Anies Bayar 'Fee' Formula E Rp200 M, PSI: Rakyat Butuh Sembako, Bukan Balapan Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Merahputih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membayar commitment fee Formula E Tahun 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp396 miliar di tengah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, khususnya Jakarta.

"Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment fee untuk balapan tahun depan 2021. Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil," kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (22/4).

Baca Juga:

Pasien Tahu Positif Corona dari Media, Ini Alasan RSPI Enggak Berani Bilang

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E Tahun 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp396 miliar.

Ia menilai Pemprov DKI tidak memiliki keberpihakan terhadap penderitaan rakyat. Apalagi, dampak COVID-19 terhadap keuangan daerah saat ini tidak main-main. Penutupan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan realisasi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020 akan defisit sekitar Rp40 triliun.

"Yang saya heran, di tengah ancaman defisit anggaran, bisa-bisanya pemprov malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, dengan harga sembako Rp149.500 per paket, duit commitment fee Rp200 miliar itu bisa dipakai beli tambahan sembako untuk 1,3 juta keluarga," ujar Anggara.

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)
Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Anggara mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengistimewakan pembayaran ke Formula E Operations Limited (FEO) selaku pemilik lisensi ajang balap Formula E, ketimbang memenuhi komitmen bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta.

"Saya menilai komitmen Pemprov DKI terhadap bansos tidak sekuat komitmennya terhadap balap Formula E. Ini terlihat dari nilai bansos yang terus turun. Awalnya, Pak Gubernur berjanji tiap keluarga miskin akan dapat Rp1 juta per bulan. Tidak berapa lama, angkanya turun jadi Rp600 ribu per bulan. Belakangan, realisasinya cuma Rp 299 ribu per bulan. Saya ingatkan, Pemprov DKI bekerja untuk warga Jakarta, bukan ke panitia balapan mobil," kata Anggara.

Dia menduga nilai bansos yang terus berkurang ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target. Sejauh ini, sebagaimana dikutip Antara, realisasinya baru Rp11,8 triliun atau sekitar 14,4 persen dari target.

"Saat anggaran pemerintah terbatas, seharusnya uang yang sedikit itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai untuk balapan mobil uangnya ada, tapi giliran bansos uang tidak ada. Saya dapat laporan sampai sekarang masih ada ratusan ribu warga Jakarta tidak dapat bansos," beber dia.

Baca Juga:

Pemerintah Buka Wacana Terapkan Sertifikat Bebas Corona

Anggara memperkirakan Pemprov DKI nanti akan membela diri dengan menyebut bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh karena itu harus dipenuhi.

"Kontrak itu bukan kitab suci. Kontrak bisa diubah dan dibicarakan ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi saat ini statusnya bencana nasional pandemi COVID-19. Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E. Bahkan, menurut saya, seharusnya pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembali commitment fee tersebut dikembalikan. Pada masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil," tutup Anggara. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pam Swakarsa Dinilai Bikin Satuan Pengamanan Lebih Dihargai
Indonesia
Pam Swakarsa Dinilai Bikin Satuan Pengamanan Lebih Dihargai

Kritik terhadap Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 terutama adalah pengunaan diski pam swakarsa

Ketua DPRD Heran Pemprov DKI Kembali Potong Pohon untuk Revitalisasi
Indonesia
Ketua DPRD Heran Pemprov DKI Kembali Potong Pohon untuk Revitalisasi

Jumlah pohon mencapai ratusan yang ditebang di Monas.

DPR Harapkan Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas di Pilkada
Indonesia
DPR Harapkan Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas di Pilkada

Masyarakat jangan memilih pemimpinnya hanya karena diberikan uang atau politik uang karena tidak baik bagi perkembangan demokrasi

13 Calon Penumpang KA di Stasiun Cirebon Positif COVID-19
Indonesia
13 Calon Penumpang KA di Stasiun Cirebon Positif COVID-19

terdapat 13 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dan diisolasi terlebih dahulu di ruangan yang telah disediakan sebelum di serahkan ke Satgas Penanganan COVID-19 Kota Cirebon.

Eks Menristek Sedih Ada Orang Diperiksa Polisi Gegara Guyonan Gus Dur
Indonesia
Eks Menristek Sedih Ada Orang Diperiksa Polisi Gegara Guyonan Gus Dur

Dulu ada buku ‘Mati Ketawa Cara Rusia’. Apakah mau seperti itu?

KPK Garap Ketua KPU Hingga Advokat PDIP Terkait Kasus Suap PAW DPR
Indonesia
KPK Garap Ketua KPU Hingga Advokat PDIP Terkait Kasus Suap PAW DPR

Advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah ikut terjaring saat OTT suap Komisioner KPU.

3 Tahun Anies Pimpin DKI Jakarta, ini Catatan Gerindra
Indonesia
3 Tahun Anies Pimpin DKI Jakarta, ini Catatan Gerindra

"Kalau saya lihat over all sudah bagus dengan RPJMD," kata Purwanto

MUI Beri Lampu Hijau Vaksin COVID-19 Asal Tiongkok
Indonesia
MUI Beri Lampu Hijau Vaksin COVID-19 Asal Tiongkok

Perkembangan vaksin COVID-19 menemui titik terang. Salah satunya terkait status kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Klaster Petamburan Picu Ledakan Kasus Corona di Tempat Lain
Indonesia
Klaster Petamburan Picu Ledakan Kasus Corona di Tempat Lain

Terlebih, Lurah Petamburan Setiyanto, yang belakangan dinyatakan positif COVID-19, pernah datang memantau kegiatan tersebut.

RS Darurat COVID-19 Rawat 71 Pasien dan 31 Dipulangkan
Indonesia
RS Darurat COVID-19 Rawat 71 Pasien dan 31 Dipulangkan

Rumah sakit rujukan bisa dengan fokus menangani pasien-pasien dengan gejala berat