Anies Ajukan Banding atas Kekalahan Putusan Banjir Mampang Ilustrasi banjir di Jakarta. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta tak tinggal diam atas kekalahannya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal penanganan banjir di Kali Mampang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengajukan banding pada putusan PTUN Jakarta soal pengerukan Kali Mampang sampai dengan Pondok Jaya.

Informasi soal pengajuan banding Anies tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Permohonan banding diajukan pada Selasa (8/3) kemarin.

Baca Juga:

30 Bus Listrik TransJakarta Resmi Beroperasi, Anies: Solusi Hadapi Polusi Udara

"Pemohon banding: Gubernur Provinsi DKI Jakarta," tulis keterangan di laman web SIPP PTUN Jakarta yang dikutip Rabu (9/3).

Kuasa hukum penggugat, Francine Widjojo mengatakan pihaknya baru mengetahui soal banding yang diajukan oleh pimpinan DKI Jakarta itu.

Francine mengaku masih akan membicarakan hal ini kepada para penggugat yang menjadi terbanding, sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Untuk diketahui, ada tujuh penggugat yang merupakan warga Mampang yakni Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Shanty Widhiyanti, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra. Mereka adalah warga Jakarta yang menjadi korban banjir pada awal 2021.

"Kami diskusikan dulu ya, nanti kami infokan," ujar Francine.

Baca Juga:

Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anies Sebut Bagian dari Proses Normal

Mulanya, gugatan ini dilayangkan oleh tujuh warga tersebut pada Agustus 2021 lalu. Sampai akhirnya, pertengahan Februari 2022, PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan warga korban banjir Kali Mampang.

Hal ini tertuang dalam gugatan dengan nomor perkara 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Dalam putusan, PTUN mewajibkan Anies untuk melakukan pengerukan total Kali Mampang sampai ke wilayah Pondok Jaya yang sampai saat ini belum tuntas.

Selain itu, Gubernur Anies juga harus membangun turap pada sungai di sekitar Kelurahan Pela Mampang.

"Menyatakan batal tindakan tergugat berupa pengerjaan pengerukan Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya; dan tidak dibangunnya turap sungai di kelurahan Pela Mampang. Mewajibkan Tergugat untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang," tulis putusan PTUN.

Selain itu, PTUN juga menghukum Anies untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.618.300. Ada sebagian gugatan warga korban banjir di sekitar Kali Mampang yang tidak dikabulkan oleh PTUN Jakarta. Gugatan tersebut adalah mengganti kerugian warga akibat banjir sekitar Rp 1 miliar. (Asp)

Baca Juga:

PSI Sebut Jajaran Anies Tak Gubris Usulan Subsidi Pangan, malah Fokus ke Balapan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puluhan Kapal Asing Ditangkap Selama 2021, Paling Banyak dari Vietnam
Indonesia
Puluhan Kapal Asing Ditangkap Selama 2021, Paling Banyak dari Vietnam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan pemberantasan praktik-praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak.

KPK Dalami Sumber Duit Rp 1 Miliar yang Dibawa Bupati PPU Saat Terjaring OTT
Indonesia
KPK Dalami Sumber Duit Rp 1 Miliar yang Dibawa Bupati PPU Saat Terjaring OTT

Dalam mengusut kasus itu, tim penyidik KPK tengah mendalami aliran uang suap yang diterima Abdul Gafur. Salah satunya sumber uang Rp 1 miliar yang dibawa Abdul Gafur ke Jakarta sebelum terjaring OTT KPK.

Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E
Indonesia
Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap rencana Hak Interpelasi Legislator Kebon Sirih urung dilakukan.

DPRD DKI Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E
Indonesia
DPRD DKI Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

DPRD DKI Jakarta tetap menggelar rapat paripurna (Rapur) hak interpelasi Formula E meski dianggap 7 Fraksi DPRD menyalahi aturan tata tertib (tatib).

Pemerintah Diminta tak Kaku soal Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi
Indonesia
Pemerintah Diminta tak Kaku soal Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

"Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku, pemerintah harus punya solusi lain," ujar Rudi dalam keterangan pers kepada wartawan, Rabu (29/6).

60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah
Indonesia
60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah

Jakarta akan tetap menjadi pusat bagi sektor atau aspek bidang pemerintah lainnya, seperti pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.

Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi
Indonesia
Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi

Sikap keras Dudung terhadap FPI juga menjadi pertimbangan Jokowi memilih eks Pangdam Jaya itu menjadi KSAD.

Angkasa Pura II Bersiap Hadapi Puncak Arus Balik 7 sampai 9 Mei
Indonesia
Angkasa Pura II Bersiap Hadapi Puncak Arus Balik 7 sampai 9 Mei

Khusus di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia, jumlah pergerakan penumpang periode tersebut tercatat 1,36 juta orang.

Wabup Sintang Meninggal Dunia
Indonesia
Wabup Sintang Meninggal Dunia

Wakil Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Yosep Sudiyanto, meninggal dunia di RSCM Jakarta pada Sabtu (18/9) pukul 11.00 WIB.

Reuni 212 Batal Dihelat di Jakarta, Wagub Riza: Alhamdulillah
Indonesia
Reuni 212 Batal Dihelat di Jakarta, Wagub Riza: Alhamdulillah

"Alhamdulillah informasi yang kami terima, teman-teman panitia sangat bijak dan adil, mencari solusi, yaitu berdasar informasi yang kami terima, akan diadakan di tempat Ustad Arifin Ilham di Pondok Pesantren Azzikra," ucap Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).