Anies Baswedan Siap Penuhi Panggilan KPK Anies Baswedan saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Senin (5/9/2022). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ajang Formula E pada Rabu (7/9).

"Saya dimintai surat panggilan KPK, Rabu, 7 September pagi," kata Anies Baswedan saat ditemui di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (5/9).

Anies menegaskan, akan datang memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan terkait Formula E.

Baca Juga:

Resmikan 2 Gereja, Anies Bicara Kesetaraan Dalam Beribadah

Selain itu, Anies menegaskan, tidak ada keterangan dalam surat panggilan tersebut sehingga dirinya berniat hanya untuk memenuhi panggilan itu dan selebihnya akan dijelaskan usai pertemuan.

"Insyaallah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas," katanya, seperti dikutip Antara.

Anies mengonfirmasi kembali kepada wartawan bahwa benar menerima panggilan dari KPK.

Baca Juga:

PSI Ingin Ada Pansel Penentuan Pj Gubernur DKI Pengganti Anies

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro) yang belum dihentikan.

Penyelidikan kasus tersebut masih berjalan.

"Belum disetop kasusnya," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (31/8).

Ali mengatakan, tim penyelidik masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi sesuai koridor hukum yang berlaku. (*)

Baca Juga:

Dirjen Kemendagri Bahtiar Disebut Cocok Gantikan Anies Baswedan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ibu Negara Iriana Kunker di Sragen, Gibran Sekolah Partai ke Jakarta
Indonesia
Ibu Negara Iriana Kunker di Sragen, Gibran Sekolah Partai ke Jakarta

Ibu Negara Iriana Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kamis (22/9).

Anies Berharap PJ Gubernur Tidak Bekerja Pakai Selera
Indonesia
Anies Berharap PJ Gubernur Tidak Bekerja Pakai Selera

Rencana pembangunan Jakarta telah direncanakan sampai 2026. Hal itu diharapkan menjadi pegangan dalam pembangunan Jakarta yang dijalankan oleh penjabat gubernur.

Demokrat Akan Bahas Koalisi dan Capres di Rapimnas
Indonesia
Demokrat Akan Bahas Koalisi dan Capres di Rapimnas

Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Kamis-Jumat, 15-16 September 2022, di Jakarta Convention Center (JCC).

Kata Wagub Jabar soal Banjir Bandang di Garut
Indonesia
Kata Wagub Jabar soal Banjir Bandang di Garut

Banjir bandang melanda Kecamatan Sukawening dan Karangtengah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (27/11).

Wagub DKI Berharap Banjir Tak Ganggu Agenda Pertemuan G20 di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Berharap Banjir Tak Ganggu Agenda Pertemuan G20 di Jakarta

Pemprov Jakarta akan menekan angka penyebaran Omicron yang diprediksi mengalami kenaikan kasus pada bulan depan.

Negara Kepulauan di Kawasan Pasifik Selatan Terdampak Tsunami Tonga
Indonesia
Negara Kepulauan di Kawasan Pasifik Selatan Terdampak Tsunami Tonga

Kemungkinan peristiwa yang sedang berlangsung juga diprakarsai oleh reservoir yang sama

Terima Keluhan Emak-emak Kampung Akuarium, AHY Janjikan Pasar Murah Sebelum Lebaran
Indonesia
Terima Keluhan Emak-emak Kampung Akuarium, AHY Janjikan Pasar Murah Sebelum Lebaran

DPD Demokrat DKI Jakarta akan menggelar pasar murah di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.

Penyebaran Hoaks di Media Sosial Semakin Kuat
Indonesia
Penyebaran Hoaks di Media Sosial Semakin Kuat

Data terbaru, ada 6.145 aduan berita yang diterima JSH, sebanyak 4.265 berita di antaranya terklarifikasi sebagai hoaks.

Kader PDIP Geram Rapat DPRD Masih via Zoom: Anak TK Saja Tatap Muka
Indonesia
Kader PDIP Geram Rapat DPRD Masih via Zoom: Anak TK Saja Tatap Muka

Rasyidi meminta Sekretaris Dewan DPRD DKI untuk menghentikan rapat dengan Zoom.

Pemerintah Perpanjang Kebijakan Pembebasan Pungutan Ekspor CPO
Indonesia
Pemerintah Perpanjang Kebijakan Pembebasan Pungutan Ekspor CPO

Pemerintah memutuskan untuk membebaskan atau gratiskan tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).