Anies Buka 30 Unit Rusunawa Samawa Cengkareng, Maksimal Gaji Rp 14 Juta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memimpin Upacara Peringatan HUT ke-76 RI di halaman Blok G Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/8) (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta membuka kembali 30 unit tambahan Program Rumah Samawa hunian DP Nol di Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat.

Unit baru yang disediakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini dengan tipe studio. Adapun untuk tipe studio ini hanya berupa ruangan kosong tanpa kamar. Unit ini hanya terdapat satu kamar mandi, serta dilengkapi balkon.

Baca Juga

Pembangunan 3 Rusunawa di Jakarta Segera Rampung, Begini Cara Sewa Unitnya

"Ayo buruan daftar !!! Tunggu apa Iagi? Jangan sampai kehabisan Iagi lho...," ucap Anies melalui Instagram pribadinya @aniesbaswesan, Rabu (18/8).

Anies menuturkan, jika ingin mengetahui lebih spesifik tentang hunian DP 0 Rupiah disankan untuk download aplikasinya di Playstore android bernama Pendaftaran dp 0 Rupiah.

Semua informasi perihal hunian Samawa Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat ada di aplikasi tersebut.

Adapun syarat yang harus dipenuhi warga bila minat Samawa Cengkareng:

1. Warga DKI Jakarta yang memiliki e-KTP dan KK DKI Jakarta.

2. Belum memiliki rumah

3. Tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan

4. Memiliki surat nikah jika sudah menikah

5. Memiliki NPWP

6. Penghasilan rumah tangga perbulan maksimal 14.8 juta

7. Memenuhi syarat kredit sesuai aturan perbankan

Untuk info lebih Ianjut dapat menghubungi UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN melalui: 021-34833711 pada hari dan jam kerja atau WA Center : 0812-2012-2211 Fanpage : Unit Pengelola Dana Perumahan YouTube : Unit Pengelola Dana Perumahan IG : @derupiahsamawa Email: [email protected] (Asp)

Baca Juga

Penghuni Minta Pemprov DKI Ringankan Biaya Sewa Rusunawa

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di KTT EAS, Jokowi Ingatkan Kedamaian di Laut China Selatan
Dunia
Di KTT EAS, Jokowi Ingatkan Kedamaian di Laut China Selatan

Telah disepakati Bali Principles sebagai rules of the game untuk mewujudkan hubungan antar negara yang bersahabat dan saling menguntungkan.

Liza Putrie Noviana, Nakes Pertama di RSD Wisma Atlet Gugur Akibat COVID-19
Indonesia
Liza Putrie Noviana, Nakes Pertama di RSD Wisma Atlet Gugur Akibat COVID-19

Salah satu tenaga kesehatan RSD Wisma Atlet, Liza Putrie Noviana akhirnya meninggal dunia setelah berjibaku menangani pasien COVID-19.

Pemerintah Beberkan Bahaya Unduh Aplikasi PeduliLindungi dari Tautan WhatsApp
Indonesia
Pemerintah Beberkan Bahaya Unduh Aplikasi PeduliLindungi dari Tautan WhatsApp

Link dari orang yang tak bertanggung jawab untuk mengambil data pribadi

Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI
Indonesia
Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI

Selain vaksinasi, banyak orang yang sudah memiliki antibodi COVID-19 secara alami karena pernah terinfeksi

Siap Gelar PPDB 2022, Pemprov DKI Perbaiki Sistem Pendaftaran
Indonesia
Siap Gelar PPDB 2022, Pemprov DKI Perbaiki Sistem Pendaftaran

Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2022.

Presiden Minta PTM Dievaluasi, Ketua Komisi X: Disesuaikan dengan Situasi Wilayah
Indonesia
Presiden Minta PTM Dievaluasi, Ketua Komisi X: Disesuaikan dengan Situasi Wilayah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembelajaran tatap muka (PTM) di tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dievaluasi seiring peningkatan kasus harian COVID-19.

KPK Amankan Dokumen Terkait Suap Pengurusan Perkara di PN Surabaya
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Terkait Suap Pengurusan Perkara di PN Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur. Dokumen itu didapat penyidik KPK setelah berkoordinasi dengan pihak PN Surabaya.

Korting Vonis Djoko Tjandra, Hakim Dinilai Tersandera Putusan Pinangki
Indonesia
Korting Vonis Djoko Tjandra, Hakim Dinilai Tersandera Putusan Pinangki

"Nampaknya hakim tersandera dengan putusan Pinangki karena sudah terlanjur divonis empat tahun. Maka, [hukuman] penyuapnya [Djoko Tjandra] adalah di bawah yang disuap. Rumus hukum di Indonesia memang begitu," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman

Periksa Sultan Pontianak, KPK Dalami Aliran Uang dari Bupati PPU
Indonesia
Periksa Sultan Pontianak, KPK Dalami Aliran Uang dari Bupati PPU

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alkadrie, dalam kasus dugaan suap di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (26/4).