Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium Gubernur DKI Anies Baswedan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk berbicara ke publik mengenai status Kampung Akuarium yang bakal dibangun Rumah Susun (Rusun).

Sebab menurut dia, Rusun milik tidak akan bisa dibangan di kawasan itu lantaran bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR).

Baca Juga

Wagub DKI Minta Akses Masuk Lingkungan RW Dibatasi

"Tidak boleh sesuatu itu ngambang, harus tegas. Supaya apa? Supaya mereka itu mandiri, mereka tahu berapa sewanya," papar Yayat di Jakarta Senin (24/8).

Yayat mengingatkan, Gubernur Anies soal pengalaman buruk yang terjadi tahun ini. Di mana sebagian besar penghuni tak sanggup membayar uang sewa. Pengalaman seperti jangan sampai terjadi di Kampung Akuarium.

Desain
Desain kampung akuarium. Foto: Istimewa

Warga dijanjikan rusun milik, ucap dia, tetapi kenyataanya adalah rusun sewa yang berimbas pada mandeknya pembayaran.

"Jakarta sudah ada pengalaman buruk, ketika ada 15 ribu KK menunggak bayar rusun. Itu berapa milyar lebih itu. Jadi, jangan sampai dijanjikan ada rumah, taunya rumah sewa, mereka enggak punya kemampuan bayar sewa," tutupnya.

Adapun Kampung Susun Akuarium dibangun di atas lahan sekitar 10.000 meter persegi. Kampung ini nantinya terdiri dari 5 blok, dan diisi oleh 241 hunian dengan tipe 36.

Pembangunan Kampung Akuarium dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Baca Juga

Wagub DKI: Virus COVID-19 Lebih Bahaya dari Perang Antar-Negara

Anggaran yang tersedia saat ini bersumber dari dana kewajiban pengembang yakni PT Almaron Perkasa sebesar Rp62 miliar sesuai Pergub Nomor 112 Tahun 2019 tentang tata cara pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan rusun murah atau sederhana. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respon Ridwan Kamil Usai Kapolda Jabar Dicopot Gegara Tak Tegakkan Prokes
Indonesia
Respon Ridwan Kamil Usai Kapolda Jabar Dicopot Gegara Tak Tegakkan Prokes

Apreasiasi juga disampaikan Kang Emil kepada Rudy Sufahriadi karena telah bersedia menjadi relawan uji klinis fase tiga Vaksin COVID-19

Jokowi Ancam Reshuffle, Pengamat Usul Nama Ahok Masuk Kabinet
Indonesia
Sambut Ramadan, KAI Hadirkan Ornamen Khusus di Kereta Api dan Stasiun
Indonesia
Sambut Ramadan, KAI Hadirkan Ornamen Khusus di Kereta Api dan Stasiun

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memeriahkan momen bulan suci Ramadhan dengan menghadirkan ornamen Ramadan pada Lokomotif, Kereta, dan Stasiun.

NasDem Surabaya Janjikan 15 Ribu Suara Buat Eri-Armuji
Indonesia
NasDem Surabaya Janjikan 15 Ribu Suara Buat Eri-Armuji

Kader Partai NasDem Kota Surabaya memutuskan mendukung pasangan Eri Cahyadi-Armudji. Mereka siap menyumbangkan sekitar 15 ribu suara.

Tito Karnavian Usulkan Sinkronisasi Dalam Skema Pemberian Bansos
Indonesia
Tito Karnavian Usulkan Sinkronisasi Dalam Skema Pemberian Bansos

Karena, daerah tingkat I dan tingkat II, dan desa memiliki anggaran tersendiri

Sejumlah Ormas dan Kelompok Masyarakat Deklarasi Lawan Paham Radikalisme
Indonesia
Sejumlah Ormas dan Kelompok Masyarakat Deklarasi Lawan Paham Radikalisme

"Sehingga tercipta rasa aman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tutup Boy Rafli Amar.

Di Cianjur, Harga Jengkol Lebih Mahal Dibandingkan Daging Ayam
Indonesia
Di Cianjur, Harga Jengkol Lebih Mahal Dibandingkan Daging Ayam

Mahalnya harga tersebut diduga akibat minimnya stok ditingkat agen atau distributor.

Rizieq Shihab Bisa Dikenai Denda Rp100 Juta Jika Kembali Langgar Prokes
Indonesia
Rizieq Shihab Bisa Dikenai Denda Rp100 Juta Jika Kembali Langgar Prokes

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, sanksi bersifat progresif artinya bila hal tersebut diulangi maka Rizieq akan dikenakan denda berlipat.

Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana
Indonesia
Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana

Polri menangani 28 perkara dugaan tindak pidana pemilu pada Pilkada 2020

Seragam Satpam Bakal Berwarna Cokelat, Polri: Untuk Tumbuhkan Kebanggan
Indonesia
Seragam Satpam Bakal Berwarna Cokelat, Polri: Untuk Tumbuhkan Kebanggan

Satuan pengamanan atau satpam akan tampil dengan seragam berwarna cokelat layaknya kepolisian.