Angkatan Muda Kristen Kecam Polisi yang Tangkap Aktivis Keberagaman Sudarto Aktivisi lembaga Pusat Studi Aktivitas Pusat (Pusaka) Sudarto (kiri). (Istimewa)

Merahputih.com - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengecam tindakan penangkapan yang dilakukan Polda Sumatera Barat terhadap aktivis keberagaman Sudarto di Padang pada, Selasa (7/1).

Polda Sumbar dinilai tidak mampu bersikap objektif untuk menjaga semangat berkebangsaan di negeri ini.

“Tindakan Polda Sumbar kontradiktif dengan pidato Presiden Jokowi saat Perayaan Natal Nasional 2019 di Sentul, Bogor pada tanggal 27 Desember 2019 lalu. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin kebebasan semua umat beragama sebagaimana yang telah dijamin di dalam UUD 1945,” ujar Ketua Umum GAMKI, Willem Wandi, Rabu (8/1).

Baca Juga

Polisi Dikritik karena Lalai dan Tak Tegas Soal Pelarangan Natal di Dharmasraya

Wandik mempertanyakan, mengapa ketika ada aktivis keberagaman yang sedang menyuarakan kebebasan umat beragama, sejalan dengan visi Presiden, justru oleh Polda malah dianggap sebagai sebuah ancaman, dan Sudarto dari lembaga PUSAKA justru dikriminalisasi.

“Seharusnya, pelaku pelarangan Natal itulah yang ditangkap dan diproses hukum. Ini justru terbalik, malah orang yang menyuarakan kebebasan beribadah yang ditangkap dan dikriminalisasi. Kapolda Sumbar tidak memahami tugasnya yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar,” imbuhnya.

Menurut Wandik, advokasi yang dilakukan Sudarto terhadap jemaat Kristen dan Katolik di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, ataupun aksi-aksi advokasi di daerah lainnya yang dilakukan oleh para aktivis keberagaman adalah upaya masyarakat non sipil untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Seharusnya tindakan-tindakan patriotik ini didukung oleh aparat pemerintah, bukannya sebaliknya.

“Apa yang dilakukan oleh Sudarto sangat Pancasila. Dia memperjuangkan kelompok termarjinalkan. Polda Sumbar sangat arogan dan semena-mena, justru menangkap pejuang kemanusiaan ini,” tegas Wandik.

Sudrto
Direktur Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Padang Sudarto

Senada dengan hal itu, Sahat Martin Philip Sinurat, Sekretaris Umum DPP GAMKI menilai bahwa penangkapan terhadap Sudarto, aktivis PUSAKA Foundation telah mengancam demokrasi sekaligus langkah mundur dalam penegakan hukum di Tanah Air.

GAMKI memandang bahwa kriminalisasi terhadap pejuang kemanusiaan yang menyuarakan kebenaran dan keadilan adalah sikap reaktif yang menjadi ancaman terhadap perwujudan hak-hak konstitusional di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Tindakan kepolisian Sumbar dapat memberikan angin segar terhadap bertumbuhnya intoleransi dan diskriminasi di daerah-daerah lainnya di Indonesia,” ujar Sahat.

Baca Juga

Mendagri Tindak Lanjuti Dugaan Pelarangan Natal di Sumatera Barat

Menurut Sahat, Kapolri Jenderal Idham Azis harus mengambil langkah yang tepat dan segera membebaskan Sudarto. Tindakan Kapolri ini penting untuk menunjukkan sikap kepolisian, yakni berpihak dan menjamin hak setiap warga negara yang diatur dan dijamin di dalam UUD 1945.

"Kapolri harus segera bertindak. Bebaskan Sudarto dan berikan sanksi ataupun peringatan terhadap aparat kepolisian yang gegabah melakukan penangkapan. Kepolisian harus berdiri di atas semua golongan, dan tidak kalah dengan tekanan kelompok yang intoleran," pungkasnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Moeldoko Tegaskan Sikap Indonesia ke Palestina Tidak Berubah
Indonesia
Moeldoko Tegaskan Sikap Indonesia ke Palestina Tidak Berubah

Indonesia jangan ikut terseret dalam situasi tersebut

Abu Bakar Ba'asyir Bebas Januari 2021, Begini Reaksi Keluarga
Indonesia
Abu Bakar Ba'asyir Bebas Januari 2021, Begini Reaksi Keluarga

Putra Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rochim mengatakan, kabar bebasnya ayah, Ba'asyir bukan kali ini terjadi. Pada awal 2019 kabar tersebut juga beredar di tengah masyarakat.

Polisi Tunggu Putusan Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Polisi Tunggu Putusan Perpanjangan PPKM Darurat

Sambodo pun belum menjelaskan secara rinci terkait penerapan penyekatan PPKM Darurat. Dia hanya memastikan Polda Metro Jaya akan mengikuti apapun kebijakan pemerintah nanti.

Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta
Indonesia
Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta

Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI terkait, mengenai rapat penanganan banjir di ibu kota.

BNN Bongkar Penyelundupan Narkoba Ratusan Kilogram Bermodus Pengiriman Jagung
Indonesia
BNN Bongkar Penyelundupan Narkoba Ratusan Kilogram Bermodus Pengiriman Jagung

Petugas di lapangan selama pandemi COVID-19 menyebutkan peningkatan penyelundupan narkoba.

Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru
Indonesia
Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru

Pemerintah DKI tak mengistimewakan sepeda roadbike atau sepeda balap

Kejagung: Tak Ada Inisiatif Serahkan Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
MUI Segera Sebar Fatwa Vaksinasi COVID-19 Tidak Membatalkan Puasa
Indonesia
MUI Segera Sebar Fatwa Vaksinasi COVID-19 Tidak Membatalkan Puasa

vaksinasi adalah pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut, untuk meningkatkan produksi antibodi guna menyangkal penyakit tertentu.

Pengesahan RUU Ciptaker, Polresta Surakarta Larang Aksi Sweeping dan Ajak Buruh Tidak Mogok Kerja
Indonesia
Pengesahan RUU Ciptaker, Polresta Surakarta Larang Aksi Sweeping dan Ajak Buruh Tidak Mogok Kerja

"Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengiatkan sembilan sektor perekonomian bangkit akibat COVID-19. Kita berharap aksi unjuk rasa tidak dilakukan di Solo," kata dia.

Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komjen Listyo Bakal Dicecar Sejumlah Pertanyaan
Indonesia
Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komjen Listyo Bakal Dicecar Sejumlah Pertanyaan

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (20/1) ini.