MerahPutih.com - Langkah pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta tidak sesuai dengan tujuan utama. Yakni mencegah terjadinya perkumpulan orang dengan skala besar, untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino usai melakukan sidak ke daerah Kota Jakarta Barat.
Baca Juga:
Ia melihat minimnya petugas di lapangan yang mengawasi warga sehingga tak heran jika lalu lintas dan beberapa tempat masih didapati keramaian warga.
"Ini PSBB yang dilakukan tidak maksimal. Sebab tidak ada pemantauan di lapangan yang dilakukan pemerintah melalui satpol PP dan yang lainnya," kata Wibi kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (18/4).
Saat melakukan sidak, ia menemui masih banyaknya toko yang buka dan pegawainya tidak menggunakan masker. Hal itu tidak semestinya dibiarkan.
"Pemerintah harusnya tegas. Ini saya lihat melawan corona seperti main-main," kata dia.
Wibu sendiri tak yakin target pemerintah mengurangi jumlah penderita corona di tanah air bakal cepat selesai.
"Kalau seperti ini, mustahil wabah berbahaya itu dapat segera berlalu," terang Wibi.
Ia mendesak Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria langsung bekerja cepat dalam menanggulangi dampak wabah virus corona di ibu kota.
Riza diminta untuk mengawasi diatribusi bantuan sosial ke masyarakat Jakarta.
"Ketika Anies sibuk untuk mengantisipasi penyebaran corona, mungkin Bang Riza bisa bantu soal pelaksanaan distribusi bantuan ke masyarakat," ucap Wibi.
Menurut Wibi, bantuan sosial yang tengah berjalan harus cepat terdistribusi. Warga Jakarta harus bisa merasakan perbedaan antara ada atau tidak.
Untuk Gubernur Anies, Wibi menyarankan, fokus pada penanggulangan penyakit COVID-19 di DKI.
Sedangkan, Riza Patria didesak untuk difokuskan menangani pendistribusian bantuan sembako bagi warga miskin di Jakarta selama PSBB.
Baca Juga:
Tak Jadi Dihentikan, KRL Bakal Perketat Aturan Pembatasan Sosial
Wibi menilai, pembagian tugas semacam ini akan mengoptimalkan kinerja Pemprov DKI. Harapannya, penantian warga selama 2 tahun soal jabatan Wagub DKI bisa terobati dengan kerja cepat pemerintah.
Wibi yang juga seorang advokat muda ini mendesak Anies dan Riza untuk melibatkan legislatif dalam pengawasan pendistribusian bantuan.
Hal itu, merupakan upaya agar negara hadir untuk warga yang membutuhkan.
"Sebagai wakil rakyat, kita juga mendengarkan suara rakyat. Kalau ada yang belum dapat kita bisa bantu kasih tahu ke Pemprov DKI nantinya. Jadi negara hadir untuk seluruh warga terdampak PSBB di Jakarta," tutup Wibi. (Knu)
Baca Juga:
Polri Siapkan Pasukan Huru-hara di Tengah Pandemi COVID-19, Ada Apa?
