Anies Apresiasi Komitmen LPSK Berikan Kompensasi kepada 46 Korban Terorisme Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Humas Pemprov DKI

MerahPutih.com - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri penyerahan kompensasi 46 korban tindak pidana terorisme masa lalu di Jakarta bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Balai Kota Jakarta Pusat, pada Selasa (22/2).

Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan apresiasi kepada LPSK yang telah menunaikan komitmen dan tanggung jawabnya memberikan kompensasi kepada para korban terorisme tersebut.

Baca Juga

DPRD DKI Semprot Anies Rekrut PJLP Melebihi Kapasitas

"Jadi, ketika mendengar rencana LPSK untuk menunaikan tanggung jawab itu, kami siap jadi fasilitator, dan hari ini tanggung jawab itu telah ditunaikan," ujar Anies.

Anies mengatakan bahwa sebesar apapun jumlah kompensasi tersebut, tidak mungkin pernah bisa mengganti rasa duka kehilangan yang dihadapi oleh para korban. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solidaritas, sehingga DKI Jakarta ikut terlibat langsung dalam mendukung upaya dari LPSK ini.

"Sebagai contoh di Jakarta, siapapun yang mengalami kekerasan apapun, maka kita akan tangani 100 persn, kita biayai tanpa kita tanya status KTP, yang penting mereka warga Indonesia dan berada di Jakarta. Jika mengalami kekerasan, maka kami akan turun dengan penuh tanggung jawab," jelas Anies.

Di samping itu, Anies menyatakan komitmennya dalam melindungi warga di Jakarta agar mendapatkan perlindungan oleh negara. Melalui LPSK ini wujud ikhtiar untuk mencegah munculnya peristiwa-peristiwa baru.

"Kami ingin menyampaikan salam kepada keluarga yang tidak bisa hadir di sini. Kami di DKI menyatakan dukungan dan semoga kita bisa bangkit bersama-sama, karena negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warganya," pungkas Anies.

Baca Juga

Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN

Perlu diketahui, total jumlah kompensasi yang diserahkan kepada 46 korban yaitu senilai Rp 7,43 Miliar. Adapun ke-46 penerima itu merupakan korban langsung maupun ahli waris korban meninggal dunia, terdiri dari 9 ahli waris korban meninggal dunia, 11 korban luka berat, 23 korban luka sedang, dan 3 korban luka ringan.

Mereka merupakan korban dari peristiwa terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II, peristiwa terorisme di Kedubes Australia, peristiwa terorisme di Gebang Rejo Poso, peristiwa bom Kampung Melayu, peristiwa bom JW Marriot.

Kemudian, peristiwa penyerangan dengan senjata tajam di Masjid Falatehan, peristiwa penembakan anggota Polri Lawanga Poso, peristiwa bom Thamrin, peristiwa baku tembak kelompok Noordin M. Top di Surakarta, peristiwa terorisme di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton Solo, dan peristiwa bom buku Utan Kayu. (Asp)

Baca Juga

PSI Minta Anies Turun Langsung Tinjau Kenaikan Angka DBD

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Lingkungan Hidup 2022 Jadi Momentum Meningkatkan Kepedulian pada Alam Sekitar
Indonesia
Hari Lingkungan Hidup 2022 Jadi Momentum Meningkatkan Kepedulian pada Alam Sekitar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan, peringatan HLHS 2022 menjadi momentum meningkatkan kepedulian untuk terus memperbaiki perilaku adil terhadap lingkungan.

Gugatan Yusril Ditolak MA, Fraksi Demokrat DPRD DKI Gelar Syukuran
Indonesia
Gugatan Yusril Ditolak MA, Fraksi Demokrat DPRD DKI Gelar Syukuran

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menggelar syukuran atas penolakan Mahkamah Agung (MA) atas Gugatan uji materi atau Judicial Review yang dilayangkan Yusril Ihza Mahendra dan mantan kader Partai Demokrat.

Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E

Langkah ini bakal diambil partai kepala banten moncong putih itu, usai Badan Kehormatan (BK) DPRD mengeluarkan putusan bahwa Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak tersebut.

KPK Ungkap Ada Ribuan Laporan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa
Indonesia
KPK Ungkap Ada Ribuan Laporan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima ribuan laporan masyarakat terkait penyelewengan pengelolaan dana desa yang perlu ditindaklanjuti bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pemprov DKI Segera Bagikan BST PPKM Darurat Rp 600 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Segera Bagikan BST PPKM Darurat Rp 600 Ribu

Sejumlah anggaran yang digeser Pemda DKI yaitu program rehabilitasi bangunan Dinas Sosial (Dinsos) dan renovasi Dinas Pendidikan (Disdik) yang tidak mendesak saat ini.

Jadi Wali Kota Terpopuler Sepanjang 2021, Gibran: Saya Maunya Berprestasi
Indonesia
Jadi Wali Kota Terpopuler Sepanjang 2021, Gibran: Saya Maunya Berprestasi

"Wali Kota Solo terpopuler, saya maunya wali kota berprestasi," kata Gibran di Balai Kota, Jumat (31/12).

Kejagung Bentuk Tim Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Papua
Indonesia
Kejagung Bentuk Tim Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Papua

Kejaksaan Agung membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Provinsi Papua Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin

Beredar narasi di Twitter oleh akun @AllisonPearson yang mengklaim bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 akan memiliki imunitas tubuh lebih baik ketimbang orang yang sudah vaksin 2 dosis.

[HOAKS atau FAKTA] Anies Teken Kontrak dengan Al Khathath
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Anies Teken Kontrak dengan Al Khathath

Narasi dalam tangkapan layar tersebut menampilkan sebuah gambar yang diklaim merupakan tanda tangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kontrak dengan Al khathath.

Pembelian Gas Elpiji 3 Kilogram Dirancang Hanya Bagi Pemilik Kartu Sembako
Indonesia
Pembelian Gas Elpiji 3 Kilogram Dirancang Hanya Bagi Pemilik Kartu Sembako

Elpiji 3 kilogram selama ini yang menggunakan skema subsidi berbasis komoditas membuat semua orang bisa menikmati meskipun tidak berhak. Padahal maksud pada awalnya untuk orang yang membutuhkan.