Angkatan Muda Kristen Kecam Polisi yang Tangkap Aktivis Keberagaman Sudarto Aktivisi lembaga Pusat Studi Aktivitas Pusat (Pusaka) Sudarto (kiri). (Istimewa)

Merahputih.com - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengecam tindakan penangkapan yang dilakukan Polda Sumatera Barat terhadap aktivis keberagaman Sudarto di Padang pada, Selasa (7/1).

Polda Sumbar dinilai tidak mampu bersikap objektif untuk menjaga semangat berkebangsaan di negeri ini.

“Tindakan Polda Sumbar kontradiktif dengan pidato Presiden Jokowi saat Perayaan Natal Nasional 2019 di Sentul, Bogor pada tanggal 27 Desember 2019 lalu. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin kebebasan semua umat beragama sebagaimana yang telah dijamin di dalam UUD 1945,” ujar Ketua Umum GAMKI, Willem Wandi, Rabu (8/1).

Baca Juga

Polisi Dikritik karena Lalai dan Tak Tegas Soal Pelarangan Natal di Dharmasraya

Wandik mempertanyakan, mengapa ketika ada aktivis keberagaman yang sedang menyuarakan kebebasan umat beragama, sejalan dengan visi Presiden, justru oleh Polda malah dianggap sebagai sebuah ancaman, dan Sudarto dari lembaga PUSAKA justru dikriminalisasi.

“Seharusnya, pelaku pelarangan Natal itulah yang ditangkap dan diproses hukum. Ini justru terbalik, malah orang yang menyuarakan kebebasan beribadah yang ditangkap dan dikriminalisasi. Kapolda Sumbar tidak memahami tugasnya yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar,” imbuhnya.

Menurut Wandik, advokasi yang dilakukan Sudarto terhadap jemaat Kristen dan Katolik di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, ataupun aksi-aksi advokasi di daerah lainnya yang dilakukan oleh para aktivis keberagaman adalah upaya masyarakat non sipil untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Seharusnya tindakan-tindakan patriotik ini didukung oleh aparat pemerintah, bukannya sebaliknya.

“Apa yang dilakukan oleh Sudarto sangat Pancasila. Dia memperjuangkan kelompok termarjinalkan. Polda Sumbar sangat arogan dan semena-mena, justru menangkap pejuang kemanusiaan ini,” tegas Wandik.

Sudrto
Direktur Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Padang Sudarto

Senada dengan hal itu, Sahat Martin Philip Sinurat, Sekretaris Umum DPP GAMKI menilai bahwa penangkapan terhadap Sudarto, aktivis PUSAKA Foundation telah mengancam demokrasi sekaligus langkah mundur dalam penegakan hukum di Tanah Air.

GAMKI memandang bahwa kriminalisasi terhadap pejuang kemanusiaan yang menyuarakan kebenaran dan keadilan adalah sikap reaktif yang menjadi ancaman terhadap perwujudan hak-hak konstitusional di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Tindakan kepolisian Sumbar dapat memberikan angin segar terhadap bertumbuhnya intoleransi dan diskriminasi di daerah-daerah lainnya di Indonesia,” ujar Sahat.

Baca Juga

Mendagri Tindak Lanjuti Dugaan Pelarangan Natal di Sumatera Barat

Menurut Sahat, Kapolri Jenderal Idham Azis harus mengambil langkah yang tepat dan segera membebaskan Sudarto. Tindakan Kapolri ini penting untuk menunjukkan sikap kepolisian, yakni berpihak dan menjamin hak setiap warga negara yang diatur dan dijamin di dalam UUD 1945.

"Kapolri harus segera bertindak. Bebaskan Sudarto dan berikan sanksi ataupun peringatan terhadap aparat kepolisian yang gegabah melakukan penangkapan. Kepolisian harus berdiri di atas semua golongan, dan tidak kalah dengan tekanan kelompok yang intoleran," pungkasnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bakal Bubarkan Reuni 212 Jika Tetap Diadakan Besok
Indonesia
Polisi Bakal Bubarkan Reuni 212 Jika Tetap Diadakan Besok

Jika masih ada acara yang menyebabkan kerumunan Polri tak segan untuk membubarkan acara tersebut.

Ditjen PAS: Pembebasan Bersyarat John Kei Terancam Dicabut
Indonesia
Ditjen PAS: Pembebasan Bersyarat John Kei Terancam Dicabut

Pria asal Maluku ini kemudian mendapat total remisi 36 bulan 30 hari dan bisa bebas pada 31 Maret 2025

 Rapid Test Diprioritaskan untuk Tenaga Medis dan Masyarakat di Zona Rawan
Indonesia
Rapid Test Diprioritaskan untuk Tenaga Medis dan Masyarakat di Zona Rawan

"Prioritas penggunaan rapid test ditujukan kepada tenaga medis karena mereka yang paling rentan terpapar. Begitu pula kepada masyarakat yang berada di zona rawan.

Dua Kali Rapid Test, 144 Jemaah Masjid Jami Kebon Jeruk Negatif Corona
Indonesia
Dua Kali Rapid Test, 144 Jemaah Masjid Jami Kebon Jeruk Negatif Corona

Mereka statusnya masih Orang Dalam Pengawasan (ODP) kasus corona.

Kasus Corona Belum Turun, Jokowi tidak Berani Buka Sekolah dan Aktivitas Ekonomi
Indonesia
Kasus Corona Belum Turun, Jokowi tidak Berani Buka Sekolah dan Aktivitas Ekonomi

"Sehingga, kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi, sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan,” terang Jokowi

PKS 'Roadshow' Golkan Pansus Jiwasraya, Anis: Perjuangan Tiada Akhir
Indonesia
PKS 'Roadshow' Golkan Pansus Jiwasraya, Anis: Perjuangan Tiada Akhir

Anis optimis usulan PKS bakal mendapat sambutan yang positif

MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit
Indonesia
MPR Soroti Pasien COVID-19 Nyaris Membludak di Rumah Sakit

Tingkat ketersediaan pasien di setiap RS rata-rata telah mencapai 70 persen.

Jokowi Diminta Tiru Pemkot Solo
Indonesia
Jokowi Diminta Tiru Pemkot Solo

Untuk melawan virus Corona tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah

Pelanggar PSBB DKI Silakan Pilih Sanksi: Bayar Rp1 Juta atau Jadi Pasukan Oranye!
Indonesia
Pelanggar PSBB DKI Silakan Pilih Sanksi: Bayar Rp1 Juta atau Jadi Pasukan Oranye!

Telah tersedia rompi dan sapu di seluruh check point PSBB yang tersebar di wilayah Ibu Kota.

Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua

Negara harus memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka dapat memiliki kehidupan yang layak.