Anies Digugat ke PTUN soal Aturan PPKM, Wagub DKI: Itu Hak Warga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/10/2021) malam. (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menanggapi gugatan sejumlah warga terhadap Gubernur Anies Baswedan soal penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ibu Kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, bila ingin menempuh ke jalur hukum warga harus berdasarkan dengan data dan fakta. Tidak ujuk-ujuk langsung menggugat.

Baca Juga

TransJakarta Tabrakan Beruntun, Anies Minta Evaluasi

"Namun mohon dipahami agar apapun, tuntutan, harapan, apalagi gugatan tolong disesuaikan dengan fakta data yang ada. Kita tidak anti kritik, tidak anti tuntutan tidak anti gugatan," kata Riza di Jakarta, Selasa (26/10)

Kendati demikian, Riza menilai gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut merupakan hak dari setiap warga untuk memberikan kritik, kepada pemerintah.

"Ya itu hak warga mau menuntut, mau memberikan masukan, rekomendasi, kritik itu hak bernegara, demokrasi ya," ucapnya.

Bagi politikus Partai Gerindra ini setiap kritik ataupun tuntutan akan disikapi secara baik dan bijak oleh jajarannya. Pasalnya, hal tersebut berguna untuk perbaikan-perbaikan pemerintahan, khususnya di Pemprov DKI.

"Jadi semua tuntutan gugatan akan kita sikapi secara baik, anggap itu bagian dinamika bagian dari masukan, dan kita harapkan akan jadi positif kedepan lebih baik," tandas Riza.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (DOK Instagram aniesbaswedan)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (DOK Instagram aniesbaswedan)

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tak cuma Anies yang jadi tergugat, ada nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Ganip Warsito.

Gugatan tersebut didaftarkan pada 14 Oktober 2021 dengan nomor gugatan 237/G/2021/PTUN.JKT. Pihak penggugat adalah warga Jakarta bernama Ferry, Polii dan Kawan-kawan (dkk).

Dalam point gugatan, PTUN Jakarta mengabulkan para penggugat untuk seluruhnya. Yang menyatakan Anies telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. (Asp)

Baca Juga

Tuntut Upah Layak, Ribuan Buruh Bakal Kepung Kantor Anies

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator Gerindra Soroti Antrean Tes COVID-9 di Bandara Soetta
Indonesia
Legislator Gerindra Soroti Antrean Tes COVID-9 di Bandara Soetta

Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dalam menjalankan protokol kesehatan

 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS
Indonesia
75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

Syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen untuk menjadi ASN yakni, harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.

Terseret Kasus Suap, Azis Syamsuddin Dilaporkan ke MKD
Indonesia
Terseret Kasus Suap, Azis Syamsuddin Dilaporkan ke MKD

LP3HI melaporkan Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan keterlibatan dalam perkara suap penyidik KPK.

ICW Sebut Logika Berpikir Arteria Dahlan Bengkok
Indonesia
ICW Sebut Logika Berpikir Arteria Dahlan Bengkok

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai ada yang bengkok dalam logika berpikir Arteria Dahlan terkait dengan OTT aparat penegak hukum.

Bantu Pemulihan Ekonomi, Ketua DPD Dukung Pembukaan Mal
Indonesia
Bantu Pemulihan Ekonomi, Ketua DPD Dukung Pembukaan Mal

“Pembukaan mal dan pusat perbelanjaan akan membantu sektor ritel dan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) karena akan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata La Nyalla

Pemprov DKI Pastikan Harga dan Pasokan Pangan Saat Ramadan Terjaga
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Harga dan Pasokan Pangan Saat Ramadan Terjaga

Dinas KPKP bekerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan gelar pangan murah

Dilarang Coret Rumah Orang, Gibran Janjikan Tambah Lokasi Mural
Indonesia
Dilarang Coret Rumah Orang, Gibran Janjikan Tambah Lokasi Mural

Di kawasan Jalan Juanda Pucangsawit, Kecamatan Jebres masih banyak ruang untuk dimural. Selain itu, juga ada Flyover Manahan dan Overpass Purwosari.

KSAD Andika Tegaskan Tes Keperawanan Izin Menikah Prajurit juga Dihapus
Indonesia
KSAD Andika Tegaskan Tes Keperawanan Izin Menikah Prajurit juga Dihapus

Rekrutan baru prajurit TNI-AD sudah tidak ada lagi tes atau pemeriksaan keperawanan bagi calon prajurit perempuan.

Jepang Soroti Ancaman Teroris di Indonesia, BNPT: Perlu Kewaspadaan Bersama
Indonesia
Jepang Soroti Ancaman Teroris di Indonesia, BNPT: Perlu Kewaspadaan Bersama

BNPT melakukan penanggulangan dari hulu ke hilir