Anies Ancam Perberat Denda bagi Pelanggar Berulang Tangkapan layar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan informasi terbaru perkembangan COVID-19. (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja memutuskan untuk memperpanjang penerapan PSBB transisi selama 2 pekan, dimulai dari 31 Juli hingga 13 Agustus 2020. Dalam perluasan PSBB ini, Anies mengeluarkan kebijakan sanksi progresif.

Sanksi progresif merupakan peningkatan hukuman secara bertahap diberikan kepada pelanggar yang berulang kali. Nilai denda akan ditingkatkan kepada sektor usaha yang terus melanggar.

Baca Juga:

Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi sampai 13 Agustus

"Kami juga akan memberlakukan denda progresif terhadap pelanggaran berulang atas kegiatan usaha yang sebelumnya pernah mendapatkan teguran," kata Anies dalam YouTube resmi Pemprov DKI, Kamis (30/7).

Anies mengatakan, jika pelanggarannya dianggap ringan, sektor usaha tersebut akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu. Selanjutnya secara bertahap baru disertakan denda hingga penutupan sementara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan sapi kepada lembaga amil dan kemanusiaan di kantor PD Dharma Jaya, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (30/7/2020). (ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan sapi kepada lembaga amil dan kemanusiaan di kantor PD Dharma Jaya, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (30/7/2020). (ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI)

Orang nomor satu di Jakarta ini menuturkan, sanksi progresif tidak hanya menyasar sektor usaha, tapi juga perorangan seperti tidak menggunakan masker.

"Bukan hanya pada tingkat kantor. Tapi pribadi-pribadi melanggar berulang akan mendapatkan denda lebih berat dari pada pertama," ungkapnya.

Baca Juga:

Fraksi Golkar Sarankan Anies Perpanjang PSBB Transisi dengan Pengawasan Ketat

Untuk diketahui, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 tentang pemberian sanksi terhadap pelanggar PSBB, sanksi denda bagi sektor usaha adalah Rp25 juta. Pemberian hukuman diatur berdasarkan pelanggaran. (Asp)

Baca Juga:

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Kredit : asropihs

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH