Anies dan Wagub Riza Tidak Akan Hadiri Reuni 212 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika diwawancarai wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (25/11/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am.

MerahPutih.com - Kegiatan Reuni 212 direncanakan digelar hari ini, Kamis (2/12), di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pihak dari Yayasan Az Zikra memutuskan untuk menolak acara Reuni 212, yang rencananya akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212.

"Besok itu kan, kita ada acara yang dari kementerian," kata Wakil Gubernur Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/12) malam.

Baca Juga:

Polresta Surakarta Tolak Pengajuan Izin Aksi Reuni 212 Soloraya di Plaza Manahan Solo

Terkait dengan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan di Patung Kuda Arjuna Wijaya tersebut, Riza menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya yang berwenang memberikan izin pelaksanaan tersebut.

"Sejauh ini, belum ada informasi izin diberikan. Kami tetap menghimbau kepada penyelenggara untuk mematuhi aturan-aturan yang ada," tutur Riza, dikutip Antara.

Pihak kepolisian juga, kata Riza, sudah mempersiapkan keamanan yang diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 tersebut.

"Polda sudah menyiapkan antisipasi kemungkinan masuknya massa dari luar Jakarta yang akan mengikuti Reuni 212," ujarnya.

Baca Juga:

4 Ribu Lebih Personel Gabungan Siap 'Dorong' Massa 212

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan izin soal Reuni 212 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bogor tersebut.

Apalagi kata Harun, saat ini wilayah Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3.

Pihak kepolisian menegaskan akan memproses pidana massa yang nekat menggelar aksi Reuni 212 tanpa izin di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Jika memaksakan juga maka kita akan menerapkan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksa, dan dipersangkakan dengan tindakan pidana di KUHP sesuai pasal 212 sampai 218," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Jakarta, Rabu.

Zulpan juga mengatakan bahwa tidak hanya hukum pidana yang akan diterapkan kepada pelanggarnya, namun kekarantinaan juga.

"Di samping KUHP yang kita lakukan juga ada UU Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, siapa yang menghalangi maka dapat dikenakan sanksi hukum," ujarnya.

Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan pihak tak bertanggung jawab yang nekat menggelar aksi tanpa izin.

"Kepada masyarakat saya harap, untuk juga tidak terpancing atau mengikuti kegiatan ini karena ini tidak mendapat izin dari pemerintah atau kepolisian jadi masyarakat agar mengetahui sikap daripada Polda Metro Jaya atau Pemda DKI Jakarta," tambah Zulpan. (*)

Baca Juga:

Massa 212 Bisa Dijerat Pasal 212

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketidakseimbangan Ekonomi Global Terus Berlanjut
Indonesia
Ketidakseimbangan Ekonomi Global Terus Berlanjut

Tantangan lainnya adalah dampak panjang 'luka memar' atau scarring effect akibat pandemi dan konflik Rusia dan Ukraina.

Pemkot Bandung Pastikan Atlet Peparnas XVI Papua Dapat Kadeudeuh
Indonesia
Pemkot Bandung Pastikan Atlet Peparnas XVI Papua Dapat Kadeudeuh

"Kadeudeuh layak diberikan kepada atlet berprestasi. Karena mereka telah berkontribusi membantu Jabar meraih juara umum di PON. Termasuk para atlet Peparnas juga," kata Yana.

Komisi VIII tidak akan Bahas RUU Sisdiknas Jika Frasa Madrasah Hilang
Indonesia
Komisi VIII tidak akan Bahas RUU Sisdiknas Jika Frasa Madrasah Hilang

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, selama frasa madrasah belum masuk maka draf RUU Sisdiknas yang disusun Kemendikbudristek ini tidak layak dan karena itu tidak perlu dibahas oleh DPR

 KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR
Indonesia
KSP Apresiasi Keputusan Baleg Jadikan RUU TPKS Inisiatif DPR

Agar pembahasan RUU TPKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas.

Lantik Dewan Pakar, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia
Indonesia
Lantik Dewan Pakar, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia

"Pemikiran yang mampu memberikan sebuah keajegan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik," ujar Syaikhu.

DKI Sepuluh Kali Lipat Lampaui Target Tes PCR per Minggu WHO
Indonesia
DKI Sepuluh Kali Lipat Lampaui Target Tes PCR per Minggu WHO

Penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin dosis kedua mencapai 88.760.197 jiwa hingga Sabtu (20/11), pukul 12.00 WIB

Gratis, Pemkot Yogyakarta Buka Pelatihan 12 Jenis Keterampilan Kerja
Indonesia
Gratis, Pemkot Yogyakarta Buka Pelatihan 12 Jenis Keterampilan Kerja

Ada 12 jenis ketrampilan dalam program pelatihan ini dengan kuota peserta sebanyak total 260 orang.

Kerusuhan di Penjara Ekuador, 43 Napi Tewas
Dunia
Kerusuhan di Penjara Ekuador, 43 Napi Tewas

Anggota geng yang bermusuhan di sebuah penjara di kota Santo Domingo, Ekuador, terlibat tawuran, Senin (9/4).

Novel CS Dilantik Hari Ini, Kapolri Berani Akhiri Polemik TWK
Indonesia
Novel CS Dilantik Hari Ini, Kapolri Berani Akhiri Polemik TWK

Keputusan Kapolri untuk merekrut Novel dan kawan-kawannya merupakan keputusan yang sangat berani dan bentuk komitmen kapolri untuk mengakhiri hasil Tes Wawasan Kebangsaan KPK.

Yogyakarta Kekurangan 40 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 untuk Anak 6-11 Tahun
Indonesia
Yogyakarta Kekurangan 40 Ribu Dosis Vaksin COVID-19 untuk Anak 6-11 Tahun

Jika sudah ada izin untuk pelaksanaan vaksinasi, maka kami bisa saja menyisihkan sebagian persediaan vaksin