Anies Diminta Bongkar Tiang Monorel, DPRD: Pengembang Harus Tanggung Jawab Bekas tiang monorel di Senayan. Foto: beritajakarta

Merahputih.com - Terbengkalainya sejumlah tiang pancang bekas proyek Monorel di kawasan Senayan dan Rasuna Said, Jakarta Selatan, membuat geram anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim pun meminta Pemprov DKI untuk membongkar tiang-tiang pancang untuk menjaga estetika kota Jakarta. Sebab tiang-tiang tersebut sudah berdiri 16 tahun, namun mangkrak hingga kini.

Alasan Pria berdarah Aceh desak pemerintah DKI membongkar tiang-tiang Monorel itu karena mengganggu pemandangan dan kenyamanan berkendara.

Baca Juga

Pemprov DKI Pastikan Gusur Rumah di Pinggir Kali

"Gak enak dilihat, gak bagus, masa ada tiang bekas gitu di tengah jalan, terus kan disitu juga ada jalur LRT Jabodebek," tegas Hakim saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (23/10).

Bung Hakim Panggilan akrabnya mengingatkan, sebelum membongkar Pemda DKI harus mengetahui terlebih dahulu permasalahannya.

"Harus di cek dulu sama pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setau saya itu bukan aset Pemprov, intinya kalau pengembang gak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biaya nya jangan dari pemprov dong" kata Bung Hakim.

tiang monorel
Bekas tiang monorel

Bung Hakim menyampaikan, pada perhelatan Asean Games 2018 lalu di Jakarta tiang-tiang monorel itu digunakan sebagai media promosi kegiatan tersebut. Namun setelah acara rampung, kini tiang itu kembali tak enak dilihat.

"Tapi kalau di Rasuna Said sempit, udah ada jalur LRT di sana, pengembang harus tanggung jawab, jadi bongkar aja, nanti jalan juga bagus lebar gak bergelombang seperti sekarang," tambahnya.

Politikus PAN ini kembali mengingatkan jangan sampai Pemprov DKI Jakarta justru mengganti rugi.

"Ya kalo mau dicabut izin dulu ke yang punya aset. Koordinasi dulu sama pusat, sama pengembang yang buat itu (monorel) jangan main bongkar terus cabut malah ganti rugi, nanti jadi masalah baru," tegasnya.

Baca Juga

Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI

Tertundanya proyek monorel pada tahun 2004 masih menyisakan tiang pancang di beberapa lokasi. Tiang-tiang tersebut sekarang tidak terpakai meskipun ada proyek pembangunan LRT Jabodebek. (Asp).

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Batuk Depan Polisi dan Ancam Tularkan Corona, Seorang Pria Dijebloskan ke Penjara
Dunia
Batuk Depan Polisi dan Ancam Tularkan Corona, Seorang Pria Dijebloskan ke Penjara

Pria bernama Adam Lewis itu dinyatakan bersalah melakukan penyerangan terkait insiden tersebut.

KLB COVID-19, Pemkot Solo Minim Masker  Bedah dan N95
Indonesia
KLB COVID-19, Pemkot Solo Minim Masker Bedah dan N95

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan jika melihat angka PDP dan ODP COVID-19 di Solo terus meningkat.

Desak Pasang Wifi Tiap RT, Fraksi PAN: Pemprov DKI Jangan Berdalih enggak Bisa
Indonesia
Desak Pasang Wifi Tiap RT, Fraksi PAN: Pemprov DKI Jangan Berdalih enggak Bisa

"Kita fraksi PAN udah ngasih contoh jadi jangan lagu berdalih bilang gak bisa (pasang Wifi). Pemprov DKI APBD nya gede, bisa 1 RT 1," paparnya.

Satgas Kontingen Garuda Bantu Evakuasi Korban Ledakan di Beirut
Indonesia
Satgas Kontingen Garuda Bantu Evakuasi Korban Ledakan di Beirut

Satgas Konga juga menurunkan personel ke Kota Beirut untuk membantu evakuasi korban.

Pemerintah Beri Relaksasi Impor-Ekspor Alkes dan APD
Indonesia
Pemerintah Beri Relaksasi Impor-Ekspor Alkes dan APD

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag No 34 Tahun 2020

Jokowi Tetapkan Revisi Defisit APBN 2020 Naik Jadi Rp1.039,2 T
Indonesia
Jokowi Tetapkan Revisi Defisit APBN 2020 Naik Jadi Rp1.039,2 T

Asumsi defisit APBN 2020 naik jadi Rp1.039,2 triliun dari asumsi awal Rp852,9 triliun.

Amonium Nitrat yang Meledak di Beirut Sejenis dengan Bom Bali 2002
Indonesia
Amonium Nitrat yang Meledak di Beirut Sejenis dengan Bom Bali 2002

Pada dasarnya, penyimpanan bahan kimia tersebut tidak boleh sembarangan

70 Persen Masyarakat Ogah Pakai Masker, Mata Rantai COVID-19 Tak Mungkin Terputus
Indonesia
70 Persen Masyarakat Ogah Pakai Masker, Mata Rantai COVID-19 Tak Mungkin Terputus

Beberapa wilayah berhasil menekan penyebaran corona karena ketegasan masing-masing kepala daerah.

Ratusan Ribu Orang Tandatangani Petisi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Ratusan Ribu Orang Tandatangani Petisi Tolak UU Cipta Kerja

"Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan," mengutip deskripsi petisi.

Jakpro: Commitment Fee Tak Hangus meski Formula E Batal
Indonesia
Jakpro: Commitment Fee Tak Hangus meski Formula E Batal

Taufiqurachman mengaku telah mengadendum kontrak dengan penyelenggara Formula E yakni FEO.