Anies Diminta Tak Gegabah Perlebar Trotoar untuk Jualan PKL Dinas Bina Marga DKI tengah melakukan pengerjaan revitalisasi trotoar di Jalan Cikini dan Jalan Kramat, Jakarta Pusat. (Foto: MP/Asropih)

Merahputih.com - Pengamat transportasi Budianto menilai, rencana Pemprov DKI menempatkan pedagang di trotoar harus dikaji secara mendalam. Jangan sampai, kebijakan ini malah menimbulkan permasalahan baru.

Kajian ini penting agar pada saat program itu dieksekusi bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

"Termasuk agar tidak menyalahi atau berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dapat berkonsekuensi pada masalah hukum dan aspek lainnya. Misalnya masalah kemacetan," kata Budianto kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (14/10).

Baca Juga:

Anies Bakal Jadikan Trotoar Jakarta Multifungsi

Budianto menambahkan, dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Trotoar, secara jelas dan gamblang telah mengatur tentang fungsi trotoar sebagai fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

"Dari aspek sosial juga perlu dipertimbangkan bahwa apabila trotoar akan dimanfaatkan untuk berjualan kaki lima, bisa terjadi konsentrasi manusia yang akan membeli makanan dan kebutuhan lainnya. Nah apabila pengawasan tak ketat dapat berdampak pada kinerja lalu lintas di sepanjang trotoar tersebut," kata mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya ini.

Pedagang kaki lima (PKL) di trotoar jembatan penyeberangan multiguna (skybridge) Tanah Abang, Jakarta. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ar)
Pedagang kaki lima (PKL) di trotoar jembatan penyeberangan multiguna (skybridge) Tanah Abang, Jakarta. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ar)

Budianto juga melihat harus diperhatikan adalah bagaimana dengan hak-hak pejalan kaki yang tidak dalam memanfaatkan pedestrian dengan nyaman, aman dan berkeselamatan karena adanya pedagang kaki lima.

"Ini harus dikaji secara mendalam agar tak menimbulkan masalah dikemudian hari," terang Budianto.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana memanfaatkan trotoar yang dilebarkan sebagai lokasi berjualan kaki lima (PKL) atau dengan istilah lain sebagai trotoar multifungsi.

Baca Juga

Beri Ruang PKL Berjualan di Trotoar, Fraksi Golkar Nilai Anies Sudah Melenceng

Rencana ini tentunya sudah bergulir ditengah- tengah masyarakat dengan berbagai respon yang berbeda-beda Hal ini wajar sebagai bentuk dinamika dan kepedulian masyarakat, atas rencana kebijakan Pemprov DKI yang akan memanfaatkan trotoar sebagai trotoar multifungsi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag: Tidak Boleh Ada Persekusi Karena Keyakinan
Indonesia
Menag: Tidak Boleh Ada Persekusi Karena Keyakinan

Agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Inspirasi perdamaian antarumat, interaksi antaragama.

Tim Dokter Mabes Polri Bungkam Usai Dimintai Keterangan Oleh Komnas HAM
Indonesia
Tim Dokter Mabes Polri Bungkam Usai Dimintai Keterangan Oleh Komnas HAM

Komnas HAM juga tengah mendalami rekaman CCTV di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50

Saefullah Meninggal, Tito Doakan yang Terbaik untuk Keluarga
Indonesia
Saefullah Meninggal, Tito Doakan yang Terbaik untuk Keluarga

Saefullah merupakan pria kelahiran Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, 11 Februari 1964

Jumlah Penumpang KRL Capai Rekor Tertinggi Selama Pandemi
Indonesia
Jumlah Penumpang KRL Capai Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Jumlah perjalanan tersebut lebih banyak dibanding sebelum pandemi

Varian COVID-19 Inggris Menyebar ke 10 Provinsi Vietnam
Dunia
Varian COVID-19 Inggris Menyebar ke 10 Provinsi Vietnam

Wabah COVID-19 yang baru terdeteksi telah menginfeksi 276 orang di Vietnam.

KPK Periksa Petinggi Grup Putra Jaya Sampurna  Terkait Korupsi Cukai di Bintan
Indonesia
KPK Periksa Petinggi Grup Putra Jaya Sampurna Terkait Korupsi Cukai di Bintan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Manager PT Adhi Mukti Persada atau Grup PT Putra Jaya Sampurna 2016 - 2020, Aknes Tambun, Rabu (7/4). Diketahui, PT Adhi Mukti Persada bergerak di bidang pengolahan hasil tembakau.

Pengadilan Pajak Tetap di Bawah Kemenkeu
Indonesia
Pengadilan Pajak Tetap di Bawah Kemenkeu

Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan

Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa

Dia berharap ketersediaan vaksin dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat

Dinilai Semrawut, Bakal Ada Kluster COVID-19 di CFD
Indonesia
Dinilai Semrawut, Bakal Ada Kluster COVID-19 di CFD

Ia melanjutkan, dari pemantauan di lokasi, masyarakat yang berolahraga kerap tak menjaga jarak dan banyak melepas masker.

Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres dari PDIP Pupus
Indonesia
Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres dari PDIP Pupus

"Sudah sangat jelas bahwa sudah hampir dapat dipastikan Puan yang akan diusung PDIP. Sudah tertutup peluang bagi Ganjar untuk dicalonkan dari PDIP pada pilpres 2024 yang akan datang," kata Fernando