Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul Gubernur Anies Baswedan. (Foto: MP/Ponco))

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

"Pada pagi hari ini saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik," kata Anies di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/9).

Baca Juga:

KPK Minta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Kooperatif

Anies berharap, keterangannya bisa membantu KPK membongkar kasus ini dansiap memberikan semua informasi yang dibutuhkan penyidik.

"Jadi, saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan semoga itu bermanfaat bagi KPK," ucap Anies.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pihaknya menemukan dua dokumen anggaran untuk Sarana Jaya. Total angka yang tertera dalam dua dokumen itu berjumlah Rp 2,6 triliun, yakni SK Nomor 405 sebesar Rp 1,8 triliun dan SK 1684 senilai Rp 800 miliar.

Anggaran itu merupakan penyertaan modal daerah dari Pemprov kepada Sarana Jaya selaku BUMD yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana-prasarana.

Anggaran itu salah satunya digunakan untuk mengadakan tanah di Munjul yang diduga diwarnai rasuah. Berdasarkan informasi, Taufik mengenal dekat Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar yang menjadi salah satu tersangka kasus ini.

KPK.(Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Perusahaan Adonara Propertindo menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah milik Pemerintah DKI Jakarta lewat Sarana Jaya. Melalui Tommy dan wakilnya Anja, Yoory Corneles mengatur pertemuan hingga sepakat membayar tanah yang ditawarkan Adonara tanpa melakukan kajian terhadap lahan tersebut. Bahkan KPK yakin antara Yoory dengan pihak Adonara, sudah ada pembahasan sebelum proses negosiasi dilakukan.

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran lagi kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Wagub Yakin Anies dan Prasetyo Edi Tidak Terlibat Korupsi Lahan Munjul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Makin Naik, Kasus COVID-19 Bertambah 12.422
Indonesia
Makin Naik, Kasus COVID-19 Bertambah 12.422

Penyebaran COVID-19 varian Omicron yang begitu cepat membuat kasus baru positif COVID-19 di tanah air menunjukkan tren kenaikan.

Pengendara Diklaim Makin Taat Hukum, Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Hanya 11 Kendaraan
Indonesia
Pengendara Diklaim Makin Taat Hukum, Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta Hanya 11 Kendaraan

Penindakan dengan jam operasional baru ini sudah berlangsung selama empat hari.

Rangkaian Kereta Terakhir LRT Jabodebek Uji Beban di Atas Lintasan
Indonesia
Rangkaian Kereta Terakhir LRT Jabodebek Uji Beban di Atas Lintasan

Rangkaian kereta atau trainset terakhir dari LRT Jabodebek telah tiba di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jawa Barat, pada Minggu (17/10).

Harga Barang Naik, KSP Serukan Saatnya Kurangi Konsumsi Produk Impor
Indonesia
Harga Barang Naik, KSP Serukan Saatnya Kurangi Konsumsi Produk Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu mengingatkan harga barang-barang terindikasi alami kenaikan karena ketidakpastian ekonomi global.

Demokrat AHY Sebut Gugatan Kubu Moeldoko Hanya Akal-akalan
Indonesia
Demokrat AHY Sebut Gugatan Kubu Moeldoko Hanya Akal-akalan

Mahkamah Partai selalu memberi ruang untuk berdiskusi

Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

Dalam raker tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mendorong Komisi III mempercepat penetapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Lima Terduga Teroris di Sulsel dan Sulteng Ditangkap Densus 88
Indonesia
Lima Terduga Teroris di Sulsel dan Sulteng Ditangkap Densus 88

"Penangkapan Jumat tanggal 20 agustus 2021. Penangkapan dilakukan terhadap 5 tersangka di dua provinsi," ungkap Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan

Pengaspalan Sirkuit Formula E Rampung, Lanjut Paddock hingga Tribun
Indonesia
Pengaspalan Sirkuit Formula E Rampung, Lanjut Paddock hingga Tribun

"Sekarang mau lanjut pemasangan paddock, grandstand, pagar, dan lain-lain," paparnya.

KPK Tegaskan Zero Tolerance Terhadap 2 Pegawai yang Selingkuh
Indonesia
KPK Tegaskan Zero Tolerance Terhadap 2 Pegawai yang Selingkuh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan KPK. Pernyataan ini menanggapi sanksi etik yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK terhadap pegawai berinisial SK dan DW. Sanksi tersebut dijatuhkan lantaran keduanya terbukti berselingkuh.

Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai dari 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Larangan ini diharapkan bisa memenuhi ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sehingga stoknya bisa kembali melimpah di pasaran.