Anies dan Wagub Riza Tidak Akan Hadiri Reuni 212 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diwawancarai wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (25/11/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am.

MerahPutih.com - Kegiatan Reuni 212 direncanakan digelar hari ini, Kamis (2/12), di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pihak dari Yayasan Az Zikra memutuskan untuk menolak acara Reuni 212, yang rencananya akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212.

"Besok itu kan, kita ada acara yang dari kementerian," kata Wakil Gubernur Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/12) malam.

Baca Juga:

Polresta Surakarta Tolak Pengajuan Izin Aksi Reuni 212 Soloraya di Plaza Manahan Solo

Terkait dengan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan di Patung Kuda Arjuna Wijaya tersebut, Riza menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya yang berwenang memberikan izin pelaksanaan tersebut.

"Sejauh ini, belum ada informasi izin diberikan. Kami tetap menghimbau kepada penyelenggara untuk mematuhi aturan-aturan yang ada," tutur Riza, dikutip Antara.

Pihak kepolisian juga, kata Riza, sudah mempersiapkan keamanan yang diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 tersebut.

"Polda sudah menyiapkan antisipasi kemungkinan masuknya massa dari luar Jakarta yang akan mengikuti Reuni 212," ujarnya.

Baca Juga:

4 Ribu Lebih Personel Gabungan Siap 'Dorong' Massa 212

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan izin soal Reuni 212 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bogor tersebut.

Apalagi kata Harun, saat ini wilayah Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3.

Pihak kepolisian menegaskan akan memproses pidana massa yang nekat menggelar aksi Reuni 212 tanpa izin di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Jika memaksakan juga maka kita akan menerapkan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksa, dan dipersangkakan dengan tindakan pidana di KUHP sesuai pasal 212 sampai 218," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Jakarta, Rabu.

Zulpan juga mengatakan bahwa tidak hanya hukum pidana yang akan diterapkan kepada pelanggarnya, namun kekarantinaan juga.

"Di samping KUHP yang kita lakukan juga ada UU Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, siapa yang menghalangi maka dapat dikenakan sanksi hukum," ujarnya.

Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan pihak tak bertanggung jawab yang nekat menggelar aksi tanpa izin.

"Kepada masyarakat saya harap, untuk juga tidak terpancing atau mengikuti kegiatan ini karena ini tidak mendapat izin dari pemerintah atau kepolisian jadi masyarakat agar mengetahui sikap daripada Polda Metro Jaya atau Pemda DKI Jakarta," tambah Zulpan. (*)

Baca Juga:

Massa 212 Bisa Dijerat Pasal 212

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri
Indonesia
Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri

Sebanyak 10 muralis mengekspresikan kritikannya di media dinding dalam bentuk lukisan untuk memperebutkan Piala Kapolri.

Tiga Hal Penting dalam Perayaan Natal 2021
Indonesia
Tiga Hal Penting dalam Perayaan Natal 2021

Perayaan Natal 2021 mengangkat tema "Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan".

Melantai Hari Ini, Saham BMHS Langsung Meroket Hampir 25 Persen
Indonesia
Melantai Hari Ini, Saham BMHS Langsung Meroket Hampir 25 Persen

Perseroan juga mengadakan Program Alokasi Saham Pegawai

LBH Jakarta Sebut Janji Anies tidak Gusur Warga Hanya Isapan Jempol Belaka
Indonesia
LBH Jakarta Sebut Janji Anies tidak Gusur Warga Hanya Isapan Jempol Belaka

Janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pilkada DKI pada 2017 lalu, dengan tidak menggusur rumah warga hanyalah isapan jempol belaka.

Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan
Indonesia
Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan

"Yang jelas tidak ada aturan yang melarang kalau orang yang sudah menjalani pidana itu nggak boleh ikut seleksi," ucap Aria, Jumat (6/8).

ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra
Indonesia
ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra

Indonesia Corruption Watch mengkritik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM karena memberikan remisi kepada sejumlah koruptor pada peringatan HUT ke-76 RI.

KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya Harbandiyono pada Kamis (29/7).

LPSK Sambut Baik Putusan MA Cabut PP 99/2012
Indonesia
LPSK Sambut Baik Putusan MA Cabut PP 99/2012

Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang resmi membatalkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan lainnya.

Yuk Divaksin Demi Mencegah Kematian Saat Terpapar COVID-19
Indonesia
Yuk Divaksin Demi Mencegah Kematian Saat Terpapar COVID-19

Saat ini Kemenke, mengubah diksi program vaksinasi menjadi gerakan vaksinasi dan berharap, dengan perubahan diksi ini, masyarakat dapat turun langsung terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi.

Eks Direktur KPK Sebut Respons Dewas Perkuat Dugaan Pelanggaran Hukum Lili Pintauli
Indonesia
Eks Direktur KPK Sebut Respons Dewas Perkuat Dugaan Pelanggaran Hukum Lili Pintauli

Dewas KPK menolak permintaan Novel Baswedan cs melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.