Anies-Cak Imin Resmi Deklarasi Capres-Cawapres, Puan: Mau Diapakan Lagi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah resmi deklarasi sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024, di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9).

Keduanya bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diusung Partai NasDem dan PKB.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani angkat bicara dengan menyebut deklarasi itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Ia pun pasrah karena sebelumnya Cak Imin masuk bursa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

Cak Imin Sempat Deg-degan Belum Minta Restu Kiai Berduet dengan Anies

"Deklarasi (Anies-Cak Imin), ya sudah (pasrah), kita mau diapakan lagi," ujar Puan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (2/9).

Disinggung mengenai sikap Partai Demokrat yang cabut dari KPP dan kemungkinan gabung PDIP mendukung capres Ganjar Pranowo, Puan menegaskan segala sesuatu masih mungkin terjadi dalam demokrasi politik.

"Ya mungkin saja (Demokrat gabung PDIP dukung capres Ganjar) lihat saja nanti," kata dia.

Baca Juga:

Deklarasi Anies-Cak Imin, Surya Paloh: Selamat Tinggal Politik Cebong Kampret

Puan mengaku komunikasi dengan Partai Demokrat terus dilakukan. Dia juga mengungkapkan cawapres yang mendampingi Ganjar di Pipres 2024 sudah ada nama-namanya.

"Komunikasi (Demokrat) pasti. Cawapres Ganjar ada lah, nama-namanya yang masuk bursa," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pendukung Ganjar Aksi Berjoget dan Bernyanyi di Sekitar Lokasi Deklarasi Anies-Cak Imin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yenny Wahid Dukung AHY jadi Cawapres Anies Baswedan
Indonesia
Yenny Wahid Dukung AHY jadi Cawapres Anies Baswedan

"Saya malah dukung Mas AHY, paling cocok jadi wakilnya Mas Anies," ujar Yenny kepada awak media di Jakarta, Jumat (11/8).

[HOAKS atau FAKTA]: Penemuan Ikan Oarfish Pertanda Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penemuan Ikan Oarfish Pertanda Bencana

Seekor ikan oarfish raksasa ditemukan di perairan Taiwan oleh penyelam pada kedalaman 200-1000 meter. Menurut masyarakat sekitar, munculnya ikan menjadi pertanda adanya bencana atau bahaya.

NasDem: Jokowi Memahami Parpol Koalisi Tolak Proporsional Tertutup
Indonesia
NasDem: Jokowi Memahami Parpol Koalisi Tolak Proporsional Tertutup

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memahami sikap delapan partai politik parlemen menolak sistem proporsional tertutup.

Polisi Perketat Pengamanan Saat Sidang Vonis Sambo Cs
Indonesia
Polisi Perketat Pengamanan Saat Sidang Vonis Sambo Cs

Penyisiran tim Gegana Brimob Polri dimulai pada Minggu (12/2) bertujuan untuk sterilisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai antisipasi ancaman bom.

Pemprov DKI Tegaskan Jakwifi Tak Dihentikan Hanya Ada Penyesuaian
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Jakwifi Tak Dihentikan Hanya Ada Penyesuaian

Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menampik adanya penghentian layanan internet gratis Jakwifi pada 1 Januari 2023.

PSI DKI Bantah Fraksinya di Geledah KPK
Indonesia
PSI DKI Bantah Fraksinya di Geledah KPK

PSI DPRD DKI Jakarta buka suara terkait isu fraksinya digeledah oleh KPK pada Selasa (17/1) kemarin.

UMP Jabar Naik 3,57 Persen, UMK Kabupaten dan Kota akan Diumumkan 30 November
Indonesia
UMP Jabar Naik 3,57 Persen, UMK Kabupaten dan Kota akan Diumumkan 30 November

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 2.057.495. UMP 2024 Jabar naik 3,57 persen dari UMP 2023 yang sebesar Rp 1.986.670, atau kenaikannya Rp 70.825.

Jimly Sebut Amandemen UUD 1945 Harus Perkuat Sistem Presidensial
Berita
Jimly Sebut Amandemen UUD 1945 Harus Perkuat Sistem Presidensial

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Anggota DPD RI Periode 2019–2014 Prof. Jimly Asshiddiqie menilai usulan amendemen UUD 1945 harus dipahami sebagai kesempatan memperbaiki sistem ketatanegaraan sekaligus sistem presidensial di Indonesia.

Sidang Surya Darmadi: Ahli Sebut Perusahaan yang Berizin tak Rugikan Negara
Indonesia
Sidang Surya Darmadi: Ahli Sebut Perusahaan yang Berizin tak Rugikan Negara

"Jika disitu sudah clean and clear istilahnya, untuk berusaha disitu, semua kewajiban dipenuhi, ada aturannya, maka tidak ada kerugian negara," ujar Rimawan

KPK Minta Sekretaris MA Hasbi Hasan Kooperatif Hadiri Pemeriksaan Besok
Indonesia
KPK Minta Sekretaris MA Hasbi Hasan Kooperatif Hadiri Pemeriksaan Besok

KPK memeriksa Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.