Anies 'Dikerjai' Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona Gubernur DKI Anies Baswedan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalami kesulitan dalam penanggulangan COVID-19.

Pasalnya, Anies seorang kepala daerah, tetapi terkesan tidak bisa berbuat banyak karena terganjal kebijakan pemerintah pusat. Karena sebagai gubernur tak bisa power full dalam menangani persoalan Corona di Jakarta.

Baca Juga

Pemprov DKI Punya Bilik Isolasi Mandiri Kasus ODP Corona, Ukurannya 2,5x2,5 Meter

"Banyak keinginan dan kebijakan Anies yang terhalang oleh pemerintah pusat," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (18/5).

Menurut dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini, Anies ingin menunjukkan dirinya bukan seorang superman. Butuh dukungan pemerintah pusat dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Namun, yang terjadi justru pemerintah pusat terkesan tidak memberikan support terhadap keinginan dan kebijakan tersebut.

"Anies ingin A, tetapi pemerintah pusat ingin B. Jadinya tak ketemu,"jelas Ujang.

Uajng
Ujang Komarudin

Direktur eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat juga terkesan berubah-ubah, bertabrakan, dan bertentangan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Saya kira kebijakan pemerintah pusat soal PSBB yang terkesan berubah-ubah merugikan Anies," kata Ujang.

Ia juga menilai, selama pandemi Corona, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'mendapat' keuntungan secara citra politik.

Dia menilai, sejauh ini Anies Baswedan tampak kerap tampil di muka publik lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.

Karena Anies punya potensi nyapres itulah yang membuat takut banyak kalangan. Termasuk elite-elite di pusat.

"Dan tentu hal tersebut sudah menyinggung wibawa pemerintah pusat. Sebagai gubernur tentu Anies punya keinginan ke arah sana," kata Ujang.

Maka tak heran, kata Ujang, masyarakat kini menyoroti silang pendapat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat soal sengkarut penyaluran sembako. Menurutnya, ketegangan antara pusat dan Pemprov DKI juga tak lepas dari persoalan politik.

"Karena Anies punya potensi nyapres itulah yang membuat takut banyak kalangan. Termasuk elite-elite di pusat. Oleh karena itu, tak aneh dan tak heran jika Anies dikeroyok oleh para menteri Jokowi terkait penanggulangan corona dan bansos,” kata Ujang.

Ia menambahkan, sebagai pemegang jabatan politik, Anies wajar bersikap ingin mendapat posisi lebih tinggi.

"Apa yang dikerjakan politisi sudah tentu itu merupakan pergerakan politik," kata Ujang.

Baca Juga

MUI Sebut Pemerintah Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Selama Pandemi Corona

Sebelumnya, Anies mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang disebut tidak konsisten terkait operasional bus Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP) dari ibu kota.

Ia juga mengakui dirinya merasa frustrasi dengan cara yang diambil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menangani wabah corona, utamanya yang terjadi di ibu kota.

Keluhan-keluhan Itu disampaikan Anies dalam wawancara dengan salah satu media Australia beberapa waktu lalu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinas LH DKI Kumpulkan 1 Ton Lebih Masker Bekas di Tengah Pandemi
Indonesia
Dinas LH DKI Kumpulkan 1 Ton Lebih Masker Bekas di Tengah Pandemi

Dinas LH DKI bekerjasama dengan pihak pengolah limbah B3 berizin untuk pemusnahannya

Pemerintah Diminta Serius Lindungi Dokter dan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemerintah Diminta Serius Lindungi Dokter dan Tenaga Kesehatan

Netty meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang konkret di lapangan. Misalnya, dengan memberikan kepastian soal ketersediaan alat pelindung diri (APD).

Bisnis Penerbangan Anjlok, HIPMI Usul Kolaborasi
Indonesia
Bisnis Penerbangan Anjlok, HIPMI Usul Kolaborasi

Garuda Indonesia siap bekerjasama di bidang travel digital dan medis dengan penyediaan alat-alat kesehatan atau menggelar tes cepat di bandara.

Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara
Indonesia
Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara

Model ini sebenarnya tidak layak bagi seorang Djoko S Tjandra

Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU
Indonesia
Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU

Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tahap 1 sembilan tersangka kasus dugaan korupsi Asabri ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Usut Pembakaran Bendera Partai Penguasa, Polri Janji Profesional
Indonesia
Usut Pembakaran Bendera Partai Penguasa, Polri Janji Profesional

Semua pihak diminta menjaga kestabilan nasional

Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok
Indonesia
Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok

Pemerintah menerbitkan aturan tentang vaksinasi gotong-royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pandemi COVID-19.

Begini Janji Menggiurkan Tersangka TPPO ke Calon ABK Long Xing 629
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rahman) dan FU (Fakih Usman)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Demokrat Sebut Peserta KLB di Sumut Anggota Bodong
Indonesia
Demokrat Sebut Peserta KLB di Sumut Anggota Bodong

DPP Partai Demokrat menyebut peserta Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengaku kader tak tercatat sebagai anggota resmi.