Anies Diminta Transparan Soal Lahan Makam COVID-19, CBA: Indikasi ke Arah Dugaan Mark Up Pemakaman COVID-19. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Pemprov DKI diminta transparan terkait pengadaan kuburan khusus jenazah COVID-19 di Jakarta. Sebab untuk penyediaan lahan makam ini, Pemprov DKI menggelontorkan dana hingga Rp185 miliar.

informasi pengadaan lahan dengan dana yang berasal dari APBD harus dibuka seluas-luasnya ke publik. Jangan sampai pengadaan lahan itu juga tidak transparan dan sengaja ditutup-tutupi.

"Ini sudah indikasi ke arah dugaan mark up anggaran dalam pembelian lahan," ujar Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi saat dikonfirmasi awak media, Minggu (24/1).

Baca Juga

Bupati Sleman Positif COVID-19 Setelah Divaksin, Kemenkes Duga Virus Tengah Inkubasi

Uchok pun mengaku aneh dengan kebijakan Pemerintah DKI era Gubernur Anies yang menutupi pengadaan lahan pemakaman COVID-19. Sampai sekarang belum buka suara perihal masalah pengadaan lahan ini.

Anies baru mengungkapkan pembelian lima lahan pemakaman baru khusus COVID. Tapi soal besar dan sumber anggaran tidak di jelaskan.

"Gubernur DKI diam saja menganggap biasa-biasa saja untuk jaga citra sendiri," ucap Ucok.

Pemakaman protokol COVID-19 di Jakarta. (Foto: Antara)
Pemakaman protokol COVID-19 di Jakarta. (Foto: Antara)

Isu tidak transparan pembelian lahan makam COVID-19 pertama kali diungkap oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Gubernur Anies Baswedan mengalokasikan anggaran Rp219 miliar di APBD-P tahun 2020 untuk pengadaan tanah makam. Pemprov DKI beralasan, pengadaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam jenazah corona.

Di tengah krisis lahan makam COVID-19, PSI meminta agar Gubernur Anies segera membuka lahan yang telah dibeli. Pemprov DKI dikabarkan sudah membeli Rp185 miliar untuk pengadaan tanah makam.

"Kalau tanah untuk makam tersebut sudah dibayar, maka seharusnya segera digunakan untuk masyarakat. Tapi, realitanya hingga saat ini malah terjadi krisis pemakaman Covid-19,” ucap Wakil Ketua PSI DPRD DKI, Justin Untayana.

Baca Juga

Zinedine Zidane Positif COVID-19

Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun menyayangkan Pemprov DKI tidak transparan mengenai lokasi lahan makam yang telah dibeli tersebut.

"Hingga saat ini pun kita tidak tahu di mana lahan tersebut. Ini kan dibeli pakai uang rakyat, tapi mengapa lokasi lahan seolah-olah dirahasiakan?” tanya Justin.

DKI Jakarta sedang mengalami krisis lahan makam COVID-19 akibat penuhnya TPU Tegal Alur, Jakarta Barat dan TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa TPU Rorotan, Jakarta Utara saat ini belum bisa digunakan untuk memakamkan jenazah COVID-19. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menko PMK Imbau Masyarakat Manfaatkan Libur Akhir Tahun dengan Bijaksana
Indonesia
Menko PMK Imbau Masyarakat Manfaatkan Libur Akhir Tahun dengan Bijaksana

Masyarakat mesti memanfaatkan libur Natal dan akhir tahun dengan bijaksana.

Gubernur Lemhannas Soroti Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat
Indonesia
Gubernur Lemhannas Soroti Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

Menurutnya, Benny Wenda tidak punya wewenang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Apalagi, di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia.

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, WALHI: Ini Doa dan Harapan Kita Semua
Indonesia
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, WALHI: Ini Doa dan Harapan Kita Semua

"Kami lihat penangkapan ini merupakan jawaban atas seluruh doa-doa dan harapan kita semua," ujar Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin

Kuasa Hukum tak Bisa Jenguk Munarman, Polri: Kasusnya Kelas Berat
Indonesia
Kuasa Hukum tak Bisa Jenguk Munarman, Polri: Kasusnya Kelas Berat

"Jadi saya jawab alasannya (tidak bisa dijenguk) karena hukum acara pidana kasus terorisme itu berbeda," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (30/4).

TMII Dikuasai Pemerintah, Ketua DPD Berharap Dikelola Lebih Profesional dan Modern
Indonesia
TMII Dikuasai Pemerintah, Ketua DPD Berharap Dikelola Lebih Profesional dan Modern

"Diharapkan ke depan pemerintah mampu membuat angin perubahan pengelolaan TMII lebih profesional dan modern, menjadi sarana rekreasi edukatif dan menghibur," harapnya.

Jaksa yang Tangani Perkara Pinangki Dilaporkan ke Komjak
Indonesia
Jaksa yang Tangani Perkara Pinangki Dilaporkan ke Komjak

ICW meragukan penyidik telah mendalami terkait dengan istilah dan inisial-inisial tersebut

Pagebluk COVID-19 Momentum Tepat Beli Rumah
Indonesia
Pagebluk COVID-19 Momentum Tepat Beli Rumah

Saat ini, banyak pengembang properti meluncurkan berbagai strategi pemasaran

Jumlah Penduduk Indonesia Hingga Desember 2020 Lebih dari 270 Jiwa
Indonesia
Jumlah Penduduk Indonesia Hingga Desember 2020 Lebih dari 270 Jiwa

Ada pun lima provinsi dengan penduduk terendah yakni Kalimatan Utara

Pinangki Segera Duduk di Kursi Pesakitan, Ini Sederet Pasal yang Didakwakan Kepadanya
Indonesia
Pinangki Segera Duduk di Kursi Pesakitan, Ini Sederet Pasal yang Didakwakan Kepadanya

Pelimpahan berkas perkara tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan

KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara
Indonesia
KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang sejumlah Rp925.176.000 ke kas negara.