Anies Diminta Beri Keringanan Pajak ke Tempat Hiburan yang Ditutup Gegara Corona Stiker bertuliskan 'Ditutup Sementara' dipasang oleh petugas Satpol PP di pintu masuk bioskop di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan .(ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan)

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan skema kompensasi berupa keringanan pajak bagi pengusaha tempat hiburan yang ditutup dalam rangka menekan resiko penularan virus corona.

"Mungkin kedepan bisa ada keringanan pajak sebagai kompensasi penutupan ini," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz, Selasa (24/3).

Baca Juga:

DKI Jakarta Jadi Wilayah dengan Pasien Positif Corona Terbanyak dan Korban Meninggal 29 Orang

Tempat hiburan dan rekreasi merupakan area yang paling berisiko penularan COVID-19 karena bisa jadi tempat berkumpulnya orang. Sehingga perlu dilakukan upaya penutupan agar masyarakat sementara waktu tidak melakukan kunjungan.

"Jika tidak dilakukan segara akan ada banyak korban nyawa dari penyebaran Covid-19," jeas Aziz.

Petugas Satpol PP melakukan penutupan sementsra Emporium Hotel yang menyediakan karaoke dan spa di Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Parisiwata dan Ekonomi Kreatif Nomor 160/SE/2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).

Ada 14 jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk tutup sementara selama 2 pekan, seperti Klab Malam, Diskotek, Pub/Musik Hidup, Karaoke Keluarga, Karaoke Executive, Bar/Rumah Minum, Griya Pijat, Spa (Sante Par Aqua), Bioskop, Bola Gelinding, Bola Sodok, Mandi Uap, Seluncur, dan Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa. Kebijakan tersebut dilakukan mulai Senin (23/3) hingga 5 April mendatang.

Baca Juga:

Egois Ingin Duluan Tes Corona, Tingkah Anggota DPR Menyedihkan

Sedangkan selama penutupan, pengelola diimbau untuk melakukan pembersihan pada lingkungan dan lokasi usaha dengan menggunakan pembasmi kuman atau spray fast acting alcoholic spray disinfectant, menggencarkan sosialisasi kepada semua karyawan di lokasi usaha terkait antisipasi terhadap penyebaran virus corona. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hipmi Yakin Vaksinasi COVID-19 Percepat Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Hipmi Yakin Vaksinasi COVID-19 Percepat Pemulihan Ekonomi

Hipmi akan mendukung program pemberian vaksin dengan vaksinasi di awal bagi seluruh pengusaha yang tergabung di organisasi tersebut.

Bawaslu Sebut Semua Pihak Harus Kerja Keras karena Pilkada Serentak Digelar saat Pandemi Corona
Indonesia
Bawaslu Sebut Semua Pihak Harus Kerja Keras karena Pilkada Serentak Digelar saat Pandemi Corona

Dimulainya tahapan pada 15 Juni 2020 dirasa harus memacu kerja para penyelenggara pilkada.

Toilet Ramah Lingkungan Dibangun di Kawasan Wisata Prioritas
Indonesia
Toilet Ramah Lingkungan Dibangun di Kawasan Wisata Prioritas

Saat ini, daya saing ketersediaan infrastruktur penunjang sektor pariwisata di Indonesia berada di peringkat 75 dunia pada tahun 2019.

Jokowi Bakal Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan
Indonesia
Jokowi Bakal Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan

Indonesia mengklaim memiliki 30 bandara internasional. Bahkan, negara lain yang tidak memiliki bandara internasional sebanyak Indonesia.

Acara Pernikahan di Solo Dibubarkan Paksa, Pengamat Kritik Ketegasan Penegak Hukum
Indonesia
Acara Pernikahan di Solo Dibubarkan Paksa, Pengamat Kritik Ketegasan Penegak Hukum

Mereka membubarkan paksa acara pernikahan warga di Kampung Metodranan Semanggi, Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8).

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Aceh Tolak Vaksin karena Menurut Ulama Haram
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Aceh Tolak Vaksin karena Menurut Ulama Haram

Akun Facebook Sandiwara Akhe Jameun mengunggah sebuah gambar tangkapan layar yang menyebut warga Aceh menolak vaksin COVID-19 karena menurut para ulama haram.

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti masalah penegakkan hukum hingga kondisi perekonomian nasional yang cukup mengkhawatirkan.

Update: Bertambah 954, Kini Ada 46.845 Kasus COVID-19 di Indonesia
Indonesia
Update: Bertambah 954, Kini Ada 46.845 Kasus COVID-19 di Indonesia

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 331 pasien menjadi 18.735 yang sembu

Permintaan Turun, Kontraksi Industri Pengolahan Semakin Dalam
Indonesia
Permintaan Turun, Kontraksi Industri Pengolahan Semakin Dalam

BI memperkirakan pada triwulan III-2020 kinerja sektor industri pengolahan diprakirakan membaik meskipun masih berada pada fase kontraksi.

H-1 Pilkada Serentak, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan
Indonesia
H-1 Pilkada Serentak, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan

Jumlah TPS ini tersebar di 21.250 desa/kelurahan pada 30 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serenrak 2020.