Anies Banding soal UMP DKI, Berharap Hakim Pertimbangkan Rasa Keadilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika diwawancarai awak media di Balai Kota Jakarta, Senin (20/12/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan Apindo terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, dengan melakukan banding UMP DKI itu diharapkan majelis hakim dapat mempertimbangkan rasa keadilan dalam memutuskan perkara.

Baca Juga

Kader PDIP Tak Setuju Anies Banding UMP 2022

"Kami yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Lagipula, mantan Rektor Universitas Paramadina ini menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atas keputusannya untuk menetapkan upah minimum sebesar Rp 4,6 juta per bulan merupakan pembagian hasil pertumbuhan yang setara.

"Di dalam mikro ekonomi dan perusahaan, mikro ekonomi ada sumber daya kapital, ada sumber daya teknologi, sumber daya manusia, sumber daya tanah. Nah, pengembalian atas manfaar ekonomi, harus setara antar-setiap faktor setiap produksi itu," paparnya.

Anies berujar, jika nilai upah yang dibayarkan kepada pekerja tetap tinggi, maka stabilitas perekonomian tetap terjaga dan tidak ada konflik yang ditimbulkan oleh para pekerja.

Pada prinsipnya, ucap Anies, dengan dinaikannya UMP DKI ini pihaknya ingin terjadi stabilitas, rasa damai, tenang. Bukan karena takut terjadi rasa tenang, tapi karena semua merasakan keadilan.

"Kami berharap majelis hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor itu supaya Jakarta perekonomiannya tumbuhnya berkualitas," ungkap Anies.

Baca Juga

Anies Ajukan Banding Putusan PTUN soal UMP DKI 2022

Sebelumnya, Anies memutuskan melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1517 Tahun 2021.

Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan.

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Yayan Yuhanah mengatakan, Pemprov DKI mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi, maka Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

Yayan berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP DKI 2022 senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 tahun 2021 tidak dibatalkan.

"Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja," kata Yayan, Rabu (27/7). (Asp)

Baca Juga

Anies Banding UMP DKI 2022 ke PTUN, Buruh Ucapkan Terima Kasih

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Azis Syamsuddin Klaim tak Punya Orang Dalam di KPK Selain AKP Robin
Indonesia
Azis Syamsuddin Klaim tak Punya Orang Dalam di KPK Selain AKP Robin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Senin (11/10). Dia diperiksa sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Bikin Anak Terpapar Kanker Darah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Bikin Anak Terpapar Kanker Darah

Setelah Tim Mafindo melakukan penelusuran dari salah satu artikel kesehatan ditemukan fakta bahwa tidak ada korelasi antara penyakit kanker dengan radiasi yang dihasilkan dari wifi dan gadget.

Disdik DKI Belum Hentikan PTM 100 Persen Sikapi Lonjakan Omicron
Indonesia
Disdik DKI Belum Hentikan PTM 100 Persen Sikapi Lonjakan Omicron

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI Jakarta masih digelar 100 persen, meskipun kasus varian baru COVID-19 Omicron terus merangkak naik.

Polri Beri Pendampingan Psikolog kepada Istri Irjen Ferdy Sambo dan Bharada E
Indonesia
Polri Beri Pendampingan Psikolog kepada Istri Irjen Ferdy Sambo dan Bharada E

Pihak kepolisian melalui Rumah Sakit Polri Keramat Jati mengirimkan tim psikolog untuk orang-orang yang ada di kediaman Ferdy Sambo saat baku tembak antarpolisi terjadi.

Respons KPK Atas Permohonan JC Eks Penyidik AKP Robin
Indonesia
Respons KPK Atas Permohonan JC Eks Penyidik AKP Robin

Menanggapi hal tersebut, KPK akan menganalisis apakah permohonan ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberian status JC terhadap terdakwa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Putin Tahan Ribuan Orang Karena Tolak Mobilisasi
Dunia
Putin Tahan Ribuan Orang Karena Tolak Mobilisasi

Dikabarkan, saat ini Militer Rusia menghadapi kekurangan personel yang serius serta semangat yang melemah karena sejumlah tentara menolak bertempur di Ukraina.

[HOAKS atau FAKTA]: Penggunaan Masker Memperburuk Kesehatan Tubuh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penggunaan Masker Memperburuk Kesehatan Tubuh

Sebuah akun twitter bernama @dinagustavsson mengunggah sebuah tweet dengan klaim masker justru memperburuk kondisi kesehatan tubuh.

Dewan Pers Minta Polisi Jadikan Media Sebagai Partner
Indonesia
Dewan Pers Minta Polisi Jadikan Media Sebagai Partner

Arif mengajak Divisi Humas Polri untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi sebuah produk jurnalistik yang diliput oleh awak media.

Komnas HAM Papua Minta Kasus Pembunuhan 4 Warga Libatkan TNI Diusut Tuntas
Indonesia
Komnas HAM Papua Minta Kasus Pembunuhan 4 Warga Libatkan TNI Diusut Tuntas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua meminta agar kasus pembunuhan yang dibarengi mutilasi itu diusut hingga tuntas.

Oknum Polisi Polda Metro Picu Kontroversi Gegara Suruh Wartawati Bicara dengan Pohon
Indonesia
Oknum Polisi Polda Metro Picu Kontroversi Gegara Suruh Wartawati Bicara dengan Pohon

Oknum anggota polisi di Polda Metro Jaya memicu kontroversi.