Anies Bebaskan PBB yang Lahannya Dimanfaatkan untuk Pertanian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan ibu kota yang dimanfaatkan atau dikelola menjadi lahan pertanian.

pembebasan pajak tersebut tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

"Pergub baru di Jakarta ini membebaskan PBB untuk tanah yang digunakan bagi kegiatan pertanian, peternakan, perikanan," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (5/10).

Baca Juga:

Anies Bagi-bagi Belasan Mobil Damkar ke Daerah Lain

Calon presiden (capres) Partai NasDem ini menjelaskan, pembebasan PBB bagi lahan yang dimanfaatkan ini menyokong kebutuhan pangan di ibu kota yang dinilai masih kurang.

Anies mengakui bahwa Jakarta memiliki lahan yang tak cukup untuk kebutuhan jutaan warga yang tinggal di ibu kota. Sehingga perlu menjalin kerja sama dengan BUMD kota lain untuk memenuhi kebutuhan pangan Jakarta.

"Ada lahan di Jakarta, tapi untuk kebutuhan sebesar kota Jakarta memang komparatifnya akan lebih baik bila digunakan kerja sama antardaerah," ungkap Anies. (Asp)

Baca Juga:

Survei Indomatrik: Mayoritas Masyarakat DKI Minta Pj Gubernur Lanjutkan Kebijakan Pro Rakyat Anies

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah
Indonesia
Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah

Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya gunting pita pembangunan infrastruktur mendapat respons dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu.

Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN

Ada tujuh warga korban banjir yang menggugat Gubernur Anies Baswedan ke PTUN Jakarta pada 25 Agustus 2021 karena lalai menangani banjir di permukiman mereka.

Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Tembus Rekor Tertinggi
Indonesia
Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Tembus Rekor Tertinggi

Kinerja ekspor dan impor Indonesia di bulan Maret 2022 berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Ribuan Buruh Datangi Istana Negara
Indonesia
Ribuan Buruh Datangi Istana Negara

Lebih dari 15 ribu buruh akan menggelar demo di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/10).

[HOAKS atau FAKTA]: Rusia Bela Indonesia Rebut Pulau Pasir dari Australia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rusia Bela Indonesia Rebut Pulau Pasir dari Australia

Informasi ini menuai atensi pengguna Facebook dan sudah diliihat oleh ratusan ribu penggunanya serta ribuan likes.

Alasan Polisi belum Tetapkan Penembak Brigadir J sebagai Tersangka
Indonesia
Alasan Polisi belum Tetapkan Penembak Brigadir J sebagai Tersangka

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budhi Herdi Susianto memastikan Bharada E yang menembak mati rekan seprofesinya masih berstatus saksi.

Besok, DPR Sahkan 3 RUU Pemekaran Papua
Indonesia
Besok, DPR Sahkan 3 RUU Pemekaran Papua

Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebentar lagi disahkan.

Penyidik Limpahkan Berkas tahap 1 Ferdy sambo ke JPU
Indonesia
Penyidik Limpahkan Berkas tahap 1 Ferdy sambo ke JPU

Penyidik Tim Khusus (Timsus) Polri melimpahkan tahap I (satu) berkas perkara Irjen Pol. Ferdy Sambo dan tiga tersangka pembunuhan berencana Brigadir J lainnya ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung, Jumat.

Minyak Goreng Mahal dan Langka, Satgas Mafia Pangan Solo Siapkan Operasi
Indonesia
Minyak Goreng Mahal dan Langka, Satgas Mafia Pangan Solo Siapkan Operasi

"Kita tetap telusuri penyebab mahalnya minyak goreng. Pedagang dan pembeli kita pantau," kata Kompol Djohan.

Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat
Indonesia
Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan peristiwa yang menewaskan 135 orang itu tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat.