Anies Bayar 'Fee' Formula E Rp200 M, PSI: Rakyat Butuh Sembako, Bukan Balapan Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Merahputih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membayar commitment fee Formula E Tahun 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp396 miliar di tengah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, khususnya Jakarta.

"Balapan tahun 2020 ini saja belum jelas apakah akan dilaksanakan, kok malah sudah bayar commitment fee untuk balapan tahun depan 2021. Zaman susah begini rakyat butuh sembako, bukan balapan mobil," kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (22/4).

Baca Juga:

Pasien Tahu Positif Corona dari Media, Ini Alasan RSPI Enggak Berani Bilang

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah membayar commitment fee Formula E Tahun 2021 sebesar Rp200 miliar dari total tagihan Rp396 miliar.

Ia menilai Pemprov DKI tidak memiliki keberpihakan terhadap penderitaan rakyat. Apalagi, dampak COVID-19 terhadap keuangan daerah saat ini tidak main-main. Penutupan berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan realisasi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020 akan defisit sekitar Rp40 triliun.

"Yang saya heran, di tengah ancaman defisit anggaran, bisa-bisanya pemprov malah memprioritaskan bayar commitment fee. Padahal, dengan harga sembako Rp149.500 per paket, duit commitment fee Rp200 miliar itu bisa dipakai beli tambahan sembako untuk 1,3 juta keluarga," ujar Anggara.

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)
Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Anggara mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta yang lebih mengistimewakan pembayaran ke Formula E Operations Limited (FEO) selaku pemilik lisensi ajang balap Formula E, ketimbang memenuhi komitmen bantuan sosial (bansos) kepada warga Jakarta.

"Saya menilai komitmen Pemprov DKI terhadap bansos tidak sekuat komitmennya terhadap balap Formula E. Ini terlihat dari nilai bansos yang terus turun. Awalnya, Pak Gubernur berjanji tiap keluarga miskin akan dapat Rp1 juta per bulan. Tidak berapa lama, angkanya turun jadi Rp600 ribu per bulan. Belakangan, realisasinya cuma Rp 299 ribu per bulan. Saya ingatkan, Pemprov DKI bekerja untuk warga Jakarta, bukan ke panitia balapan mobil," kata Anggara.

Dia menduga nilai bansos yang terus berkurang ini disebabkan oleh realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target. Sejauh ini, sebagaimana dikutip Antara, realisasinya baru Rp11,8 triliun atau sekitar 14,4 persen dari target.

"Saat anggaran pemerintah terbatas, seharusnya uang yang sedikit itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai untuk balapan mobil uangnya ada, tapi giliran bansos uang tidak ada. Saya dapat laporan sampai sekarang masih ada ratusan ribu warga Jakarta tidak dapat bansos," beber dia.

Baca Juga:

Pemerintah Buka Wacana Terapkan Sertifikat Bebas Corona

Anggara memperkirakan Pemprov DKI nanti akan membela diri dengan menyebut bahwa skema pembayaran sudah diatur di dalam kontrak, oleh karena itu harus dipenuhi.

"Kontrak itu bukan kitab suci. Kontrak bisa diubah dan dibicarakan ulang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, apalagi saat ini statusnya bencana nasional pandemi COVID-19. Pemprov DKI punya alasan kuat untuk negosiasi kontrak Formula E. Bahkan, menurut saya, seharusnya pemprov membatalkan kontrak dan meminta kembali commitment fee tersebut dikembalikan. Pada masa sulit seperti ini rakyat tidak butuh tontonan balapan mobil," tutup Anggara. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI DKI Kritik Penanganan Pengungsi Banjir Abaikan Protokol Kesehatan
Indonesia
PSI DKI Kritik Penanganan Pengungsi Banjir Abaikan Protokol Kesehatan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Pemprov DKI yang masih meremehkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat bencana banjir merendam wilayah ibu kota.

Tidak Mau Seperti India, Pemerintah Fokus Pada Pengurangan Mobilitas Warga
Indonesia
Tidak Mau Seperti India, Pemerintah Fokus Pada Pengurangan Mobilitas Warga

Pemerintah, terus meningkatkan capaian program vaksinasi. Teorinya bahwa 70 persen dari sasaran vaksinasi bisa memberikan perlindungan, atau menekan laju penularan virus.

20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma
Indonesia
20 Anak Korban Pencabulan Pengurus Gereja Herkulanus Depok Trauma

Pencabulan yang dilakukan SM terjadi sejak 2002 lalu hingga Maret lalu. Pelaku yang kebetulan menjadi pendamping mereka.

Saksi Beberkan Skema Penyerahan Uang dari Djoko Tjandra ke Tommy Sumardi
Indonesia
Saksi Beberkan Skema Penyerahan Uang dari Djoko Tjandra ke Tommy Sumardi

Dua pegawai Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Mulia Group, Nurmawan Fransisca dan Nurdin membenarkan ada penyerahan uang atas perintah bosnya.

Oknum Petugas Rapid Test di Bandara Soetta Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual
Indonesia
Oknum Petugas Rapid Test di Bandara Soetta Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual

Oknum petugas pengecekan rapid test virus COVID-19 berinisial EFY yang diduga melecehkan dan memeras wanita berinisial LHI telah ditetapkan jadi tersangka.

Respon Berlebihan PDIP Dinilai Bikin Gaduh
Indonesia
Respon Berlebihan PDIP Dinilai Bikin Gaduh

Apalagi disikapi dengan pengerahan massa atau membawanya ke ranah hukum.

BI Minta Bank dan Fintech Lakukan Kolaborasi
Indonesia
BI Minta Bank dan Fintech Lakukan Kolaborasi

Fintech punya ekosistem yang agile dan perbankan punya dana murah, punya risk management yang lebih prudent.

Dunia Resesi, Ini Prediksi Ekonomi Indonesia Versi Bank Dunia
Indonesia
Dunia Resesi, Ini Prediksi Ekonomi Indonesia Versi Bank Dunia

Bank Dunia turut memperkirakan perekonomian untuk wilayah Asia dan Pasifik akan mengalami penurunan hingga 6 persen dibanding 2019 karena sebagian negara harus menerapkan lockdown.

Ciptakan Regulasi Efektif, Kemensos Sederhanakan 93 Permensos
Indonesia
Ciptakan Regulasi Efektif, Kemensos Sederhanakan 93 Permensos

Salah satu yang disederhanakan adalah terkait program sembako mencakup pelaksanaan program seperti penyaluran, data penerima, agen atau distributor barang.

Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina
Indonesia
Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina

Rumah karantina tersebut berfungsi untuk menampung pemudik melakukan isolasi selama 14 hari.