Anies Bantah Jiplak Ide PKS Beri Keringanan Pajak Warga DKI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/9) (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membantah menjiplak ide Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan keringanan pajak bagi masyarakat.

Kebijakan keringanan pajak merupakan program inisiatif Badan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran Wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Baca Juga:

Wow, Segini Nilai Tunggakan Pajak Mobil Mewah di Jakarta

"Enggak itu BPRD yang punya inisiatif," kata Anies di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang beberapa waktu lalu sempat berjanji akan menghapus pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM seumur hidup jika menang pada Pemilu 2019.

Pernyataan tersebut diutarakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf. Penghapusan pajak sepeda motor yang dijanjikan PKS yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (17/9) (MP/Asropih)

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan melambung, PKS akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) itu," kata di Jakarta, Kamis (22/11) lalu.

Pemprov DKI melalui BPRD DKI Jakarta saat ini tengah menggenjot perolehan pajak daerah, salah satunya dengan memberikan keringanan berupa penghapusan denda pajak dan pengurangan atau diskon pokok pajak hingga akhir Desember 2019.

Wajib pajak yang menunggak pokok pajak BBN-KB 2 (penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya) dan PKB sampai tahun 2012, dikenakan keringanan sebesar 50 persen. Kemudian, tunggakan pokok pajak BBN-KB 2 dan PKB tahun 2013-2016, diberikan keringan sebesar 25 persen.

Baca Juga:

Janji PKS Hapus Pajak Kendaraan Cuma Omong Kosong

Pemprov DKI juga memberikan keringanan tunggakan pokok pajak PBB-P2 dari tahun 2013-2016 sebesar 25 persen. Selain itu, sanksi administrasinya juga dihapus.

"Bagi masyarakat yang akan memanfaatkan keringan pajak daerah ini, terutama untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan PKB dapat dilakukan di 5 wilayah samsat di Provinsi DKI Jakarta," ucap Faisal di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/9). (Asp)

Kredit : asropih

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH