Anies Berlakukan WFH 75 Persen bagi Kantor di Zona Merah Presiden Jokowi (kedua dari kiri) dan Gubernur Anies Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Rusun Tanah Tinggi. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 75 persen bagi pegawai perkantoran swasta dan pemerintah yang berada di zona merah.

"Zona merah work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," tulis Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 759 Tahun 2021, Kamis (17/6).

Sedangkan perusahaan yang berada di zona kuning dan zona oranye wajib memberlakukan WHF 50 persen bagi karyawannya.

Baca Juga:

Dinkes DKI Temukan 33 Kasus COVID-19 Varian Baru Masuk Jakarta

"Zona kuning dan zona oranye WFH sebesar 50 persen dan WFO sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," lanjut Kebgub tersebut.

Penegakan protokol kesehatan (prokes) untuk perkantoran swasta, BUMN, dan BUMD merujuk pasal 11 dan pasal 12 Pergub Nomor 3 Tahun 2021.

Seorang tenaga kesehatan membersihkan diri usai bertugas merawat pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa(15/6/2021). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Seorang tenaga kesehatan membersihkan diri usai bertugas merawat pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa(15/6/2021). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Sanksi bagi kantor swasta, BUMN, dan BUMD yang melanggar prokes adalah teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan sementara izin, dan/atau pencabutan izin.

Baca Juga:

Dinkes DKI Sebut Kasus COVID-19 pada Anak Meningkat Tajam

Sementara itu, protokol kesehatan bagi perkantoran pemerintah diatur pasal 13 dan pasal 14 Pergub Nomor 3 Tahun 2021. Pergub itu berbunyi bagi kantor pemerintah yang melanggar protokol kesehatan akan disanksi oleh Satgas COVID-19.

Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 14 Juni 2021 kemarin. (Asp)

Baca Juga:

Makin Parah, Sehari Warga DKI Positif COVID-19 Tembus di Atas 4 Ribu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Intelijen Desak Paslon Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020
Indonesia
Pakar Intelijen Desak Paslon Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020

Kampanye metode tersebut dan jenis pengerahan massa lainnya berpotensi menciptakan klaster COVID-19 yang membahayakan publik.

Banjir Kepung Semarang, DPD Perintahkan Daerah Evaluasi Pembangunan Kota
Indonesia
Banjir Kepung Semarang, DPD Perintahkan Daerah Evaluasi Pembangunan Kota

Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengoperasikan semua pompa penyedot air di Sungai Tenggang guna mengurangi banjir.

Menag Imbau Warga di Zona Merah COVID-19 Ibadah di Rumah
Indonesia
Menag Imbau Warga di Zona Merah COVID-19 Ibadah di Rumah

Ia juga mengajak umat menjadi teladan disiplin mematuhi penerapan protokol kesehatan

Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan
Indonesia
Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan

Tidak hanya perorangan, delik aduan pencemaran atau fitnah juga dapat dibuat oleh lembaga berbadan hukum

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja
Indonesia
75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

Ali berkilah, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

Karaoke saat Jam Kerja, Staf dan Kepala Puskesmas Situ Udik Bogor Dicopot
Indonesia
Karaoke saat Jam Kerja, Staf dan Kepala Puskesmas Situ Udik Bogor Dicopot

Kepala Puskesmas dan dua stafnya dicopot dari jabatannya.

Jenderal Bintang Dua Berpeluang Gantikan Posisi Jenderal Idham Azis
Indonesia
Jenderal Bintang Dua Berpeluang Gantikan Posisi Jenderal Idham Azis

peluang keterpilihan jenderal bintang dua sebagai Kapolri tergantung Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan (Komjak) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam mengusut skandal Djoko Tjandra.

Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun
Indonesia
Anies tak Perlu Cabut Perda Cairkan Dana Cadangan Rp1,4 Triliun

Pencairan dana cadangan tetap bisa dilakukan dengan mekanisme yang sah dalam beleid Perda Nomor 10 Tahun 1999 itu.

Rumah Sakit Daerah di Banten Dapat Pasokan Gas Oksigen Gratis Selama 2 Bulan
Indonesia
Rumah Sakit Daerah di Banten Dapat Pasokan Gas Oksigen Gratis Selama 2 Bulan

"Sekarang ini banyak pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit milik pemerintah dan banyak membutuhkan oksigen," kata M. Yusuf.