Anies Ancam Cabut Izin Kantor dan Mal Jika Langgar Protokol Kesehatan di Masa Transisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Anies Baswedan. ANTARA/Tangkapan layar ANTARA TV/pri

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan mencabut izin mal, pertokoan, dan perkantoran bila tidak menaati atau menjalankan protokol kesehatan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa transisi.

Mal, pertokoan, dan perkantoran yang dianggap melanggar ialah bila kapasitasnya melebihi dari 50 persen.

Baca Juga

Jakarta Masuki Masa Transisi, Pemeriksaan di Pos PSBB Dikendurkan?

"Kami tidak segan-segan untuk mencabut izin, untuk menutup tempat apabila melakukan pelanggaran," kata Anies di Jakarta, Jumat (5/6).

Orang nomor satu di Jakarta itu meminta masyarakat untuk melaporkan jika menyaksikan secara langsung mal atau pertokoan melanggar aturan protokol kesehatan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (25/5/2020). ANTARATim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional/pri. (ANTARATim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (25/5/2020). ANTARATim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional/pri. (ANTARATim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)

"Mari kita semua ikut mengawasi dan bila menemukan penyimpangan, tegur, laporkan kepada kita," tutur dia.

Anies mengungkapkan, pihaknya tidak langsung menutup mereka bila ketahuan melanggar. Pemda DKI beri peringatan dahulu.

Baca Juga

Anies Diminta Pantau PSBB Masa Transisi, DPRD DKI: Supaya tidak Jadi New Problem

"Bila ada pertokoan, bila ada perkantoran, bila ada mall yang harus kapasitasnya hanya maksimal 50 persen bila sampai melanggar, diingatkan dua kali. Dua kali masih melanggar, yang ketiga akan ditutup," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh
Indonesia
DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh

“Kita harus fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali," jelas suami dari Anisa Pohan ini.

Jamaah Al Muhdlor Tulungagung Laksanakan Salat Idul Fitri Hari Ini
Indonesia
Hadapi Liburan Panjang, KAI Daop 6 Tambah 12 Perjalanan KA
Indonesia
Hadapi Liburan Panjang, KAI Daop 6 Tambah 12 Perjalanan KA

Guna menjaga jarak selama perjalanan, KAI juga hanya menjual tiket sebanyak 70 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia.

Saat Polisi Terseret Isu Kudeta Partai Demokrat
Indonesia
Saat Polisi Terseret Isu Kudeta Partai Demokrat

"Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas," terang Argo.

Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Hukum Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Hukum Rizieq Shihab

kepulangan Habib Rizieq diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkannya.

Renovasi Gedung Sarinah Harus Perhatikan Nilai Sejarah
Indonesia
Renovasi Gedung Sarinah Harus Perhatikan Nilai Sejarah

Sebab sambung Bambang, pusat perbelanjaan tertua di ibu kota itu telah diusulkan sebagai cagar budaya oleh Tim Ahli Cagat Budaya.

Bencana Terjadi di Berbagai Wilayah, Ini Langkah Pemerintah Pusat
Indonesia
Bencana Terjadi di Berbagai Wilayah, Ini Langkah Pemerintah Pusat

Berkaca dari penanganan bencana-bencana sebelumnya, Menko PMK berharap kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, dan lanjut usia (lansia) dapat lebih diperhatikan.

Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review
Indonesia
Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review

UU Cipta Kerja yang baru diputuskan pada Senin (5/10) lalu itu sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok.

Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar
Indonesia
Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar

Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.

Susi Pudjiastuti: Selamat Mas Trenggono, Semoga Amanah
Indonesia
Susi Pudjiastuti: Selamat Mas Trenggono, Semoga Amanah

"Mas Trenggono, Selamat atas Tugas Baru sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan," cuit Susi