.

Menteri Agama Ingatkan Momen Ramadan Tak Jadi Ajang Pelanggaran Prokes
Indonesia
Menteri Agama Ingatkan Momen Ramadan Tak Jadi Ajang Pelanggaran Prokes

Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1442H jatuh pada 13 April 2021.

Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding
Indonesia
Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding

Merapi menyimpan berbagai mitos mistis yang bikin merinding.

Gibran Pamer Mobil Listrik Klasik Wisata, Menperin: Mobilnya 'Smooth'
Indonesia
Gibran Pamer Mobil Listrik Klasik Wisata, Menperin: Mobilnya 'Smooth'

Ia menegaskan untuk wisata lain di Bali, Solo, dan Yogyakarta bisa gunakan kendaraan ramah lingkungan

Ahok Diprediksi Masuk Kabinet, Bahlil Dinilai Tak Cocok Jadi Menteri Investasi
Indonesia
Ahok Diprediksi Masuk Kabinet, Bahlil Dinilai Tak Cocok Jadi Menteri Investasi

Apapun keputusan Presiden Jokowi berdasarkan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri selama pandemi COVID-19.