Anies Dinilai Mundur dalam Transparansi Anggaran DKI Anies Baswedan saat bertemu sejumlah mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Kamis (8/10). (Foto: MP/Asropih)

Merahputih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai transparansi anggaran Pemprov DKI mengalami kemunduran di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

"Saya melihat bahwa ada kemunduran dalam hal transparansi anggaran. Itu yang memang menjadi perhatian utama dari kami," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana dalam acara webinar Populi Center dengan tema "Tiga Tahun Pemerintahan Anies Baswedan dan Bedah Buku Sudah Senja di Jakarta, Kamis (15/10).

Baca Juga:

Demo UU Cipta Kerja Picu Lonjakan Kasus COVID-19

Apa yang dilakukan Gubernur Anies saat ini berbeda dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Pengelolaan anggaran gubernur sebelumnya ditransparansikan ke tingkat tahap perancangan baik itu dalam RKPD, lalu KUA-PPAS, sampai APBD disahkan.

Sampai sekarang pun pembahasan APBD perubahan (APBDP) 2020 belum dilaksanakan. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya anggaran itu dibahas dari bulan Agustus dan rampung September.

"Sekarang APBD perubahan pun belum dibahas sedangkan kita sudah punya waktu sangat mepet, sekarang Oktober, Desember sudah harus disahkan tapi sampai sekarang belum ada progres," jelas William.

  Anies Baswedan saat bertemu sejumlah mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Kamis (8/10). (Foto: MP/Asropih)
Anies Baswedan saat bertemu sejumlah mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Kamis (8/10). (Foto: MP/Asropih)

Transparansi anggaran merupakan tulang punggung dari semua kebijakan. Apabila anggaran tidak jelas, maka apapun kebijakannya tidak akan efisien.

"Semuanya akan tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melaksanakan pembangunan," papar dia.

Baca Juga:

Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga menilai tidak dipublikasikannya anggaran akan membuat anggota Parlemen Kebon Sirih kesulitan. Sebab, anggaran terdiri dari ribuan komponen dan banyak yang harus diperhatikan sehingga akan memudahkan apabila dibuat dalam bentuk e-budgeting.

"Kalau data yang diberikan kepada kami adalah hardcopy atau PDF, dua hari sebelum pengesahan bahkan 15 menit sebelum dimulai rapat baru diberikan, yang pasti proses pengawasan anggaran itu tidak berjalan dengan baik. dan sampai sekarang pun sepertinya Pemprov DKI Jakarta juga tifak akan meng-upload anggaran KUA-PPAS dan RKPD di smart budgeting," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Kehilangan 6 Hak Suara Saat Pemilihan Wagub DKI, Kok Bisa?
Indonesia
PSI Kehilangan 6 Hak Suara Saat Pemilihan Wagub DKI, Kok Bisa?

Justin menerangkan, dirinya tidak bisa masuk karena diklaim telat melebihi pukul 10.00 WIB.

 Kemenag: Ramadan di Rumah Tak Mengurangi Kualitas Ibadah
Indonesia
Kemenag: Ramadan di Rumah Tak Mengurangi Kualitas Ibadah

Jangan sampai kita menjemput bahaya, kita berkerumun di suatu tempat, termasuk di tempat-tempat ibadah. Itu sangat berpotensi untuk kita membahayakan diri kita dan juga orang lain

RSPI Sulianti Saroso Terima Pasien Diduga Corona, Kondisinya Kurang Baik
Indonesia
RSPI Sulianti Saroso Terima Pasien Diduga Corona, Kondisinya Kurang Baik

Pasien dalam pengawasan rujukan dari rumah sakit swasta itu harus menggunakan ventilator

Otak Pelaku Pembunuhan Bos Perkapalan Dipolisikan Diduga Penggelapan Pajak
Indonesia
Otak Pelaku Pembunuhan Bos Perkapalan Dipolisikan Diduga Penggelapan Pajak

Salah satu kerabat korban, Hari Susanto melaporkan NL ke Polrestro Jakarta Utara pada Rabu (26/8).

UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi
Indonesia
UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

Hal ini terjadi jika aturan tersebut memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut.

Tim SAR Pelabuhan Merak Lanjutkan Cari Penumpang Kapal Terjun Sabtu Pagi
Indonesia
Tim SAR Pelabuhan Merak Lanjutkan Cari Penumpang Kapal Terjun Sabtu Pagi

Seorang pria penumpang kapal Ferry KMP Nusa Jaya melompat terjun ke laut saat kapal melaju dari Pelabuhan Merak.

 MPR Soroti Perbedaan Data Korban COVID-19 antara BNPB dan Kemenkes
Indonesia
MPR Soroti Perbedaan Data Korban COVID-19 antara BNPB dan Kemenkes

Menurut Bamsoet, Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk dapat menginformasikan data jumlah positif Covid-19 yang lengkap, terbuka, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

PKS Minta Perusahaan Telekomunikasi Beri Keringanan Internet Siswa
Indonesia
PKS Minta Perusahaan Telekomunikasi Beri Keringanan Internet Siswa

Pemakaian internet tinggi di tengah andemi sudah pasti mendatangkan keuntungan bagi perusahaan telekomunikasi.

Dana PEN Dorong Perputaran Uang Rp300 Triliun di Masyarakat
Indonesia
Dana PEN Dorong Perputaran Uang Rp300 Triliun di Masyarakat

Sejak April 2020, total realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan PEN hingga pekan kedua Oktober 2020, sudah hampir menyentuh angka 50 persen atau Rp344,43 triliun dari Rp695,2 triliun yang dialokasikan.

KRL Diminta Setop Beroperasi Selama PSBB, Ini Jawaban PT KCI
Indonesia
KRL Diminta Setop Beroperasi Selama PSBB, Ini Jawaban PT KCI

Manager External Relations PT KCI Adli Hakim mengatakan, aturan tersebut masih dibahas oleh para pemangku kepentingan terkait, terutama pemerintah.