Anies Diminta Perketat PPKM Mikro Demi Atasi Lonjakan COVID-19 Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di ibu kota. Hal ini dikarenakan lonjakan kasus aktif COVID-19 menyebabkan penuhnya keterisian Wisma Atlet.

Koordinator lapangan sekaligus Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Letkol M Arifin mengatakan, lonjakan pasien COVID-19 di Wisma Atlet didominasi warga Jakarta akibat klaster Lebaran.

Baca Juga

Dinkes DKI: Penyebaran COVID-19 Lebih Cepat Dibandingkan Bulan Januari

“Jalan harusnya sepi, jangan macet seperti ini berarti kan mobilisasi orang tidak dikendalikan," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (15/6).

Ia mengatakan, seharusnya PPKM diperketat agar tenaga medis bisa menangani pasien dengan baik.

"Kalau sudah landai silakan diatur secara bertahap lagi. Kalau sekarang ini harus diatur benar, klaster kantor juga harus diatur benar," kata Arifin.

Sejumlah pasien COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala (OTG) tiba di Graha Wisata Ragunan, Kebagusan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/6/2021). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.)
Sejumlah pasien COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala (OTG) tiba di Graha Wisata Ragunan, Kebagusan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/6/2021). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.)

Pihaknya juga menyiapkan tower 8 RSD Pademangan, Jakarta Utara untuk pasien orang tanpa gejala (OTG) apabila kapasitas Wisma Atlet Kemayoran terisi penuh.

Jadi yang difokuskan untuk antisipasi apabila tower 4, 5, 6, 7 juga tidak bisa menampung. Sehingga, nantinya tower 8 akan dipakai untuk alternatif berikutnya.

"Yang bisa menampung 1.569 kira-kira bisa dipakai untuk isolasi pasien terutama yang tanpa gejala," ungkapnya.

Untuk lantai dasar rencananya seperti Januari lalu. Sementara, lantai dasar untuk poli umum semacam gawat darurat.

Tahapan persiapan sudah mencapai 75 persen karena masih terdapat pasien pekerja migran Indonesia yang menjalani masa karantina atau repatriasi di tower 8 tersebut. (Knu)

Baca Juga

Wapres Maruf Amin Peringatkan Tracing COVID-19 Diperkuat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembelaan Wagub Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata DKI Dicap Paling Rendah
Indonesia
Pembelaan Wagub Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata DKI Dicap Paling Rendah

Pemprov DKI Jakarta menyangkal tempat wisata di ibu kota minim patuh dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19.

Sri Sultan HB X Wajibkan Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari
Indonesia
Sri Sultan HB X Wajibkan Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan di ruang publik di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Abu Janda Dipolisikan atas Dugaan Penyebaran SARA
Indonesia
Abu Janda Dipolisikan atas Dugaan Penyebaran SARA

Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.

Masyarakat Diminta Beri Masukan Konstruktif ke Polisi Soal Pemberantasan Pungli
Indonesia
Masyarakat Diminta Beri Masukan Konstruktif ke Polisi Soal Pemberantasan Pungli

Bambang mengaku berterima kasih atas kritik dan masukan Emerson

Pasien COVID-19 di Gedung 6 dan 7 RSD Wisma Atlet Merosot Jadi 1.133 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di Gedung 6 dan 7 RSD Wisma Atlet Merosot Jadi 1.133 Orang

12.649 orang pasien isolasi mandiri yang terdaftar menjalani isolasi mandiri di RSD Wisma Atlet, 11.775 orang pasien sudah dinyatakan sembuh

Mental Belum Siap, Anak Nia Daniaty Tak Datangi Pemeriksaan Polisi
Indonesia
Mental Belum Siap, Anak Nia Daniaty Tak Datangi Pemeriksaan Polisi

Anak penyanyi lawas Nia Daniaty, Olivia Nathania (Oi) tidak hadir dalam pemeriksaan klarifikasi sebagai terlapor di Polda Metro Jaya pada Selasa (5/10).

Intoleransi Yang Mengancam Kehidupan Warga
Indonesia
Intoleransi Yang Mengancam Kehidupan Warga

Kasus intoleransi paling mencolok dan terus berulang dari tahun ke tahun adalah gangguan terhadap kebebasan beragama.

Arah Pembangunan Kawasan Wisata Komodo Labuan Bajo
Indonesia
Arah Pembangunan Kawasan Wisata Komodo Labuan Bajo

Pada 2020 ini saja, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo sebesar Rp 1,3 triliun atau lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp 83,2 miliar.