Anies Diminta Ikuti Menaker, Baco: Gimana Ceritanya Minus Mau Dinaikin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. ANTARA/jakarta.go.id/pri.

MerahPutih.com - Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta menyarankan Gubernur Anies Baswedan untuk manut mengikuti arahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk tidak menaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2021.

Alasanya karena pertumbuhan ekonomi nasional saat ini minus akibat pandemi COVID-19, yang berimbas pada perekonimian daerah di Indonesia.

Anggota Komisi A DPRD Basri Baco mengaku heran jika pemerintah menaikan UMP pada tahun depan, mengingat sekarang ini perekonomian sedang melesu.

Baca Juga:

Tunggu Peraturan dari Anies, PKS Minta Warga Jakarta Jangan Ngeluh Sanksi Tolak Vaksin

"Ya mengikuti pemerintah pusat, itu lebih baik. Sampai nunggu ekonomi kita sekarang kan masih minus, kan. Gimana ceritanya minus mau dinaikin UMP," tutur Baco saat dikonfirmasi, Selasa (27/10).

Ia berpendapat, naiknya UMP tahun 2020 di tengah wabah corona dapat merigikan pekerja atau buruh. Sebab naiknya UMP bakal memberatkan pengusaha yang nanti berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai.

Hal itu akibat naiknya gaji pekerja, tapi pendapatan perusahaan menurun, karena daya beli yang rendah di tengah pandemi COVID-19.

"Kalau dinaikin juga nanti malah nggak sanggup kan, malah yang ada PHK. Malah gak ada kerjaan, baiknya memang yang masuk akal yang logis. Realistis saja," tuturnya.

Gubernur DKI Jakrta Anies Baswedan (depan). (Foto: MP/Kanugrahan)
Gubernur DKI Jakrta Anies Baswedan (depan). (Foto: MP/Kanugrahan)

Politikus Golkar ini pun mewanti-wanti pemerintah DKI untuk tidak menetapkan UMP 2021 sendiri dan harus mengikuti perintah Kemenaker.

"Gak usah sok soan, nanti yang ada orang dipecat malah nggak punya kerjaan, orang nggak mau nerima pekerja banyak-banyak," tutupnya.

Seperti diketahui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memerintahkan para kepala daerah untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Keputusan ini tertuang pada Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04 tahun 2020 yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia DInilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja serta menjaga kelangsungan usaha. perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UPM pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” ujar Menaker Ida Fauziyah, Selasa (27/10) seperti tertuang dalam SE.

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Ida Fauziyah pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020. (Asp)

Baca Juga:

Anak-anak Ikut Demo Omnibus Law, Kapolda Metro Adakan Pertemuan dengan Anies dan Pangdam

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Janjikan Surat Utang Baru bagi Dunia Usaha Terdampak Corona
Indonesia
Pemerintah Janjikan Surat Utang Baru bagi Dunia Usaha Terdampak Corona

Apabila melakukan PHK, suatu badan usaha harus tetap mempertahankan 90 persen karyawan

Ini Syarat Berhaji Saat Pembatasan Kuota Oleh Arab Saudi
Indonesia
Ini Syarat Berhaji Saat Pembatasan Kuota Oleh Arab Saudi

Itu pun tidak semua ekspatriat atau orang tinggal sementara bisa berhaji

DPRD Minta Pemprov DKI Gencarkan Sosialisasi Larangan Kantong Plastik
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Gencarkan Sosialisasi Larangan Kantong Plastik

Pandapotan juga menyoroti soal penjualan kantong kantor plastik di swalayan-swalayan

Jadi Korban Framing Media, PDIP Kirim Utusan ke Dewan Pers
Indonesia
Jadi Korban Framing Media, PDIP Kirim Utusan ke Dewan Pers

PDIP merasa prihatin dengan sejumlah tone pemberitaan terkait kasus dugaan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan.

MUI Sebut Al Quran Pelihara 5 Prinsip Hidup
Indonesia
MUI Sebut Al Quran Pelihara 5 Prinsip Hidup

Al Quran yang berjumlah 114 surah dan 6.666 ayat, memiliki dua kandungan utama

KPK Panggil Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik Terkait Kasus Bowo Sidik
Indonesia
KPK Panggil Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik Terkait Kasus Bowo Sidik

Budiarto akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur PT HTK Taufik Agustono.

Sah! Jokowi Teken UU Cipta Kerja 1.187 Halaman
Indonesia
Sah! Jokowi Teken UU Cipta Kerja 1.187 Halaman

Para buruh meminta, jika nantinya MK melakukan sidang, MK bisa bersikap adil atas ajuan buruh tersebut.

Editor Metro TV Dipastikan Tewas Dini Hari, Pelaku Tak Terekam CCTV
Indonesia
Editor Metro TV Dipastikan Tewas Dini Hari, Pelaku Tak Terekam CCTV

Alhasil sampai saat ini kenapa Yodi bisa sampai ditemukan tewas di pinggir jalan tol masih misteri

Ditemukan Reaktif COVID 19, Pemerintah Sesalkan Warga Tidak Disiplin di CFD
Indonesia
Ditemukan Reaktif COVID 19, Pemerintah Sesalkan Warga Tidak Disiplin di CFD

Masyarakat terus saling menjaga kesehatan dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Gugus Tugas juga mendapati masyarakat yang tidak tertib menerapkan physcial distancing.

Dana Reses Dipotong untuk Korban COVID-19, Popularitas DPR Diprediksi Bakal Meningkat
Indonesia
Dana Reses Dipotong untuk Korban COVID-19, Popularitas DPR Diprediksi Bakal Meningkat

Baru Fraksi PPP dan Nasdem saja yang mengaku setuju dana reses tersebut dipotong untuk membantu warga yang terdampak COVID-19.