Anies Dinilai Buruk dalam Tangani Laju Penambahan Pasien COVID-19 Sebuah ondel-ondel dipasangi masker di kawasan Kramat Pulo, Jakarta, Kamis (13/8/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

MerahPutih.com - Peningkatan angka penderita COVID- 19 di Jakarta sepanjang bulan Agustus 2020 seharusnya menjadi peringatan keras bagi buruknya kinerja Gubernur Anies Baswedan.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai, apabila terus terjadi peningkatan kasus COVID- 19 di Jakarta, maka ada yang salah dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca Juga:

Jakarta Zona Merah, Anies Diminta Kembali Berlakukan PSBB

“Selama ini memang kinerja Pemprov Jakarta adalah yang terburuk di Indonesia dalam menangani kasus COVID-19. Aparat Pemprov Jakarta hanya bisa bertahan 1 minggu saja pada pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan di lapangan,” kata Tigor kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (2/9).

Ia melihat, pelanggaran terhadap protokol kesehatan terus berjalan tanpa ada pengawasan dan penegakan atas pelanggaran.

“Lihat saja perkantoran dibiarkan beroperasi melanggar aturan PSBB dan protokol kesehatan," jelas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

Padahal, pengendalian COVID-19 dapat juga dilakukan melalui penegakan aturan bagi perkantoran yang masih melanggar ketentuan membatasi kapasitas pekerja di kantor maksimal 50 persen.

"Termasuk tidak menyedikan fasilitas bagi pemenuhan protokol kesehatan,” tegasnya.

Anies, lanjut Tigor, juga tidak boleh membuka atau memberi izin operasional bagi bioskop di Jakarta termasuk berwacana soal jalur sepeda di jalan tol.

"Karena itu tidak penting sama sekali,” tegasnya.

Oleh karena itu, Tigor meminta Anies harus konsentrasi penuh dan memprioritaskan penanganan COVID-19 untuk DKI Jakarta.

“Gubernur Anies juga harus mencabut kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di Jakarta serta mengawasi dan menegakan secara tegas pelaksanaan PSBB dan protokol kesehatan,” tandasnya.

Baca Juga:

Pengelola: Hanya Anies dan Tuhan yang Tahu Kapan Bioskop Dibuka

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta Pemerintah Provinsi (pemprov) Jakarta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Graha BNPB Jakarta Timur, Senin (31/8), mengatakan bahwa salah satu yang harus dikaji ulang ialah terkait aturan ganjil genap kendaraan bermotor.

Menurut Wiku, dari hasil laporan yang diterima Satgas dalam rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, aturan ganjil genap kendaraan bermotor ternyata berdampak pada peningkatan transportasi dan mobilitas penduduk.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemprov Jakarta diminta memastikan apakah ganjil genap berkontribusi pada meningkatnya kasus COVID-19 di DKI beberapa waktu terakhir. (Knu)

Baca Juga:

LBH GP Ansor Nilai Anies Bikin Masalah Baru Berlakukan Ganjil Genap untuk Motor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bank BUMN Paling Kaku Turunkan Bunga Kredit
Indonesia
Bank BUMN Paling Kaku Turunkan Bunga Kredit

"Bank-bank mencoba mendapat keuntungan yang lebih di saat seperti ini,” kata Asisten Gubernur BI Juda Agung

Kader Pecatan Gelar KLB, DPC Demokrat Solo Tetap Setia kepada SBY dan AHY
Indonesia
Kader Pecatan Gelar KLB, DPC Demokrat Solo Tetap Setia kepada SBY dan AHY

Ketua DPC Demokrat Solo, Supriyanto mengatakan, KLB yang digelar kader yang telah resmi dipecat partai menyalahi peraturan organisasi AD/ART.

Ganjar Pranowo Akui Anak Buahnya Ronda Keliling Kontrol PKM
Indonesia
Ganjar Pranowo Akui Anak Buahnya Ronda Keliling Kontrol PKM

Membangun kesadaran bersama. Kunci ada di sana

DPR Minta Kelompok Buruh Awasi Pembahasan RUU Omnibus Law
Indonesia
DPR Minta Kelompok Buruh Awasi Pembahasan RUU Omnibus Law

Dasco menjelaskan, DPR bersama serikat buruh sudah membentuk tim perumus untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Jawaban KSP Soal 'PKWT Semur Hidup' di UU Ciptaker
Indonesia
Jawaban KSP Soal 'PKWT Semur Hidup' di UU Ciptaker

Penjelasan ini dapat dilihat pada Pasal 58 ayat 2

Bakal Gelar Pilkada Serentak pada Desember, Pemerintah Dianggap Terlalu Gegabah
Indonesia
Bakal Gelar Pilkada Serentak pada Desember, Pemerintah Dianggap Terlalu Gegabah

Ray mengakui semakin cepat Pilkada serentak 2020 dilaksanakan, akan lebih baik daripada menunda terlalu lama.

Presiden Terpilih AS tidak Miliki Pengaruh Besar Terhadap Indonesia
Indonesia
Presiden Terpilih AS tidak Miliki Pengaruh Besar Terhadap Indonesia

"Siapa pun yang terpilih di antara keduanya, hubungan diplomatik antara Indonesia-AS masih akan seperti biasa. Masih akan mengalami hubungan yang tak seimbang (antara Indonesia dengan AS)," kata Ujang

Mengira Tewas Kecelakaan, Suami Korban Dibakar di Mobil Minta Pelaku Dihukum Mati
Indonesia
Mengira Tewas Kecelakaan, Suami Korban Dibakar di Mobil Minta Pelaku Dihukum Mati

Suami Yulia (42), Achmad Yani mengapresiasi Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo yang telah menangkap Eko Praseto (30) sebagai pelaku pembunuhan berencana istrinya.

PKS Minta Dana Haji Enggak Diselewengkan
Indonesia
PKS Minta Dana Haji Enggak Diselewengkan

Jazuli berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading

Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1441 H Digelar Hari Ini
Indonesia
Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1441 H Digelar Hari Ini

Menteri Agama Fachrul Razi dijadwalkan akan memimpin langsung sidang isbat.