Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia Dinilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat diwawancarai awak media massa di Jakarta beberapa waktu lalu. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Merahputih.com - Pengamat sosial Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Lubis menilai tidak ada keharusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau kepala daerah lain mengikuti Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan terkait tak naiknya UMP bagi pekerja.

Anies maupun kepala daerah lain berhak menetapkan UMP 2021 yang berbeda dari Kemenaker. Sebab gubernur bukan di bawah Kemenaker.

Baca Juga:

Ekosistem Digital Bikin Pendapatan Pekerja Lepas Meningkat

"Gubernur hanya dilantik oleh pemerintah pusat, tapi dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya," ujar Rissalwan kepada Merahputih.com, Selasa (27/10).

Aturan skema upah minimum diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum terdiri dari UMK dan UMP.

Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH. "Kalau di UU ketenagakerjaan yang lama sih memang demikian," paparnya.

Menaker Ida
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

Ada 2 hal penting dari SE terkait UMP ini. Pertama pemerintah pusat sudah melakukan intervensi terhadap kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penetapan UMP.

Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pusat justru kepada pengusaha, bukan pekerja.

"Kedua, pemerintah pusat menutup mata dari fakta bahwa provinsi yang berbeda memiliki dampak wabah COVID-19 yang berbeda-beda pula," tutupnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sendiri memerintahkan para kepala daerah untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Keputusan ini tertuang pada Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04 tahun 2020 yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Suami-Istri Penusuk Wiranto Divonis 9 dan 12 Tahun Penjara

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja serta menjaga kelangsungan usaha. perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UPM pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi. "Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” ujar Menaker Ida Fauziyah, Selasa (27/10) seperti tertuang dalam SE. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Laode M Syarif: Febri Diansyah Aset Penting dalam Menjaga Marwah KPK
Indonesia
Laode M Syarif: Febri Diansyah Aset Penting dalam Menjaga Marwah KPK

Pegawai yang mengundurkan diri harus menyampaikan secara tertulis satu bulan sebelumnya

7 Daerah Kekurangan Duit Buat Pemungutan Suara Ulang Pilkada
Indonesia
7 Daerah Kekurangan Duit Buat Pemungutan Suara Ulang Pilkada

9 daerah lainnya telah memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan PSU karena memiliki anggaran yang berasal dari sisa hasil efisiensi.

Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme
Indonesia
Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme

Jangan sampai di negeri ini seperti dalam buku tersebut

Greysia/Apriyani Amankan Tiket ke Semifinal
Indonesia
Greysia/Apriyani Amankan Tiket ke Semifinal

Satu lagi wakil Indonesia di cabang bulutangkis melaju ke semifinal. Tiket empat besar direbut ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Nasabah Maybank Solo Diduga Kehilangan Uang Rp70 Juta
Indonesia
Nasabah Maybank Solo Diduga Kehilangan Uang Rp70 Juta

Nasib serupa juga dialami nasabah bernama Candraning Setyo yang harus kehilangan tabungan sekitar Rp72 juta di Maybank cabang Solo, Jawa Tengah.

Meninggal 21 dan Hilang 19 Orang, Jokowi Beri Perhatian Pada Longsor Sumedang
Indonesia
Meninggal 21 dan Hilang 19 Orang, Jokowi Beri Perhatian Pada Longsor Sumedang

Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengevaluasi izin perumahan yang telah keluar di kawasan rawan bencana.

Ini Aturan dan Cara Kebiri Pelaku Pedofil
Indonesia
Ini Aturan dan Cara Kebiri Pelaku Pedofil

Dalam PP Nomor 70/2020 itu diatur berbagai cara mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kejaksaan Agung Buka Sosok Cleaning Service yang Diduga Terlibat Insiden Kebakaran
Indonesia
Kejaksaan Agung Buka Sosok Cleaning Service yang Diduga Terlibat Insiden Kebakaran

Tanggapan tersebut merupakan respons terhadap pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan.

KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Novel Baswedan: Mengapa Dilakukan Hari Ini?
Indonesia
KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Novel Baswedan: Mengapa Dilakukan Hari Ini?

Ini justru membuat risiko tindakan dan pekerjaan penyelidik dan penyidik KPK pada jangka waktu tersebut akan bisa dianggap tidak sah

PSI Ungkap Tiga Kejanggalan Anggaran Formula E
Indonesia
PSI Ungkap Tiga Kejanggalan Anggaran Formula E

Wakil Ketua Komisi E ini berpandangan kalau Jakpro menerima begitu saja nilai commitment fee yang ditentukan secara sepihak oleh FEO