Anies Diminta Segera Antisipasi Banjir Sebelum Musim Hujan Banjir di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020 dan curah hujan akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan, kepada Pemprov DKI untuk segera mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi banjir ibu kota. Sebab selama ini, Prasetyo menilai, Gubernur Anies Baswedan bekerja menanggulangi banjir saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah Jakarta.

"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," ujar kepada wartawan, Senin (28/9).

Baca Juga:

Dua Wilayah Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan Senin Siang

Politikus PDI Perjuangan ini pun menilai, Pemprov DKI lamban dan tidak serius dalam mengantisipasi banjir.

“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” jelas dia.

Prasetyo menuturkan, sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.

“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini," papar dia.

Menurut Prasetyo, ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.

"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ungkap Pras.

Selain pengawasan, Prasetyo meminta Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas.

Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosesdur untuk penanganganan banjir," pungkasnya. (Asp).

Baca Juga:

Dalam Tiga Hari, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perkara Penghapusan 'Red Notice', Bareskrim Periksa Anak Buah Yasonna
Indonesia
Perkara Penghapusan 'Red Notice', Bareskrim Periksa Anak Buah Yasonna

Penyidik bakal meminta keterangan terhadap saksi soal kronologi surat penyampaian penghapusan 'red notice' Interpol atas nama Djoko Soegiarto Tjandra

Update COVID-19 DKI Kamis (30/4): Pasien Sembuh dan Meninggal Tak Ada Kenaikan
Indonesia
 Pakar Hukum Pidana Sebut Penetapan Tersangka Nurhadi Bernuansa Kriminalisasi
Indonesia
Pakar Hukum Pidana Sebut Penetapan Tersangka Nurhadi Bernuansa Kriminalisasi

Ia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menerapkan gaya lama dalam menetapkan tersangka

Klarifikasi Yasonna Terkait Kehadirannya di Jumpa Pers PDIP soal OTT KPK
Indonesia
Klarifikasi Yasonna Terkait Kehadirannya di Jumpa Pers PDIP soal OTT KPK

Yasonna menegaskan bahwa kehadirannya dalam agenda itu bukan selaku Menkumham.

Ini Peringatan kepada WNI yang Bakal Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Ini Peringatan kepada WNI yang Bakal Pergi ke Luar Negeri

Imigrasi tidak bisa membatasi WNI yang ingin bepergian ke luar negeri di tengah wabah virus Corona yang mendunia.

Dunia Usaha Merana, Penerapan Cukai Plastik Ditunda
Indonesia
Dunia Usaha Merana, Penerapan Cukai Plastik Ditunda

Pengenaan tarif cukai plastik untuk kantong plastik berpotensi menyumbang kepada negara sebesar Rp1,6 triliun dengan besaran tarif Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar.

Djoko Tjandra Digarap Kejaksaan, Polri Fokus Bongkar Dugaan Keterlibatan Jenderal
Indonesia
Djoko Tjandra Digarap Kejaksaan, Polri Fokus Bongkar Dugaan Keterlibatan Jenderal

"Proses untuk saudara Djoko di Kejaksaan yang tentunya akan menindaklanjuti," kata Listyo

Puluhan Pendaftar PPDB Online SMA/SMK di Solo Ketahuan Pakai SKD Palsu
Indonesia
Puluhan Pendaftar PPDB Online SMA/SMK di Solo Ketahuan Pakai SKD Palsu

Orang tua siswa yang kedapatan menggunakan SKD palsu terancam dipolisikan Gebernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

PN Jaksel Gelar Gugatan OC Kaligis Terkait Kasus 'Burung Walet' Novel Baswedan
Indonesia
PN Jaksel Gelar Gugatan OC Kaligis Terkait Kasus 'Burung Walet' Novel Baswedan

OC Kaligis meminta agar hakim mengabulkan gugatan yang diajukan untuk seluruhnya

Hentikan Puluhan Kasus, Pimpinan KPK Firli Bahuri Cs Dianggap Cari Sensasi
Indonesia
Hentikan Puluhan Kasus, Pimpinan KPK Firli Bahuri Cs Dianggap Cari Sensasi

BW mengingatkan agar pimpinan KPK Firli Bahuri Cs untuk tidak membesar-besarkan penggunaan istilah penghentian penyelidikan.