Anies Diminta Stop Buat Kebijakan Ngawur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (tengah), saat meresmikan pengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan baru saja merubah nama sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.

Mengetahui langkah Anies itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyesalkan kebijakan tersebut. Seharusnya, Anies memunculkan trobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Bung Hatta Pernah Surati Kakek Anies Baswedan

Beberapa waktu lalu, merubah nama sejumlah nama jalan di Jakarta dengan tokoh betawi, sekarang malah mengganti nama rumah sakit yang sudah ada. Menurutnya, hal tersebut tidak ada manfaatnya buat masyarakat.

"Yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat. Bukan cuma ganti ganti nama, kemarin nama jalan sekarang rumah sakit. Stop deh bikin kebijakan ngawur," ucap Prasetyo saat dihubungi, Rabu (3/8).

Menurut dia, Jakarta masih memiliki segudang masalah yang perlu penanganan segera. Seperti presentase angka kemiskinan yang terus merangkak naik. Kemudian permasalahan kampung kumuh di tengah kota yang juga belum terselesaikan.

Baca Juga:

Alasan Anies Ubah Nama RSUD di Jakarta jadi Rumah Sehat

"Ini Jakarta lho. Lihat tuh Tanah Tinggi, terus Johar. Mereka itu perlu sentuhan pemerintah, butuh solusi dengan program program yang baik, bukan ganti ganti nama begitu, itu enggak dibutuhkan masyarakat," terangnya.

Pras juga mengaku tergelitik dengan penamaan 'Rumah Sehat' yang digadang Anies untuk menggantikan nama Rumah Sakit. Menurutnya, sudah sejak dulu semua orang mengetahui rumah sakit adalah lokasi untuk mengobati penyakit. Lagi pula penamaan rumah sakit sudah tertera jelas dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

"Jadi memang aturannya di Pasal 1 jelas namanya rumah sakit. Dari dulu kalau kita sakit kemana sih larinya, ya ke rumah sakit. Memang namanya rumah sakit ya untuk mengobati penyakit. Logikanya kan begitu. Kalau sudah sehat ya kerja, beraktivitas kembali," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Jakarta Tak akan Biarkan Anies Lepas Saham Bir

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dukung MotoGP Mandalika, Pemerintah Siapkan Jaringan 4G dan 5G
Indonesia
Dukung MotoGP Mandalika, Pemerintah Siapkan Jaringan 4G dan 5G

"Jaringan mobile broadband melalui optimalisasi jaringan 4G serta penyediaan 5G Experience dan 5G Showcase,” paparnya.

Bank Bjb Diperintahkan Lakukan Transformasi Digital Lawan Pinjol Ilegal dan Rentenir
Indonesia
Bank Bjb Diperintahkan Lakukan Transformasi Digital Lawan Pinjol Ilegal dan Rentenir

RK meningatkan pesan Presiden Joko Widodo terkait tiga kunci perekonomian di Indonesia di antaranya hilirasi industri, ekonomi hijau, dan ekonomi digital.

Marak Investasi Bodong, Polisi Jangan Hanya Tunggu Aduan
Indonesia
Marak Investasi Bodong, Polisi Jangan Hanya Tunggu Aduan

Kasus investasi bodong sudah sering dilaporkan. Namun nyatanya praktik penipuan semacam ini masih beredar di masyarakat.

Pemerintah Janji Beli Produk UMKM Sampai Rp 400 Triliun
Indonesia
Pemerintah Janji Beli Produk UMKM Sampai Rp 400 Triliun

Kewajiban pemerintah membeli produk dalam negeri itu dilakukan guna mengurangi impor. Namun, tidak menutup kemungkinan impor untuk kondisi pengecualian.

Menko Airlangga: Masih Ada 18 Provinsi Capai Booster di Bawah 10 Persen
Indonesia
Menko Airlangga: Masih Ada 18 Provinsi Capai Booster di Bawah 10 Persen

Pemerintah mencatat, terdapat 18 dari 34 provinsi di Indonesia yang capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster masih rendah di bawah 10 persen. Artinya, baru 16 provinsi yang sudah vaksin booster mencapai di atas 10 persen, dengan 9 provinsi di antaranya berada di luar Jawa-Bali.

 MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo 4 Tahun karena Bekerja Baik Saat Jadi Menteri
Indonesia
MA Kurangi Vonis Edhy Prabowo 4 Tahun karena Bekerja Baik Saat Jadi Menteri

Mahkamah Agung mengurangi vonis bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara. MA beralasan Edhy sudah berbuat baik saat bekerja.

Satgas Ingatkan Potensi Penularan  COVID-19 di World Superbike Mandalika
Indonesia
Satgas Ingatkan Potensi Penularan COVID-19 di World Superbike Mandalika

Jangan sampai ajang yang sangat ditunggu-tunggu ini jadi tempat penularan COVID-19.

Landasan Hukum Pengaturan Jam Kerja Kantor, Wagub DKI Tunggu Diskusi dengan Pusat
Indonesia
Landasan Hukum Pengaturan Jam Kerja Kantor, Wagub DKI Tunggu Diskusi dengan Pusat

Pemerintah DKI Jakarta saat ini tengah menggodok landasan hukum sebagai regulasi perubahan jam pegawai kantor Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Level 4 Nataru, Pemerintah Sudah Prediksi Varian Baru COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Level 4 Nataru, Pemerintah Sudah Prediksi Varian Baru COVID-19

Akun Facebook Darsono New Norista mengunggah postingan yang menyatakan bahwa PPKM Level 4 akan diberlakukan pada 24 Desember lantaran akan ada varian baru dari COVID-19.

Penambahan Kasus COVID-19 Harian Kembali di Bawah 40 Ribuan
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Harian Kembali di Bawah 40 Ribuan

Jumlah kasus COVID-19 bertambah 36.501 kasus pada Senin (14/2), sehingga total menjadi 4.844.279.