Anies dan DPRD Sepakati Perubahan APBD DKI 2019 Sebesar Rp86,89 triliun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani APBD Perubahan DKI Jakarta (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Pimpinan DPRD DKI Jakarta sepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Hasil pembahasan disepakati Perubahan APBD DKI Jakarta sebesar Rp 86.892.497.098.257 atau 86,89 triliun. Angka ini turun dari anggaran penetapan awal yaitu sebesar 89 triliun.

Baca Juga: Politikus PSI: Parpol Nasional Nyari Duitnya dari APBD DKI!

Anies menyampaikan dengan adanya persetujuan ini diharapkan program-program tahun 2019 dapat dituntaskan dengan baik oleh Pemerintah DKI Jakarta.

"Harapannya dengan ini nanti kita akan bisa finalisasi program-program tahun 2019. Angka yang disepakati adalah 86,89 triliun. Jadi ini yang kemudian menjadi final," ujarnya.

Anies pun menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI.

"Penurunan anggaran tidak (berdampak pada program prioritas). Ini lebih kepada hitungan di atas kertas. Jadi yang dikatakan turun 2,4 triliun itu adalah hitungan accounting-nya turun 2,4 triliun, karena asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA yang semula diperkirakan 12 triliun, ternyata menjadi 9,5 triliun," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Kemudian, Anies menuturkan, perencanaan anggaran harus lebih baik agar penyerapan anggaran Pemprov DKI semakin teratur.

"Ke depan, mudah-mudahan, nanti akan melihat dengan serapan kita semakin baik, maka SILPA juga makin sedikit. Jadi dengan ini, nanti akan jadi sebuah tren baru, di mana SILPA kita semakin tahun semakin berkurang," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemprov DKI harus melaksanakan proses penyusunan Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, mulai dari pembahasan rancangan KUPA dan rancangan PPAS kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dibahas dan disepakati bersama.

Hal ini menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga: Adakan Perayaan HUT RI di Pulau Reklamasi, KIARA: Anies Khianati Nelayan Jakarta

KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 ini meliputi perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon sementara per urusan dan SKPD/UKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2019. (Asp)

Kredit : asropih


Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH